Setelah Perppu, Jokowi tak Layak Disebut Soekarnois

0
174

Nusantara.news, Jakarta – Perppu 2/2017 yang diberlakukan sejak diundangkan 10 Juli 2017, akhirnya menelan korban. Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi diberikan sanksi administratif berupa pembubaran tanggal 19  Juli 2017, atau hanya 9 hari setelah pemberlakuan Perppu. Pembubaran ini sekaligus membedakan Jokowi dengan Soekarno. Jokowi malah bisa dikatakan sudah tidak layak lagi disebut sebagai pemangku idiom-idiom buah pikir Soekarno seperti Trisakti, Nawacita (dari Nawaksara) dan lain sebagainya.

Cara Soekarno dan Cara Jokowi

Cara Jokowi menangani HTI, sangat berbeda dengan cara Bung Karno menangani Masyumi.  Bayangkan, untuk menangani HTI, Jokowi menerbitkan sebuah Perppu. Sementara saat menangani Masyumi, Soekarno mengeluarkan sebuah Keputusan Presiden (Kepres) No 128 Tahun 1960. Isinya tidak langsung membubarkan Masyumi, tapi terkait dengan partai yang diakui pemerintah yakni PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), PSII , Partai Kristen Indonesia (Parkindo), IPKI, Perti, dan Murba.

Keppres No 128 Tahun 1960, sama sekali tidak menyebut Masyumi. Tetapi  setelah Keppres itu, Masyumi, PSI dan sejumlah partai membubarkan diri secara sukarela. Bandingkan dengan cara Jokowi yang membubarkan HTI melalui Perppu 2/2017.

Betul, hasilnya sama, yakni pembubaran.  Tetapi ada perbedaan mendasar dalam hal ini. Soekarno melalui Keppres 128/1960 secara tidak langsung meminta Masyumi membubarkan diri sendiri secara sukarela. Sedang Jokowi, melalui Perppu 2/2017 membubarkan HTI secara paksa dengan menggunakan tangannya sendiri.

Mengapa Presiden Soekarno ketika itu tidak mengeluarkan Perppu untuk membubarkan Masyumi? Tidak tertutup kemungkinan, karena Presiden Soekarno ketika itu hanya ingin menjewer “kenakalan” Masyumi.

Tetapi apa pun alasannya, Keppres 128/1960 masih memberikan celah bagi Masyumi, PSI dan partai lain itu untuk memperbaiki diri dan melakukan dialog dengan pemerintah.

Bandingkan dengan Perppu 2/2017 yang sama saja dengan “menembak mati” HTI tanpa ada celah melakukan dialog dan pembelaan diri.

Mengapa Presiden Soekarno masih membuka celah untuk berdialog?

Soekarno adalah pejuang kemerdekaan. Dalam perjuangannya, dia pernah berhadapan dengan hukum pemerintah kolonial Belanda.  Saat berhadapan dengan hukum kolonial, Soekarno masih diberikan kesempatan untuk membela diri. Pembelaannya di hadapan Sidang Landraad (Pengadilan) Bandung pada 18 Agustus 1930, berjudul “Indonesia Klaagt Aan” malah medunia yang dikenal dengan “Indonesia Menggugat.”

Berpijak pada pengalaman itu, sehingga sangat wajar bila Presiden Seokarno ketika itu tidak langsung “menembak mati” Masyumi. Sebab dia sendiri diberi kesempatan untuk membela diri, nota bene oleh pemerintah kolonial Belanda.

Lebih dari itu, cara berfikir Soekarno  tentang aliran faham yang ada dalam masyarakat Indonesia tercermin dari penyikapannya terhadap Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta No 3 Nopember 1945 yang berbunyi, Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

Keluarnya maklumat itu tidak pernah dipersoalkan oleh Presiden Soekarno.

Padahal, keluarnya Maklumat itu langsung disambut oleh masyarakat, dan dalam tempo singkat berdiri sebanyak 10 partai yakni, 1. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjoyo, 2. PKI (Partai Komunis Indonesia), yang dipimpin oleh Mr. Moch. Yusuf, berdiri 7 November 1945.  3. PBI (Partai Buruh Indonesia), yang dipimpin oleh Njono, berdiri 8 November 1945. 4. Partai Rakyat Jelata, yang dipimpin oleh Sutan Dewanis, berdiri 8 November 1945. 5. Parkindo (Partai Kristen Indonesia), yang dipimpin oleh Ds. Probowinoto, berdiri 10 November 1945. 6. PSI (Partai Sosialis Indonesia), yang dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, berdiri 10 November 1945. 7. PRS (Partai Rakyat Sosialis), yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, berdiri 20 November 1945. PSI dan PRS kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis, yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, Amir Sjarifuddin, dan Oei Hwee Goat, pada Desember 1945.  8. PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), yang dipimpin oleh I.J. Kasimo, berdiri 8 Desember 1945. 9. Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), yang dipimpin oleh J.B. Assa, berdiri 17 Desember 1945. 10. PNI (Partai Nasional Indonesia), yang dipimpin oleh Sidik Djojosukarto, berdiri 29 Januari 1946. PNI didirikan sebagai hasil penggabungan antara PRI (Partai Rakyat Indonesia), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing telah berdiri antara bulan November dan Desember 1945.

Akibatnya, sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi sistem parlementer.  Presiden Soekarno adalah orang pertama yang menjadi “korban” munculnya partai partai ini. Soekarno menjadi “korban” pertama karena wewenangnya sebagai presiden dalam pengertian eksekutif atau kepala pemerintahan “dilucuti” dan diserahkan kepada perdana menteri yang ketika itu dijabat oleh Sutan Syahrir.

Presiden Soekarno lagi lagi tidak mempersoalkan hal itu, walau posisinya kemudian hanya sebagai kepala negara, sebagai simbol.

Partai partai yang terbentuk ketika itu, dalam kacamata politik sekarang, adalah partai partai terlarang karena tendensinya anti-Pancasila. Sebut misalnya PKI, atau PBI yang dipimpin tokoh PKI Nyono, dan lainya.

Mengapa Presiden Soekarno membiarkan? Jelas karena cara berfikir Bung Hatta dan Bung Karno sebagaimana tertuang dalam Maklumat No 3 Nopember 1945, adalah bahwa dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan Presiden Soeharto saat memimpin orde baru yang memberangus partai-partai radikal, dapat dipahami karena Soeharto tidak mengidentifikasi diri dengan Soekarno.

Sedang Presiden Jokowi dari awal sudah mengidentifikasi diri atau mengusung sejumlahj ideom Soekarno, sebagaimana terlihat dari istilah yang digunakan seperti Trisakti, Nawacita (dari Nawaksara Soekarno) dan lain-lain.

Sebagai Soekarnois, Presiden Jokowi seharusnya meniru cara berfikir Soekarno yang besar. Cara Soekarno menangani PKI dan keuatan Islam misalnya tercermin dari kebijakan Nasakom. Ini memang pula sejalan dengan isi Maklumat No 3 Nopember 1945, yakni memimpin mereka ke jalan yang teratur.

Dengan Nasakom, Soekarno memperlihatkan sikap tidak alergi terhadap faham yang sekarang disebut sebagai radikal.

Neoliberalisme

Satu hal yang dimusuhi Bung karno sejak masih berjuang sampai akhir hayatnya adalah imperialisme, kolonialisme yang sekarang dikenal sebagai neokolonialisme atau neoliberalisme. Tentang hal ini, Soekarno tidak sungkan mengatakannya secara langsung di hadapan pemimpin dunia termasuk pemimpin negara yang menganut paham yang dimusuhinya itu.

Dalam pidatonya di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 30 September 1960, berjudul “To Build World A New”, Soekarno mengatakan bahwa, imperialisme dan perjuangan untuk mempertahankannya, merupakan kejahatan terbesar di dunia ini. Hal ini tentunya karena imperialisme menjadi penyebab utama kemiskinan dan ketimpanan pendapatan.

Presiden Jokowi memang punya program desa dengan dana yang dikucurkan terus bertambah setiap tahun.

Akan tetapi, Dini Widiastuti, juru bicara Oxfam Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi melansir, kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$25 miliar, setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. “Kami harap, laporan tersebut dapat mendukung pesan betapa penting dan mendesaknya penurunan ketimpangan,” ujar Dini Widiastuti, Kamis (23/2/2017).

Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) juga merilis laporan tentang ketimpangan di Indonesia dengan judul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”. Dalam laporan itu disebutkan orang terkaya di Indonesia dalam waktu satu hari dapat meraup bunga dari kekayaannya lebih dari seribu kali lipat jumlah pengeluaran rakyat Indonesia termiskin untuk kebutuhan dasar mereka selama satu tahun penuh. “Jumlah uang yang diperoleh setiap tahun dari kekayaannya cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia,” tulis laporan tersebut.

Kita mengapresiasi dana desa yang diluncurkan Presiden Jokowi. Tetapi, karena sudah sedemikian parahnya tingkat ketimpangan di Indonesia, maka menjadi pertanyaan, apakah dana desa itu cukup signifikan untuk menanggulangi ketimpangan?

Dana desa yang dikucurkan pemerintah memang bertambah dari Rp49, 96 triliun tahun 2016 menjadi Rp60 triliun tahun 2017. Angkanya cukup besar. Tetapi apabila dibagi ke seluruh desa yang mencapai 74 ribu desa, maka angka itu menjadi tidak signifikan.

Ini belum dihitung bagaimana sistem ekonomi yang kapitalistik, pada akhrinya akan menyedot balik seluruh uang yang ditumbuhkembangkan di desa melalui  program desa. Tentu karena logika ekonomi seperti inilah Soekarno di Sidang Umum PBB lantang mengatakan, imperialisme dan perjuangan untuk mempertahankannya, merupakan kejahatan terbesar di dunia ini.

Sedemikan rupa, sejak Perppu 2/2017, cara Presiden Jokowi menangani aliran faham dalam masyarakat berbeda dengan cara Presiden Soekarno saat menangani Masyumi. Demikian dalam cara menangani ketimpangan ekonomi, Presiden Jokowi cenderung menangani  secara parsial melalui dana desa, tetapi tidak melalui perombakan sistem.

Dalam hal sumber daya alam, Presiden Soekarno ketika itu tegas mengatakan, 60% dari seluruh laba perusahaan yang mengelola tambang minyak Indonesia harus diserahkan kepada negara.

Sikap Presiden Jokowi yang awalnya kukuh menolak melakukan perpanjangan kontrak PT Freeport, diasosiasikan sebagai sikap yang meniru Soekarno. Tetapi, setelah kedatangan mantan Presiden AS Barrack Obama dan bertemu empat mata dengan Jokowi di sebuah Cafe di Kebun Raya Bogor, perpanjangan kontrak itu disetujui.

Dalam perspektif ini, Presiden Jokowi sesungguhnya sudah tidak layak disebut sebagai Soekarnois. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here