Setelah Annual Meeting IMF-WB Usai (1)

Setelah Pesta, Saatnya Menanggulangi Bencana

0
632
Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Managing Director IMF Christine Madeleine Odette Lagarde sedang bercengkrama dalam satu kesempatan.

Nusantara.news, Jakarta – Perhelatan akbar Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018 di Nusadua, Bali, benar-benar fenomenal sekaligus kontroversial. Karena perhelatan akbar itu berlangsung di tengah duka dan nestapa para korban gempa di NTB, Palu, Sigi dan Donggala.

Wajar kalau kemudian pertemuan yang dihadiri sekitar 34.000 peserta dari 189 negara itu muncul pro dan kontra. Yang pro mengatakan ada sederet manfaat Annual Meeting tersebut, sementara yang kontra juga memberi catatan yang cukup serius.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, peserta yang telah terdaftar mencapai 32.000 orang, angka ini melampaui ekspektasi pemerintah.

Menurut Luhut, jumlah peserta yang mendaftar melalui jalur Meeting Team Secretariat (MTS) dari pihak IMF-Bank Dunia mencapai 12.031 orang. Adapun peserta yang mendaftar melalui Indonesia Planning Team yang ditangani panitia nasional mencapai 19.404 peserta. Namun belakangan ada tambahan sekitar 2.000 peserta sehingga 34.000 peserta yang berlangsung pada 8-14 Oktober itu..

Hujan kritik

Tak bisa dipungkiri pesta para eksekutif keuangan dunia itu memakan biaya sangat besar. Karena itu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat kulwitnya tak memungkiri adanya pro dan kontra.

“Saya tahu ada pihak yang menentang (kontra) dan ada pula yang mendukung (pro). Demokrasi memang begitu. Yang penting jangan hitam-putih,” kata SBY di twitter pada Senin (8/10)

SBY mengutip alasan pihak-pihak yang menentang hajatan ini. Alasan pertama adalah pemerintah dianggap tidak berempati karena mengadakan acara besar-besaran di tengah bencana. Alasan kedua, acara tersebut dianggap pemborosan.

“Jika dikaitkan dengan bencana, mungkin persiapan dan perencanaan pertemuan ini sudah matang, sehingga tak bisa ditunda lagi. Kalau itu alasannya, jadikan pula pertemuan ini sebagai wahana dan forum solidaritas, termasuk ‘fundraising’ untuk bantu rakyat yang terkena bencana,” ungkapnya.

SBY mendorong pemerintah memberi penjelasan secara gamblang untuk menjawab kritik terkait biaya Annual Meeting IMF-WB. Menurutnya, DPR dan BPK juga bisa bergerak.

“Biar tak jadi fitnah dan ‘hoax’, DPR RI bisa minta penjelasan kepada pemerintah dan BPK juga bisa lakukan audit apakah terjadi pemborosan,” ujar SBY.

Negara kita miliki sistem dan tatanan yang baik jika ada ‘perselisihan’. Namun, berikan kesempatan kepada negara menjadi tuan rumah yang baik,” tutupnya.

Menurut Prof James Petras,  guru besar sosiologi di universitas Binghamton, AS. Pertama kali publish di Global Research, tgl 25 Desember 2018, IMF adalah lembaga moneter internasional terkemuka yang tujuan publiknya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global melalui pinjaman terkait dengan proposal yang dirancang untuk menguatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada kenyataannya, IMF berada di bawah kendali Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat dan kebijakannya dirancang untuk ekspansi lebih lanjut, dominasi dan keuntungan bagi  perusahaan multi-nasional terkemuka serta lembaga keuangan mereka.

AS dan negara-negara Eropa menerapkan pembagian kekuasaan: Para direktur eksekutif IMF adalah orang Eropa; rekan-rekan mereka di Bank Dunia (WB) adalah dari Amerika Serikat.

Dalam menjalankan operasinya para direktur eksekutif  IMF dan WB berkonsultasi dengan pemerintahan negara mereka dan terutama dengan Departemen Keuangan untuk memutuskan prioritas-prioritas, negara-negara mana saja yang akan menerima pinjaman, apa syarat-syaratnya dan berapa besarnya.

Pinjaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh IMF dikoordinasikan secara erat dengan sistem perbankan swasta. Begitu IMF menandatangani perjanjian dengan negara debitur, maka itu menjadi sinyal bagi bank-bank swasta besar untuk meminjamkan, berinvestasi dan melanjutkan dengan transaksi-transaksi keuangan yang sangat menguntungkan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa IMF memainkan peran sebagai komando umum bagi sistem keuangan global.

IMF meletakkan dasar untuk penaklukan sistem keuangan di negara-negara dunia yang rentan oleh bank-bank besar.

IMF mengemban beban atas semua pekerjaan kotor yang dilakukan melalui intervensinya. Ini termasuk perampasan kedaulatan, tuntutan privatisasi dan pengurangan belanja sosial, gaji, upah dan pensiun, serta memastikan prioritas pembayaran utang. IMF bertindak sebagai ‘si buta’ bagi bank-bank besar dengan cara mengalihkan kritik politik dan kerusuhan sosial.

Kritik lain yang muncul, tuan rumah pertemuan internasional tidak lantas membuat negara-negara atau institusi lain langsung tertarik menanamkan uang. Dalam hal ini, Peru dan Turki, yang juga sempat jadi tuan rumah pertemuan IMF-World Bank, adalah contoh terbaik.

Menurut data Bank Dunia, investasi asing langsung Peru ketika menyelenggarakan pertemuan (2015) sebesar 4,37% dari total GDP. Namun, setahun setelahnya, alih-alih naik, justru turun jadi 3,57%. Begitu pula dengan Turki, turun dari 1,57% dari GDP pada 2009 (tahun penyelenggaraan) menjadi 1,43% pada 2010. Malah, setahun kemudian, kembali turun jadi 1,40%.

Penulis kritis Radhar Tribaskoro berpendapat IMF dan WB didirikan pada akhir Perang Dunia II untuk membantu pembangunan kembali Eropa. Kemudian mereka menawarkan kredit ke negara-negara berkembang tetapi hanya bila negara-negara tersebut mau menswastakan perekonomian mereka dan mengizinkan korporasi barat mengakses pasar dan bahan baku mereka.

Inilah asal muasal perangkap kemiskinan namun banyak negara berkembang terlambat menyadarinya. Negara-negara itu sudah terlanjur berada di dalam rantai penghisapan.

Inilah pula awal dari masalah yang dihadapi oleh Afrika sekarang ini. Mereka terperangkap dalam lingkaran kemiskinan tanpa jalan keluar. Korporasi-korporasi barat sebaliknya membengkak sementara orang miskin mati dalam kemiskinan. Dengan kata lain, orang-orang miskin di Afrika terus menerus mengumpani korporasi kaya dan serakah dari dunia barat.

Ambil contoh Ghana. Negara Ghana diberkahi oleh sumberdaya alam yang melimpah. Di bagian utara negeri itu ada komunitas petani padi yang makmur, Pemerintah Ghana menyediakan subsidi kepada petani supaya bisa menghasilkan padi dalam jumlah besar untuk keperluan pangan seluruh rakyat Ghana.

Akan tetapi, Bank Dunia dan IMF merintangi, mereka bilang kepada Pemerintah Ghana bahwa mereka tidak akan memberi pinjaman lagi kecuali pemerintah memotong subsidi pertanian. Tujuan di balik kebijakan tersebut adalah agar Ghana mengimpor beras dari negara-negara Barat, salah satunya Amerika Serikat.

Sekarang Ghana mengimpor hampir semua berasnya dari luar negeri dengan biaya sangat mahal. Pada akhirnya Ghana berutang uang kepada Bank Dunia dan IMFsangat besar. Utang itu tidak ada di perekonomian Ghana sebab dipakai untuk membayar impor pangan dari luar negeri. Padahal sebetulnya komunitas petani padi di utara Ghana mampu membikin Ghana swasembada beras, bahkan mengekspornya.

Sekarang komunitas petani itu adalah bagian dari kelompok paling miskin di Ghana. Anak-anak mudanya, berusia 9 tahun lebih,  bermigrasi ke kota-kota di bagian selatan seperti Kumasi dan Accra untuk mencari pekerjaan sehingga mereka bisa memberi makan keluarga mereka yang sekarat di kampung halaman.

Banyak dari anak-anak ini (disebut kayayo) tidak pulang ke kampung lagi. Sebagian meninggal di perjalanan, sebagian kecil pulang dengan kondisi lebih buruk daripada ketika mereka meninggalkan kampungnya. Semua itu karena Bank Dunia dan IMF.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here