Setya Novanto dan Budaya Mundur Pejabat Kita

0
183

Nusantara.news, Jakarta – Keputusan Setya Novanto untuk tetap menjabat Ketua DPR sekaligus ketua umum Partai Golkar setelah ditetapkan menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi e-KTP akan semakin memperburuk citra badan legislatif, juga menjadi beban bagi Partai Golkar. Secara lebih luas, dapat mencoreng pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai tidak mundurnya Setya Novanto dari jabatannya di Partai Golkar akan menjadi beban pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, Partai Golkar merupakan salah satu anggota koalisi partai pendukung pemerintah.

Ia juga mengatakan, status tersangka Novanto akan berdampak pada kestabilan Partai Golkar di sejumlah Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Jangan sampai Golkar identik dengan Setya Novanto,” kata Syamsudin Harris.

Lebih jauh, sebagian publik menilai Novanto tak mampu menjaga dan mengembangkan partai, namun justru terlihat membagi Partai Golkar dalam pusaran persoalan yang membelitnya. Sebagai contoh, langkah yang dilakukan Novanto safari ke ke kediaman BJ Habibie, Aburizal Bakrie maupun ke DPD I Partai Golkar, dinilai bukan dalam rangka menyelamatkan Partai Golkar, tapi lebih untuk menyelamatkan dirinya sendiri.

Begitupun pernyataan dukungan Golkar terhadap Jokowi sebagai capres di Pilpres 2019, dapat dimaknai sebagai bentuk ‘permohonan perlindungan’ penguasa atas sejumlah kasus hukum yang membelitnya. Novanto telah menyeret Golkar pada situasi pelik sekaligus pragmatis.

Tak hanya di Golkar, Novanto juga mencoba mempersonifikasikan DPR menjadi tunggangan politiknya. Sejak Novanto dan anggota DPR lainnya terjerat kasus korups e-KTP, sontak para wakil rakyat membentuk pansus angket KPK. Pansus ini selain sebagai reaksi perlawanan terhadap KPK, juga dibaca sebagai ‘pengamanan’ terhadap personal sang ketua DPR.

Contoh paling anyar, surat dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang mengatasnamakan pimpinan DPR dan ditujukan kepada KPK atas nama Setya Novanto sudah jelas merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan. Fadli Zon berkongsi dengan Novanto menggunakan lembaga DPR RI untuk kenyamanan dan pembelaan pribadi Novanto yang seharusnya berada di luar tugas dan wewenang pimpinan DPR.

Dampak dari kasus Novanto, tentu saja akan menjadi beban politik dan moral bagi partai beringin. Citra Partai Golkar disadari atau tidak kondisinya makin terpuruk karena sikap Novanto yang enggan mundur dari posisi ketua umum. Diprediksi imbas dari status ‘pesakitan’ Novanto, akan mempengaruhi elektabilitas Golkar di Pemilu 2019.

Peristiwa serupa pernah terjadi terhadap Partai Demokrat menjelang Pilpres 2014. Penetapan Ketua Umum DPP Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang oleh KPK membuat kepercayaan publik terhadap partai berlambang mercy biru itu menghilang. Hasilnya, pada Pemilu 2014 kemarin, suara Partai Demokrat rontok.

Nasib yang sama dialami PKS dan PPP pasca penangkapan ketua umumnya karena tersandung kasus korupsi. Meski tidak anjlok, namun tingkat elektabilitas dan perolehan suara kedua partai tersebut langsung merosot. Tak pelak, untuk menjaga marwah partai, hampir semua partai akhirnya mengambil kebijakan bahwa setiap kader, termasuk para pejabat partai yang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka kepadanya diberi sanksi pemecatan. Namun berbeda dengan Novanto, hingga kini tak ada inisiatif pribadi ataupun kesadaran partai untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua umum, terlebih lagi ketua DPR RI.

Suara kader muda dan Akbar Tanjung selaku sesepuh Partai Golkar yang menghendaki diadakannya Munaslub untuk mengganti Novanto, dianggap angin lalu. Pun melorotnya elektabilitas Partai Golkar menurut survey dari berbagai lembaga (Litbang Kompas, CSIS, LSI Denny JA, bahkan survey internal Golkar sendiri) hingga hanya 7 persen, tak mampu mendobrak palang pintu perlindungan ‘pengurus’ terhadap Novanto.

Praktis, Golkar kini berada di ujung tanduk: elektabilitas dan stabilitas partai dalam bahaya. Barangkali, elite Golkar saat ini baru akan menyadari beban Novanto dan sejumlah kekeliruannya manakala partai yang amat berjaya di masa Orde Baru ini tak tembus parliamentary threshold (PT) 4 persen pada pemilu 2019 nanti. Artinya, Golkar tidak punya wakil di parlemen.

Di titik ini, Novanto dan jajaran pengurusnya akan diuji sejauh mana kecintaannya (pada individu atau citra partai?) dan kualitas kekaderannya (menghamba pada oligarki dan kelompoknya atau pada kepentingan yang lebih besar?). Karena, kebesaran Golkar hingga kini tak lepas dari kualitas kadernya membangun partai. Jika di partai lain masih tahap kaderisasi tokoh, di Golkar sudah melahirkan alumni-alumni tokoh yang merata di tiap bidang pengabdian.

Semestinya, gen ‘darah biru politik’ yang dimiliki Partai Golkar harus dijaga dengan perilaku dan kinerja politik terpuji. Namun, perilaku Novanto dan kelompoknya, menunjukkan anomali Golkar saat ini. Di titik lain, sikap etik Novanto sebenarnya adalah cerminan para pejabat kita: meski terjerat hukum dan gagal mengemban amanah, mereka menolak mundur.

Budaya Mundur

Mundur dari jabatan belum menjadi budaya di Indonesia. Yang terjadi justru sebaliknya, berbagai cara dilakukan untuk bertahan dari jabatan, walau harus mengkhianati nilai-nilai kejujuran atau mengorbankan rekan dan lembaganya sendiri.

Mengapa sulit untuk mundur? Karena di negeri ini jabatan diraih dengan biaya amat mahal, bahkan seringkali besar pasak daripada tiang. Jabatan belum menjadi semata pengabdian, sebaliknya dijadikan alat atau sarana mengeruk kekayaan, keuntungan, kehormatan, dan aji mumpung. Mundur dari jabatan berarti kehilangan semuanya itu.

Ketika di negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, mundur dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatannya, justru di Indonesia terbalik, seorang pejabat mundur dianggap sebagai aib, memalukan, dan dianggap tidak bertanggung jawab karena mundur di saat kondisi sulit. Inilah perbedaan logika berpikir (mind set) antara orang Jepang atau Korea Selatan dengan orang Indonesia.

Di sejumlah negara, para pemangku kuasa biasanya memutuskan untuk melepaskan jabatan, bahkan sebelum pengadilan mengetok palu dan membacakan vonis. Tahun 2012, misalnya, Ketua Parlemen Singapura, Michael Palmer, mundur akibat kasus perselingkuhan. Pada tahun yang sama, Ketua Parlemen Korea Selatan, Park Hee-tae, juga meletakkan jabatan karena tersangkut kasus suap.

Kemudian, pada 2016, Wakil Ketua Parlemen Prancis, Denis Baupin, mundur karena perkara pelecahan seksual. Sedangkan Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, mengundurkan diri tahun lalu karena namanya masuk dalam daftar Panama Papers, dokumen yang mengungkapkan orang-orang yang memiliki rekening di luar negeri untuk menghindari pajak.

Di Jepang, Menteri Rekonstruksi Bencana Masahiro Imamura, seperti dilansir AFP Rabu 26 April 2017, mengemukakan pernyataan kontroversial tentang gempa bawah laut yang memicu tsunami di sepanjang pantai timur laut Jepang. Lebih dari 18.500 orang tewas maupun hilang. Tiga reaktor nuklir di Fukushima mengalami kebocoran akibat gempa dahsyat tersebut.

Apa komentar kontroversialnya? “Baguslah, bencana itu terjadi di sana, di Tohoku. Jika terjadi dekat dengan wilayah ibukota (Tokyo), akan menimbulkan kerusakan besar.” Tentu saja, ungkapan ini memicu amarah penduduk kawasan yang masih dalam tahap pemulihan.

Akibat komentar tersebut, Perdana Menteri Shinzo Abe meminta maaf pada warga di Jepang bagian timur laut, dan menyebut pernyataan itu sangat tidak pantas serta melukai perasaan penduduk setempat. “Sebagai perdana menteri, saya ingin meminta maaf secara mendalam pada warga di area terdampak bencana.”

Tak lama kemudian, Imamura menyerahkan surat pengunduran diri kepada Shinzo Abe dan mengaku dirinya sangat menyesali komentarnya yang menimbulkan polemik. “Saya memicu masalah besar untuk warga Tohoku dan melukai perasaan mereka. Saya minta maaf,” ucapnya sambil membungkukkan badan.

Masih di Jepang, Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara, mengundurkan diri dari jabatannya. Maehara terbukti menerima donasi dari warga Korea Selatan yang bermukim di Tokyo. Total nilai donasinya hanya 250.000 Yen (sekitar Rp 25 juta). Uang tersebut tidak sepeserpun digunakan untuk pribadi Maehara, namun sebagai dana sumbangan partai politiknya, atau Partai Demokrat Jepang (DPJ). Entah karena tidak tahu, atau kurang teliti, tenyata pemberian itu melanggar UU Partai Politik di Jepang, yang tidak boleh menerima sumbangan dari bukan warga negara. Meski jumlahnya tidak besar, hanya Rp 25 juta, Maehara tetap dianggap melanggar dan ia kemudian memutuskan mundur dari jabatanya.

Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara, mengundurkan diri dari jabatannya karena menerima donasi sekitar 25 juta dari warga Korea Selatan yang bermukim di Tokyo.

Bagaimana dengan pejabat kita? Kembali ke kasus Novanto, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk, mengingatkan Novanto agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sebelum dipermalukan. “Kalau ukuran budaya maju, sudah mundur ini. Di budaya maju ada budaya rasa bersalah,” kata Hamdi, beberapa waktu lalu.

Selama Novanto bertahan di posisinya, maka sorotan publik tak akan lepas. Seharusnya Novanto mencontoh pejabat-pejabat publik yang mengundurkan diri karena skandalnya terungkap.

“Harusnya dia tunjukkan sikap negawaran. Merasa bersalah dan mundur. Jauh sebelum dia dipermalukan. Kalau tak mundur ya kelasnya baru politisi bukan negarawan,” ulasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here