Setelah Syafrudin Arsjad Temenggung Menghirup Udara Segar

0
100
Mantan Kepala BPPN Syafrudin Arsjad Temenggung tersenyum lebar setelah MA menyatakan ia bersalah namun tak bisa dikenakan delik pidana.

Nusantara.news, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) soal memutuskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung bersalah dalam kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim, namun dia tak bisa dihukum secara pidana karena kasus SKL itu adalah peristiwa perdata.

Dengan kata lain MA membebaskan Temenggung dari tuntutan hukum yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan untuk pertama kalinya KPK mencatat kekalahan dalam sidang pemberantasan korupsi.

Pertanyaannya, apakah KPK masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan perkara penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim? Apakah dengan putusan MA tersebut otomatis kasus Sjamsul Nursalim yang juga sedang diproses KPK dengan sendirinya berpotensi menghasilkan putusan yang sama?

Pertanyaan-pertanyaan itu mengemuka menyusul amar putusan MA Nomor 1555K/PID.SUS-TPK/2019 pada 10 Juli 2019. MA menyatakan, Syafruddin terbukti melakukan tindakan tersebut tetapi perbuatan itu tak dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, Syafruddin Temenggung bebas dari jerat hukum.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, akan tetap berjalan.

"Penanganan perkara dengan tersangka SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim) yang sedang berporses dalam tahap penyidikan akan tetap berjalan. Tindakan untuk memanggil saksi-saksi, tersangka dan penelusuran aset akan menjadi concern KPK," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, kemarin.

Hal senada juga ditegaskan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Febri menjelaskan, KPK sesuai amanat undang-undang tak bisa menghentikan proses penyidikan terhadap Sjamsul dan Itjih.

"Bahwa KPK tidak bisa menghentikan proses penyidikan dan penuntutan. Itu artinya apa? Begitu KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan karena kami yakin dengan bukti permulaan cukup maka kasus itu harus kami selesaikan. Ini yang kami lakukan saat ini," kata dia Febri menegaskan, apabila Sjamsul dan istrinya menempuh gugatan hukum tertentu, KPK akan siap menghadapinya.

"Kalau nanti ada gugatan-gugatan atau upaya hukum lain pasti akan kami hadapi," kata dia.

Majelis hakim saat itu memandang perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Syafruddin selaku Kepala BPPN dianggap melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Padahal, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN. Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,58 triliun.

Kuasa Hukum Syafrudin Temenggung, Yusril Ihza Mahendra berpendapat putusan MA sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

“Putusan itu sudah final dan berkekuatan hukum tetap atau incracht van gewijsde,” tegas Yusril.

Sebelumnya keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan atas pemberian SKL Sjambul Nursalim oleh Syafrudin.   

Namun Syafrudin mengajukan kasasi ke MA sehingga majelis kasasi yang terdiri dari hakim Salman Luthan selaku ketua dengan anggota hakim Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin memutuskan membatalkan putusan pengadilan di bawahna.

Yusril memaparkan MA telah memutuskan perkara tersebut dengan onslaag, perbuatannya ada tapi bukan tindak pidana. Apapun putusan pengadilan, apalagi putusan MA wajib kita hormati dan kita patuhi.

Sementara Tim Penyidik KPK dihari yang sama melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dalam penyidikan kasus korupsi BLBI untuk tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Adapun saksi yang dipanggil terkait kasus ini berjumlah empat orang yakni, mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, mantan Kepala BPPN Glenn Muhammad Surya Yusuf, mantan Deputi Kepala BPPN Farid Harianto dan seorang PNS Edwin H Abdulah. 

"Keempatnya diminta keterangannya sebagai saksi untuk tersangka SJN," ujar Febri Diansyah.

Febri menegaskan, bahwa penyidikan kasus BLBI akan tetap berjalan terus sesuai hukum acara yang berlaku. Sampai saat ini, penyidik KPK sendiri belum menerima pemberitahuan siapa yang telah ditunjuk dan diberikan surat kuasa khusus oleh Sjamsul dan sang istri Itjih Nursalim dalam perkara ini.

Sjamsul dan Itjih sendiri dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Masih adakah harapan bagi KPK menjerat Sjamsul dan Itjih, sementara induk masalahnya yakni Syafrudin sudah dibebaskan? Kita ikuti saja kelanjutannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here