Setnov Hadir Ketika Negara Sedang Sakit

3
511

Nusantara.news, Jakarta – Kekuatan-kekuatan perubahan sejak angkatan 1974, 1978, 1980-an, 1990-an dan 1998 mestinya menjadi arus utama kekuatan politik paska 21 Mei 1998. Namun mereka justru menyerahkan “mandat perubahan” kepada tokoh-tokoh Ciganjur yang membuat damarkasi perubahan menjadi samar dan tidak jelas.

Samarnya damarkasi perubahan itu melahirkan aktor-aktor politik yang sebenarnya tidak memiliki rekam jejak perubahan sejak era Orde Baru seperti Setyo Novanto. Awalnya tokoh-tokoh perubahan dan tokoh yang diuntungkan oleh status-quo seperti Setyo Novanto sama-sama duduk satu perahu, tapi lambat laun tokoh-tokoh perubahan terdepak. Unsur warna putih yang menciptakan warna abu-abu menghilang, menyisakan warna hitam pekat yang menciptakan Indonesia seperti sekarang.

Kondisi itu sebenarnya sudah menjadi bahan otokritik diantara pelaku perubahan 1998. Namun kondisi obyektif para pelaku perubahan itu sendiri lemah dan tidak solid. “Oposisi Berserak” sebagaimana ditulis Anders Uhlin 1995 memang kondisinya bernar-benar berserak. Tidak muncul suatu rezim kepemimpinan yang berkemampuan mendesakkan perubahan.

Sejarah Reformasi

Akhirnya, ikon reformasi diserahkan kepada tokoh dari tiga kekuatan yang sebenarnya mewakili “politik identitas” Indonesia yang masih tersisa. Megawati Soekarnoputri sebagai kekuatan terbesar mewakili kelompok nasionalis-sekuler, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mewakili kelompok Islam tradisional, dan Amien Rais mewakili kelompok Islam modernis, ditambah lagi kekuatan Akbar Tanjung dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Di sisi lain Presiden BJ Habibie yang dicitrakan sebagai pewaris kekuasaan Soeharto, meskipun banyak gebrakan ke arah demokratisasi yang dia lakukan, namun tetap tidak dianggap yang berujung ditolaknya pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie pada Sidang Umum MPR 1999.

Dari sinilah “Kelompok Ciganjur” terbelah antara Megawati yang partainya memenangkan Pemilu 1999 dengan perolehan 34 persen dan kelompok “non Megawati” dari beragam aliran politik. Maka tercapailah konsesus politik “Poros Tengah” yang sepakat menunjuk Abdurahman Wahid sebagai Presiden RI, dan “Poros Tengah” ini pula yang sekaligus melengserkannya. Ibarat lagu ndangdut, kau yang memulai kau yang mengakhiri.

Di tengah kegaduhan politik diantara elite, sesungguhnya Indonesia masih dalam keadaan sakit. Babak belur dihajar krisis moneter yang menyapu Asia Timur dan Asia Tenggara sejak Juli 1997. Bahkan secara ekonomi masih menjadi pasien “rawat inap” International Monetary Fund (IMF) dengan resep “letter of intent” yang harus dipatuhi oleh siapapun penguasa negeri.

Jadi demokrasi yang mengandaikan berhimpunnya kekuatan perubahan untuk memimpin perubahan tidak pernah terjadi di Indonesia. Yang terjadi justru metamorfose kekuatan lama dengan chasing baru yang menutup segala kebobrokan masa lalunya. Kekuatan inilah yang mendisturb konsolidasi demokrasi yang pada akhirnya tak pernah terjadi.

Di sejumlah daerah, kekuatan-kekuatan sejenis Setyo Novanto ini membangun dinasti politik yang tidak ada hubungannya dengan kemajuan suatu daerah. Melainkan hanya sebagai mesin penghimpun kekayaan pribadi, sebab hanya dengan cara itu dinasti politik dapat dilanggengkan.

Orang-orang yang karakternya beda-beda tipis dengan Setyo Novanto itu  pandai bermain-main dengan prosedur, pakar mengakali pembukuan sehingga saat audit tidak ada cela, dan bermain-main dengan bantuan sosial yang angkanya sudah dicopet masuk kantong pribadi. Tidak mengherankan daerah yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiba-tiba kepala daerahnya tersandung kasus korupsi.

Gagalnya Konsolidasi Demokrasi

Tidak berjalannya partai politik dalam menjalankan fungsinya dimanfaatkan betul oleh orang-orang yang berkarakter seperti Setyo Novanto. Politik biaya tinggi era demokrasi prosedural adalah ladang yang subur untuk memperkaya diri sendiri lewat jalan kekuasaan. Sejumlah indeks yang menyebutkan kekayaan seorang terkait dengan kekuasaan membuktikan hal ini.

Dengan kata lain, hadirnya Setyo Novanto dalam sistem politik Indonesia bisa terjadi karena memang sejak awal tidak pernah terbentuk yang namanya konsolidasi demokrasi. Namanya saja konsolidasi, mestinya seluruh kekuatan perubahan termasuk di dalamnya perangkat keras dan perangkat lunaknya terhimpun menjadi satu kekuatan perubahan.

Konsolidasi demokrasi terbentuk manakala adanya kepatuhan setiap orang terhadap rule of law, terciptanya civil sociaty yang efektif mengontrol kekuasaan, pers yang bebas  dan pada akhirnya bermuara pada sistem demokrasi prosedural yang mampu mengartikulasikan kehendak bersama menjadi suatu kebijakan. Bukan dibalik, demokrasi prosedural dulu baru menyusun perangkat-perangkat lunaknya.

Lihat saja semrawutnya jalanan Ibu Kota dan kota-kota lain di Indonesia. Lihat saja sampah-sampah yang berserak di pinggiran sungai. Atau video YouTube marahnya ibu-ibu saat kena tilang. Itu baru gejala di masyarakat luas. Belum menyangkut gejala di lingkungan elite yang mewarnai pemerintahan. Itu menunjukkan tidak adanya kepatuhan terhadap hukum, baik itu masyarakat luas terlebih para elite penyelenggara negara.

Selanjutnya adakah individu-individu, organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi, Lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat atau paguyuban-paguyuban yang secara efektif berkemampuan menjadi leader opinion yang suaranya digubris orang banyak. Organisasi sekelas Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah saja tidak begitu digubris apalagi YLBHI, ICW, PBHI dan lainnya.

Bagaimana pula dengan kondisi pers kita? Meskipun sekarang menjamur ratusan ribu dotkom, namun untuk bisa tetap hidup, pers tetap harus berkompromi dengan pemilik uang. Termasuk dotkom-dotkom buzzer yang menawarkan jasa kepada orang-orang berkepentingan. Pers yang bebas sebenarnya sudah mati sejak lama, baik itu sejak era media cetak dan televisi hingga media daring seperti sekarang.

Kalau semula Pers dikendalikan oleh segelintir pemodal, dengan adanya media online yang ratusan ribu jumlahnya di Indonesia bukan berarti jagad media diwarnai oleh persaingan informasi yang membuat ruang publik lebih sehat, bahkan lebih keruh karena tidak ada lagi akurasi dan batasan kode etik, sehingga muncul pers-pers “berwajah” penuh prasangka yang sempat melahirkan gelombang “populisme” di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Populisme adalah gejala ketika prasangka, kebencian, terhadap sesuatu, sebagaimana cara pandang oleh orang kebanyakan terhadap sesuatu, menjadi arus utama dalam ruang publik. Karena populisme tidak menawarkan jalan keluar atas terjadinya situasi yang lebih buruk, maka pemerintahan yang dihasilkan oleh “populisme” tidak akan pernah berjalan lebih baik. Bahkan akan lebih buruk karena hilangnya solidaritas dan keterbelahan masyarakat oleh prasangka dan kebencian.

Dalam situasi demikian bagaimana mungkin “demokrasi prosedural” yang dicangkok langsung dari Eropa Barat dan Amerika Serikat menghasilkan pemerintahan yang berkemampuan mengartikulasikan kepentingan bersama? Yang terjadi justru pembajakan partai-partai politik oleh orang-orang yang satu jenis dengan Setyo Novanto yang pragmatis, pandai mengakali prosedur dan pintar berkelit untuk mengangkangi rule of law, didukung oleh masyarakat yang pragmatis dan pers yang keruh.

Tidak Ada Jalan Kembali

Terlebih dengan melihat struktur masyarakat Indonesia yang lebih dari separonya dihuni oleh masyarakat miskin dan hampir miskin. Maka di sana tidak akan pernah terbentuk kelas menengah yang menjadi syarat terbentuknya civil society. Rekam jejak ketokohan Hariman Siregar, Indro Tjahjono dan masih banyak lagi tidak akan pernah menyentuh kalangan kebanyakan. Tidak mengherankan apabila orang-orang seperti Setyo Novanto hadir dalam situasi Indonesia yang sakit seperti sekarang ini.

Meskipun Soekarno sendiri sudah bilang, “… dan oleh karena demokrasi ini adalah demokrasi impor, bukan demokrasi yang cocok dengan jiwa kita sendiri, maka kita mengalami segenap ekses-ekses dari sekedar memakai barang impor. Mari kita kembali kepada jiwa kita sendiri.” (Soekarno, dalam Pidato berjudul Konsepsi Baru, 21 Februari 1957), namun tampaknya sudah tidak ada jalan lagi untuk kembali ke era demokrasi terpimpinnya Soekarno.

Semoga saja, meminjam istilah Rocky Gerung, kita tersesat di jalan yang benar. Tentu saja sambil memperbaiki prosedur demokrasi yang ada yang memungkinkan tidak lahirnya Setnov-Setnov baru yang sudah membajak bukan saja DPR sebagai Lembaga tinggi negara, namun juga seluruh cita-cita kita sebagai sebuah negara-bangsa.[]

Marlin Dinamikanto, Penyair Facebooker yang juga wartawan Nusantara.news dan anggota dari perkumpulan Yayasan Kalimasadha Nusantara (YKN)

3 KOMENTAR

  1. Mungkin gradual. Tidak bisa seketika. Kecuali lewat jalan “revolusi” yang belum tentu juga menyelesaikan masalah. Karena membongkar sesuatu itu mudah. Merekontruksi kembali dengan tatanan baru itu yang susah. Karena banyak ketergantungan dengan aktor-aktor revolusi itu sendiri. Kalau latar belakangnya kebencian yang penuh amarah, hasilnya pasti tragedi berdarah-darah. Jadi kalau saya lebih setuju dengan jalan “maturity democracy”, biarkan demokrasi prosedural seperti sekarang terus berjalan yang niscaya mendewasakan masyarakat melalui pengalaman, di samping juga penegakan hukum harus tegas, diciptakan mekanisme birokrasi dengan standar operasional prosedur yang dengan sendirinya menghambat korupsi dan mempertahankan KPK.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here