Setnov, Abuse of Power?

0
308
Sejumlah penyidik KPK memasuki kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (15/11). Setelah Setnov mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus Korupsi e-KTP. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pras/17

Nusantara.news – Apakah Setya Novanto dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) melakukan abuse of power? Sebagai Ketua DPR RI, Setnov mangkir berkali-kali dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan akrobat politik untuk meloloskan diri dari kasus hukumnya. LBP memberikan izin serta mencabut moratorium Menko Bidang Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli (RR)? Padahal, RR di-reshuffle dari Kabinet Jokowi karena dianggap melakukan kebijakan tersebut yang di luar kewenangannya, karena otoritas ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketika LBP mencabut moratorium, dengan santai dia mengatakan bahwa kebijakan itu wewenang Pemerintah Pusat karena proyek reklamasi ‘layak’ dilanjutkan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan hasil riset ITB. Belakangan, alumni ITB serempak menolak klaim tersebut yang juga diikuti oleh beberapa perguruan tinggi lainnya.

LBP tidak berhenti di situ, dia pun lalu ikut meresmikan Topping Off salah satu tower di proyek Meikarta milik Lippo Grup yang belum memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan sigap, LBP mengubah skema proyek Meikarta berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jelas, KEK bukanlah domain seorang Menko Bidang Kemaritiman, terkesan LBP “abai” terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seorang Menko Bidang Kemaritiman. Bisakah ini dikatakan abuse of power?

Etika merupakan pemahaman tentang baik dan buruk, namun dalam kasus Setnov dan LBP patut diduga sudah masuk bagian dari kasus hukum, bukan sekadar pelanggaran tentang etika dan moral seorang pejabat negara.

Moral tidak bisa dibentuk tanpa adanya etika. Teori tentang moral telah mencoba menformulasikan suatu prosedur dengan mekanisme untuk pemecahan masalah-masalah etika.

Seringkali, seorang pemimpin yang tidak peduli etika dan moral melupakan kewajiban sosial dan etika mereka sebagai seorang pemimpin. Kealpaan inilah yang akhirnya menjadi konflik dan bencana. Kita tidak memahami apakah kasus Ahok, sebagai tindak pidana biasa atau bencana bagi demokrasi, karena faktanya kita telah mundur dalam hal faksionalisme politik yang berdasarkan pada Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Terkesan di publik sikap Setnov dan LBP demonstratif, spontan dan artifisial serta susah dipertanggungjawabkan. Telah terjadi hipokrasi dari elite-elite yang berkuasa di era pragmatisme-transaksional sekarang ini. Akhirnya masyarakat pun semakin permisif terhadap kasus-kasus abuse of power karena telah terjadi di semua level jabatan, sektor, wilayah sehingga menjadi tontonan yang menjijikan.

Lembaga penegakan hukum tidak lagi menjadi tempat berlindung tentang keadilan. Pada akhirnya, nilai-nilai substansi demokrasi akan menempatkan moral sebagai parameter utama.

Bangsa dalam ancaman jika kita sudah abai dengan moral bangsa, termasuk para elitenya. Jika terus berlanjut, hal ini menunjukkan seolah kekuasaan tidak bisa dikendalikan karena terlalu banyak penyimpangan kekuasaan.

Seringkali kebijakan publik dipandang hanya sebagai kesalahan prosedural sehingga dijatuhkan hukuman ringan bagi yang menyalahgunakannya.

Penyalahgunaan kekuasaan bisa dalam bentuk melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Padahal setiap kebijakan publik yang menyalahi wewenang bisa dimintai pertanggungjawabannya. Tentunya, jika dia seorang pembantu Presiden, seharusnya Presiden-lah yang menegurnya, karena sudah sangat demonstratif.

Seandainya pun ada kepentingan umum dari proyek reklamasi teluk Jakarta dan Meikarta, tapi tidak boleh menyimpang dari aturan dan kewenangan atau akan menimbulkan konflik kepentingan.

Pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau jamuan yang ada proyeknya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 1 tahun paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- paling banyak Rp 100 juta”.

Hakikat pemberian kewenangan adalah harus tahu maksud dan tujuannya. Pada negara demokrasi tindakan Pemerintah harus menempatkan legitimasi rakyat, di mana secara formal adalah tentang aturan dan undang-undang.

Seringkali kita kurang alat (tools) dalam mengontrol penyalahgunaan wewenang. Seolah hanya masalah etika moral yang untuk itu tentu harus kita terima dengan ikhlas.

Tugas pemimpin adalah menjadi teladan dan menafsirkan kehendak rakyatnya. Tugas rakyat manut sama pemimpinnya. Namun rakyat akan bertanya, pemimpin seperti apa yang harus dipanuti?

Oleh karena itu, pemimpin dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan hukum yang disepakati bersama.

Menjadi sebuah teater, jika dibiarkan kasus reklamasi teluk Jakarta dan kota Meikarta, serta terakhir, kasus Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua DPR RI yang menjadi tersangka namun bolak-balik tidak tersentuh moralnya untuk mundur.

Tanpa disadari, Kasus Setnov akan menyandera dan terus menggerus elektabilitas Partai Golkar dan juga menjadi contoh buruk mengenai sosok kepemimpinan yang menjabat sebagai wakil rakyat Indonesia, yakni Ketua DPR RI.

Seyogianya, pemimpin kita belajar banyak dari dua kasus tersebut, sehingga tidak terulang pada versi yang lain.

Ancaman politik sektarian menjadi eskalatif, jika terus dipicu oleh faktor-faktor ketidakadilan yang berdimensi SARA, seperti yang terjadi terakhir ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here