Setya Novanto Dituntut Terlalu Ringan

0
423
Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan KTP elektronik Setya Novanto mendengarkan tuntutan Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/3).

Nusantara.news, Jakarta – Kasus megakorupsi pengadaan KTP-elektronik akhirnya menemui antiklimaks di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini (29/3/2118), setelah jaksa KPK menuntut terdakwa Setya Novanto dengan pidana penjara selama 16 tahun. Jaksa juga menuntut membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Novanto juga dituntut membayar uang pengganti sebesar US$7,4 juta, atau sekitar Rp72,5 miliar jika menggunakan kurs dollar AS tahun 2010 senilai Rp 9.800. Pidana tambahan lain yang dituntut jaksa adalah pencabutan hak politik mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. “Pidana tambahan mencabut hak dalam jabatan publik 5 tahun setelah selesai pemidanaan,” ujar Jaksa.

“Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama,” ujar jaksa Abdul Basir membacakan surat tuntutan (requisitoir) setebal 2.415 halaman itu.

Jaksa menilai mantan Ketua DPR itu terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, jaksa mengatakan, Novanto yang waktu proses penganggaran proyek ini di DPR menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar, telah mengendalikan dan mengkoordinasi anggotanya yang tersebar di komisi dan alat kelengkapan DPR. Terdakwa karena pengaruhnya itu mengintervensi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya. Dengan kata lain, kata Jaksa, Novanto menggunakan pengaruh politik untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas.

Jaksa menilai Setya Novanto  telah memperkaya diri sendiri sebanyak US$7,3 juta atau sekitar Rp 71 miliar (menurut kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan e-KTP ini, yang proses penganggaran di DPR diatur Novanto bersama-sama dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Selain itu, Novanto juga mendapat jam tangan merek Richard Mille seri RM011 seharga US$135.000 atau sekitar Rp 1,3 miliar (kurs 2010).

Hal yang memberatkan dari perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Setya Novanto, menurut pertimbangan jaksa KPK, adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Perbuatan Setya Novanto juga  berakibat masif, menyangkut pengelolaan data kependudukan nasional yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Tindakan Novanto juga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Selain itu, hal yang juga memberatkan dari perbuatan terdakwa adalah kelakuannya yang tidak kooperatif selama penyidikan dan penuntutan.

Namun ada juga hal-hal yang dianggap jaksa meringankan, antara lain Novanto belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, serta bersikap sopan di persidangan.

Tuntutan jaksa terhadap Novanto memang jauh lebih berat dari tuntutan kepada dua pelaku korupsi e-KTP sebelumnya, yakni dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 22 Juni 2017 silam, Irman dituntut 7 tahun penjara, dan Sugiharto 5 tahun. Keduanya juga dijatuhi vonis yang sama dengan tuntutan jaksa, dalam persidangan tanggal 20 Juli 2017.

Jika mengikuti tren putusan tersebut, bisa jadi Novanto juga akan dijatuhi vonis yang sama dengan yang dituntut jaksa.

Novanto adalah ketua lembaga tinggi negara ketiga yang akan divonis pidana penjara, menyusul Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan Ketua DPR Irman Gusman yang lebih dulu mendekam di balik jeruji besi.

Bedanya, jika Novanto dituntut 16 tahun penjara, Akil dituntut pidana penjara seumur hidup, sementara Irman Gusman dituntut jaksa dihukum 7 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada persidangan tanggal 30 Juni 2014 menjatuhi Akil sama dengan yang dituntut jaksa. Sementara Irman diganjar dengan divonis 4,5 tahun penjara, dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, 20 Februari 2017.

Walaupun dampak perbuatan Akil dan Irman sebagai ketua lembaga tinggi negara bisa dianggap merusak nama baik kedua lembaga tersebut, Irman dituntut dan divonis ringan karena dia hanya menerima suap Rp100 juta untuk mengurus alokasi gula. Dampak perbuatannya, bisalah dikatakan, tidak signifikan.

Sementara Akil terbukti menerima suap senilai Rp57,78 miliar dan US$500 ribu terkait  pengurusan 15 sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi,  yakni pilkada Kabupaten Gunung Mas, Lebak, Empat Lawang, Lampung Selatan, Buton, Pulau Morotai, Tananuli Tengah, Merauke, Asmat, Boven, Digoel, dan Nduga serta Kota Jayapura, Kota Palembang, dan Provinsi Jawa Timur.

Akil juga dinilai bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sepanjang 22 Oktober 2010 sampai 2 Oktober 2013 sebesar Rp 161.080.685.150.  Dia juga menyembunyikan asal usul kekayaannya dalam kurun waktu 17 April 2002 sampai 21 Oktober 2010, antara menyimpan uangnya di Bank Mandiri sebesar Rp7,048 miliar, di Bank BNI Rp6,1 miliar,  dan di Bank BCA sebanyak Rp 7,299 miliar di BCA.

Selain terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, ada dua tindakan Akil yang dinilai jaksa memberatkan. Pertama, perbuatan Akil dilakukan ketika pemerintah sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Kedua, Akil berstatus ketua lembaga tinggi negara yang merupakan ujung tombak dan benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Jaksa tidak melihat ada hal yang meringankan.

Dibandingkan dengan tuntutan dan putusan terhadap Akil Mochtar yang juga bekas tokoh Partai Golkar, tuntutan terhadap Novanto memang jauh lebih ringan. Memang Setya Novanto hanya dituntut dengan UU Pemberantasan Tipikor, sementara Akil ada tuntutan lain berupa tindak pidana pencucian uang.

Dari sisi jumlah uang untuk memperkaya diri sendiri, Novanto lebih besar yakni Rp71 miliar, sementara Akil “hanya” Rp57,78 miliar dan US$ 500 ribu.

Kalau Akil dianggap “tidak hanya merusak nama baik Mahkamah Konstitusi, tetapi juga termasuk nama baik dari para hakim”, Novanto juga bisa dianggap mencemarkan nama baik DPR dan anggota DPR. Itu bisa berdampak pada runtuhnya  kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Bahkan, jika dilihat posisi lembaganya,  skala kerusakannya lebih besar. Sebab, negara ini tak akan cacat sekiranya MK tak dipercaya rakyat atau bahkan bubar sekalipun. Tapi, yang pasti, negara ini akan invalid kalau DPR tidak lagi dipandang rakyat sebagai wadah konstitusional penyaluran aspirasi.

Dari sisi kerugian negara, tidak ada jumlah nominal kerugian negara dalam kasus Akil. Sementara Setnov didakwa merugikan negara Rp2,3 triliun, atau sekitar 40 persen dari nilai proyek e-KTP yang Rp5,9 triliun. Tidak soal jumlah itu saja, program e-KTP dan pembangunan sistem data kependudukan yang terintegrasi juga terhambat. Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan kekesalannya  karena pengadaan e-KTP tak berjalan maksimal akibat korupsi.

Dampaknya ke masyarakat sungguh luar biasa, karena banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan e-KTP. Padahal itu diperlukan untuk mendapatkan berbagai pelayanan publik atau melaksanakan haknya sebagai warganegara. Untuk Pilkada saja, misalnya, e-KTP adalah syarat mutlak. Dalam UU Nomor 10/ 2016 tentang Pilkada, setidaknya ada tiga hal yang memerlukan e-KTP, yakni  untuk tercantum dalam daftar pemilih, ikut mendukung calon independen, dan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah.

“Dampak korupsi e-KTP bukan hanya menyoal kerugian negara, atau soal marwah kita dalam mengelola negara yang melibatkan eksekutif dan legislatif, tapi juga berdampak pada kejahatan hak elektoral warga negara,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini.

Hal senada juga disampaikan peneliti korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Fariz, bahwa korupsi e-KTP berdampak langsung kepada negara. “Kalau pembangunan jalan, gedung, itu hanya terlokalisir dampaknya, tapi kalau e-KTP ini punya dampak yang luas sekali,” katanya.

Dari beberapa sisi ini, tuntutan terhadap Setya Novanto jelas terlalu ringan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here