Menunggu Janji Pemerintah Soal Freeport (1)

Setuju tidak Setuju, Freeport Harus Divestasi 51% Sahamnya

0
68

Nusantara.news, Jakarta,-Minggu yang lalu, Menteri ESDM Jonan dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, sama-sama mengeluarkan pernyataan, bahwa perundingan antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah dalam proses dan akan diumumkan segera. Intinya, kata Jonan dan Luhut, dalam perundingan tersebut  kepentingan nasional  bakal terakomodasi.

Kalau bicara kepentingan nasional, ya jelasnya, tuntutan terhadap Freeport untuk membangun smelter, divestasi saham 51 persen, dan mengubah KK ke IUPK, dan mematuhi sistem fiskal tetap (naildown) berganti ke tidak tetap (prevailing)  itulah yang harus terakomodasi dalam perundingan.

Lalu, apa hasilnya? Kenyataannya, kedua belah pihak membuat ruang negosiasi baru. Hasil perundingan yang kemarin, malah menghasilkan perpanjangan negosiasi  yang memakan waktu 8 bulan ke depan. Dalam tenggat waktu itu,  PTFI diberikan IUPK sementara untuk melaksanakan ekspor konsentrat dengan membayar bea keluar sejak Februari 2017.

Menurut Luhut, seperti yang diharapkan pemerintah mengenai divestasi 51 persen saham PTFI sebelum kontrak mereka berakhir pada 2021, perusahaan tambang telah menyetujui divestasi sahamnya karena menyadari aset itu milik Indonesia.

“Ya, bagaimana nggak setuju, itu ‘kan milik bangsa Indonesia. Kita kan ingin baik-baik,” ujarnya seusai Sarasehan Pengembangan Ekonomi Umat dan Kemaritiman di Pesantren Luhur Al-Tsaqafah di Jakarta Selatan, Kamis (6/4/17).

Lalu, bagaimana dengan izin Kontrak Karya (KK)-nya? Apakah pemberian IUPK sementara karena pemerintah takut dengan arbitrase? Luhut menyatakan itu bukan untuk menghindari ancaman arbitrase PTFI. “Enggak usah ribut-ributlah. ‘Kan sudah saya bilang berkali-kali kami mau melakukan dengan baik-baik,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji menjelaskan, keluarnya IUPK sementara, membuat Freeport akan bisa lagi ekspor konsentrat selama periode berlakunya status kontrak yang baru. “Freeport akan membayar bea keluar. Dan dalam beberapa hal kita masih tetap menghormati Kontrak Karya,” kata Teguh.

Perkembangan terakhir dari negosiasi kedua belah pihak terdapat dua hal, yakni penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Penyelesaian jangka pendek dilatarbelakangi pemberian landasan hukum bagi kelangsungan usaha PTFI.

Kata Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamudji, penyelesaian jangka pendek itu juga memberikan kejelasan bagi pemerintah atas hubungan kontraktual pasca-Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Teguh yang juga sebagai Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Freeport mengatakan, mulai pekan depan akan ada perundingan kedua untuk penyelesaian jangka panjang selama 8 bulan mulai 10 Februari – 10 Oktober 2017. Dalam  pembahasan jangka panjang, beberapa poin yang akan dibahas antara lain stabilitas investasi, keberlangsungan operasi PTFI, divestasi 51 persen, hingga pembangunan smelter.

Jika setelah perundingan jangka panjang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak,  Freeport akan kembali pada status KK yang berakhir 2021. Berdasarkan peraturan pemerintah itu sampai 2×10 tahun, yaitu 2021-2031 tahap pertama dan selanjutnya 2031-2041 tahap kedua.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here