Program Sejuta Rumah

Setelah Perizinan di Daerah Terpangkas, Giliran BI- Checking Minta Dihapus

0
119

Nusantara.news, Surabaya – Kebijakan down payment (DP) 1 persen untuk pengajuan kredit kepemilikan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mulai menunjukkan hasil positif. Apalagi disusul dengan pemangkasan izin membuat iklim bisnis properti di Jawa Timur kembali bergairah.

Partisipasi dalam Program Sejuta Rumah yang diprogramkan Presiden Joko Widodo pun disambut optimistis oleh DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur. “Selama ini kendala yang dirasakan pengembang di Jawa Timur memang pada izin pemerintah daerah,” terang Ketua DPD REI Jawa Timur Happy Gunamarwan kepad wartawan, Selasa (14/3/2017).

Persoalan izin di birokrasi ini yang memang kerap jadi keluhan developer ketika akan membuka atau membangun perumahan. Bahkan di setiap daerah tak jarang aturan perizinan berbeda antara setiap kota/kabupaten dengan kota/kabupaten lainnya. “Sedangkan untuk persoalan lain, relatif tidak menjadi masalah. Di tambah kebijakan DP 1 persen, peluang MBR untuk memiliki rumah cukup terbuka,” terang Happy.

Seiring perkembangan ini, Happy berani menargetkan pembangunan 25 ribu Rumah Tapak Sederhana (RTS) dalam agenda program REI Jawa Timur tahun ini. “Target itu realistis untuk digarap. Apalagi ada target yang sudah terealisasi sekitar 8.000 unit pada 2016 lalu,” sebutnya.

“Di Jatim ada sebanyak 1.500 pengembang aktif, dan kini anggaran prasarana, sarana, dan utilitas sudah turun Rp5 miliar untuk 10 lokasi, dari tahun lalu yang masih Rp1 miliar per lokasi. Oleh karena itu kami optimistis masih bisa terlaksana,” katanya.

Namun guna meningkatkan daya beli MBR maupun konsumen lainnya, Happy mengungkap jika beberapa pengembang saat ini tengah melobi pemerintah untuk menghilangkan salah satu aturan perbankan yang cukup menganggu, yakni BI- Checking, atau laporan yang dikeluarkan Bank Indonesia tentang riwayat kredit  seorang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan nonbank. Jika aturan itu dihapus, calon konsumen penerima bantuan kredit perumahan, baik subsidi atau komersial bakal bertambah banyak dan ujung-ujungnya mendongkrak iklim bisnis properti.

“Mayoritas rumah yang dibangun pengembang sulit diakses masyarakat karena persoalan gagal proses di perbankan. Bahkan, 90 persen dikarenakan tidak lulusnya dari kewajiban BI Checking,” katanya.

Happy meminta perbankan berbenah dengan sistem yang selama ini banyak merugikan masyarakat, agar calon konsumen kredit perumahan bisa diberikan banyak kemudahan. “Sebab, menjadi tidak masuk akal apabila sesama penerima gaji misal Rp1,8 juta tetapi ada yang bisa menerima KPR dan ada pula yang tidak bisa karena hanya persoalan masa lalu yang sudah rampung,” katanya.

Semntara itu, Sekretaris Jenderal DPP REI Paulus Toto Lusida sebelumnya mengatakan target REI secara nasional mampu mendorong capaian sejuta rumah dengan target sebanyak 500.000 unit, dan dalam dua tahun berjalan rata-rata mencapai 200.000 unit yang terserap. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here