Setelah tak Jadi Gubernur, Ahok Jadi Kepala BULOG?

2
1446
Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama

Nusantara.news, Jakarta – Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta memang mengejutkan. Sebab, dari awal banyak yang memperkirakan dia akan terpilih menjadi gubernur. Bukan saja karena popularitas, branding yang pas sebagai pejabat gila kerja, tapi juga karena dukungan finansial yang, konon, bisa menyediakan berapa pun yang dibutuhkan.

Entah dari mana sumber dana itu, tapi kabarnya ada kaitannya dengan pembangunan reklamasi pantai Jakarta yang kontoversial tersebut.

Karena berbagai kelebihannya itu, Ahok menjadi figur yang sangat diperhitungkan dalam politik kenegaraan periode mendatang. Skenario yang berkembang antara lain menyebutkan, dia akan menjadi pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019. Dia akan meninggalkan kursi gubernur (persis seperti Jokowi tahun 2014) dan dilanjutkan oleh Djarot Syaiful Hidayat. Selanjutnya Djarot masih bisa memimpin Jakarta dua periode lagi.

Setelah mendampingi Jokowi sebagai wakil presiden hasil pilpres 2019,  maka tahun 2024 Ahok akan maju sebagai calon RI-1 dalam pemilihan presiden.

Untuk menuju ke sanalah, kabarnya, di belakang anak kelahiran Manggar, Belitung Timur ini, sudah berdiri sebarisan investor yang sanggup menjadi penopang.

Kalkulasi ini semula terkesan masuk akal. Sebab, pada tahun 2024 itu, Ahok baru berusia 58 tahun. Masih dalam kondisi puncak secara fisik dan mental. Sementara, paling tidak sampai saat ini, belum ada tokoh muda dalam kisaran usia serupa yang berbinar.

Sebelumnya ada beberapa figur muda sepantaran Ahok yang sempat mengukir jalan, tetapi tersandung kasus korupsi, seperti Anas Urbaningrum atau Andi Mallarangeng. Praktis tak ada lagi jalan untuk kembali bagi mereka.

Kalaupun Ahok mempunyai pesaing, mungkin berasal dari kepala-kepala daerah yang berprestasi dan dibalut dengan branding yang tepat. Misalnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan beberapa bupati/walikota lain.

Tetapi semua skenario tersebut hancur berantakan. Ahok terjungkal dalam Pilkada Jakarta. Maka, kalau mengikuti rencana awal, peluangnya untuk menjadi pendamping Jokowi pada 2019 tentu saja jadi menipis.

Kalau Ahok  tidak masuk dalam bursa Pilpres, maka barisan investor yang katanya sudah berbaris rapi itu bisa bubar satu persatu. Apabila mereka sudah tak ada, maka dipastikan Jokowi  (dan termasuk PDIP, jika Jokowi tetap dicalonkan dari partai itu) akan kesulitan mencari sumber dana untuk membiayai pemenangan Pilpres 2019.

Bubarnya para investor ini memang beralasan. Sebab, dengan tiadanya Ahok di kursi kepemimpinan Ibukota, maka kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah pasti akan terkendala. Apalagi, jika Anies-Sandi benar disahkan sebagai pemimpin baru Jakarta, besar kemungkinan dia akan membatalkan proyek reklamasi tersebut, karena pernah dijanjikan sewaktu kampanye kemarin.

Namun, dalam politik apa pun bisa terjadi. Bukan tak mungkin pula proyek yang mematikan nelayan tradisional tersebut akan dilanjutkan di era Anies-Sandi, dengan berbagai skema yang bisa dicari-cari.

Jika Jokowi tetap maju kembali di Pilpres 2019, sementara Ahok tidak bisa dipasangkan sebagai cawapres, sumber logistik pasti terbatas.

Untuk itu, jalan paling aman bagi Jokowi untuk maju dalam Pilpres dengan bekal logistik yang cukup adalah tetap menggandeng Ahok. Masalahnya, bagaimana caranya tetap menghidup “kartu” Ahok? Setelah jabatan gubernurnya selesai Oktober mendatang, dia tidak punya aktivitas politik pemerintahan yang membuatnya tetap jadi titik perhatian publik.

Sebab namanya dikenal orang ketika dia mulai menjabat Wakil Gubernur Jakarta yang mendampingi Jokowi, Ahok mulai marah-marah. Sikap yang di mata sebagian orang dianggap positif sebagai bukti kerja keras dan jujur, meski sebagian orang melihatnya sebagai kekurangajaran.

Sebelum menjadi Wagub Jakarta, branding positif itu tidak dikenal orang. Jadi, untuk tetap jadi pusat perhatian, Ahok harus mempunyai aktivitas politik pemerintahan.

Lalu sebagai apa? Opsi yang memungkinkan ditempuh Jokowi adalah mengangkat Ahok di jajaran kabinet. Kabar yang santer beredar menyebutkan Ahok akan menjabat Kepala BULOG. Pos ini juga berpotensi jadi panggung politik. Apalagi mengurusi soal beras, bisa membuatnya berinteraksi setiap saat dengan rakyat.

Kalau tidak di jabatan itu, Ahok bisa menempati salah satu kementerian yang bidang tugasnya harus berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Misalnya untuk memimpin kementerian yang banyak menangani pembangun fisik, menyangkut kepentingan publik yang luas, seperti Kementerian PUPR, yang tugasnya adalah menangani pembangunan jalan, jembatan, perumahan rakyat dan sebagainya.

Aktivitasnya sebagai menteri itu, bisa jadi panggung “opera politik” susulan baginya. Gayanya yang sering memarahi orang, mungkin akan jadi scene acting yang tepat jika menemukan ada jalan tol atau jembatan terbengkalai.

Dengan demikian, dari ukuran popularitas dia tetap berada di atas. Sehingga tetap berpeluang menjadi cawapres Jokowi nanti.

Apakah Jokowi mau menerima Ahok yang kini sudah punya  “cacat akseptabilitas” di mata publik? Pertanyaan ini tidak relevan. Perjodohan capres-cawapres itu adalah kawin paksa hasil tawar-menawar para pemilik partai pendukung dan pemilik sumber dana. Toh, Jokowi-Jusuf Kalla sendiri  kabarnya juga hasil “kawin paksa”. Karena konon dulu Jokowi lebih naksir yang lain, namun pasangan yang diincarnya itu berasal dari “keluarga miskin”.

Jadi jika besok kawin paksa lagi, Jokowi pasti tidak akan keberatan. Apalagi calonnya adalah mantan pasangan lama yang sudah seiya-sekata.[]

2 KOMENTAR

  1. jadi gubernur kebetulan aja sudah mau dirusak semua pribumi…apalagi jadi kepala bulog…siap siap aja pribumi kelaparan dan ngemis ke cina

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here