Setya Novanto Incar Justice Collaborator, Negara Jangan Gampang “Obral Remisi”

0
44
KPK memberi syarat bagi Setya Novanto yang mengajukan status sebagai justice collaborator (JC).

Nusantara.news, Jakarta – Penanganan kasus proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) harus terus berlanjut. Semua pihak tentu saja berharap agar kasus korupsi tersebut diusut hingga tuntas, tidak hanya berhenti pada keterlibatan Setya Novanto, namun mampu mengungkap aktor-aktor lainnya.

Sejauh ini Novanto sudah mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi KTP-el. Adalah Puan Maharani, Jafar Hafsah, hingga Pramono Anung disebut-sebut oleh Novanto juga menerima jatah uang proyek KTP-el. Masing-masing menerima US$500 ribu.

Selain Puan dan Pramono, Novanto menuturkan uang korupsi KTP-el juga diterima politikus Golkar Melchias Markus Mekeng (US$1,4 juta), politikus PDIP Olly Dondokambey (US$1,2 juta), politikus PKS Tamsil Linrung (US$700 ribu), politikus Demokrat Chairuman Harahap (US$584 ribu dan Rp26 miliar), dan Ganjar Pranowo (US$520 ribu).

Dengan keterangan yang diungkap Novanto, dapat dimaknai dia ingin mendapatkan status justice collaborator (JC). Dan memang benar, Novanto kemudian mengajukan sebagai JC, dan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi.

Tentu untuk mendapatkan status JC dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mudah, meski mantan Ketua DPR itu telah membeberkan nama orang-orang yang ikut menikmati uang dari proyek KTP-el. Pasalnya sejak awal penyidikan, Novanto diduga telah melakukan upaya-upaya perintangan penyidikan, seperti kecelakaan mobil dan perawatan medis di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau.

KPK sendiri hingga kini belum mengambil keputusan terkait permohonan Novanto menjadi JC. Hal itu disampaikan Juru bicara KPK, Febri Diansyah, yang mengatakan KPK masih mempertimbangkannya. “Kita tahu bahwa terdakwa masih setengah hati mengakui perbuatannya,” kata Febri, Senin, (26/3/2018).

Keuntungan menjadi JC, tuntutan jaksa terhadap Novanto akan dipertimbangkan. Jika tidak, tuntutan maksimal akan diberikan sesuai perbuatannya. Tidak hanya itu, koruptor yang bersedia bekerja sama dengan penyidik, dia berhak mendapatkan potongan masa hukuman atau remisi, dan berkesempatan mengajukan bebas bersyarat setelah menempuh 2/3 masa tahanan. Namun bila tidak mendapat JC, maka hukuman akan diterima maksimal tanpa adanya potongan.

Ketua KPK Agus Rahardjo pernah mengatakan bisa saja permohonan Novanto menjadi JC diterima, asal memenuhi beberapa syarat. Dalam hal ini JC adalah saksi pelaku yang bukan pelaku utama. Dia bekerja sama dengan penegak hukum (KPK) dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Pertama, KPK akan melihat apakah hal yang akan diungkapkan Novanto nantinya lebih besar atau ada temuan baru. Sebab apabila tidak ada, maka syarat menjadi JC tidak bisa diterima.

Kedua, Novanto juga harus benar-benar konsisten menjadi JC. Jangan sampai nanti saat dimintai keterangan di persidangan, dia malah tidak terus terang.

Ketiga, Novanto harus mengakui kesalahannya. Yaitu melakukan korupsi dana pengadaan KTP-el. Dan sudahkah pengakuan bersalah itu dilakukan oleh Novanto? Sejauh ini yang ada Novanto hanya menghalang-halangi upaya penyidikan.

Pengetatan Pemberian Remisi Koruptor

Pemberian status JC pada koruptor hingga kini masih terjadi pro kontra. Sebab, mereka yang menjadi JC akan menerima remisi. Syarat penerima JC dan pemberian remisi bagi pelaku korupsi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pertama, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator). Kedua, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Kedua poin persyaratan yang sangat sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Pengetatan syarat pemberian remisi koruptor menimbulkan suatu keresahan yang luar biasa dari narapidana dan beberapa keluarga narapidana khususnya yang keberatan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Apalagi peraturan ini tidak berlaku surut. Pemberian remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, maka ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.

Kata Profesor Hukum Untag Surabaya, Soetanto Soepiadhy, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berlaku bagi terpidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal pengesahan, yaitu 12 November 2012. Sedangkan untuk yang divonis sebelum tanggal 12 November 2012, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Memang, kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tetapi pengetatan syarat remisi tersebut sejatinya telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan dasar hak narapidana untuk memperoleh remisi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itu, untuk mencapai suatu tujuan yang baik harus dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang ada yaitu dengan merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, agar pengaturan syarat remisi yang ada dalam Peraturan Pemerintah telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan sesuai dengan sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Yang perlu diperhatikan adalah implikasi yuridis dari adanya kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan dapat mencegah pelaku korupsi potensial. Sulitnya penegak hukum dalam memberantas korupsi, justice collaborator menjadi satu-satunya upaya untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi dan sebagai bentuk sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Adanya syarat menjadi JC tersebut dalam pemberian remisi narapidana korupsi juga sebagai salah satu langkah preventif dan represif. Namun demikian, revisi Undang-undang tersebut secara holistik dan komprehensif juga perlu dilakukan, sehingga diharapkan implikasi yuridisnya akan memenuhi rasa keadilan.

Yang terjadi selama ini, kita hanya dipertontonkan dengan langkah kontroversi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang dengan mudahnya memberi remisi kepada para terpidana koruptor.

“Ini sebenarnya kian menunjukkan lemahnya pemerintah menghadapi koruptor. Negara ini terlalu bermurah hati kepada koruptor. Setiap menyambut hari raya keagamaan, dan khusus hari kemerdekaan, negara memberikan banyak remisi kepada mereka. Kalau “hadiah” potong masa tahanan itu begitu mudahnya diberikan, lantas apa artinya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)?” kritik Soetanto.

Korupsi dikategorikan kejahatan luar biasa karena menyengsarakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum, menghambat perkembangan demokrasi yang sebenarnya tak patut untuk mendapatkan remisi, jika dilihat dari sudut pandang kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa meskipun remisi tersebut merupakan hak setiap narapidana. Oleh sebab itu, pengetatan pemberian remisi koruptor ini merupakan langkah konkret agar narapidana korupsi tidak serta merta mudah untuk mendapatkan remisi.

Tampaknya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM merasa kebingungan atau tidak paham dengan pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika. Padahal yang namanya remisi, khusus untuk koruptor hanya diberikan oleh pihak Kemenkumham harus ada rekomendasi JC dari aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK.

Yang dilakukan Kemenkumham terkait tujuan pemidanaan yang selama ini diimpikan dalam kenyataan, akan sulit diwujudkan di lapangan. Sebab selama ini pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan masih sering “obral” remisi, sehingga berujung pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, seharusnya memberikan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,” sebut Seotanto.

Juga, kontroversi adanya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melegalkan napi percobaan atau mantan napi terlibat korupsi maju dalam Pilkada. Aneh tapi nyata. Tentu dengan memperbolehkan terpidana hukuman percobaan menjadi calon kepala daerah. Ke depan, ini akan menihilkan kelahiran pemimpin bersih dan pemimpin berintegritas.

Dalam kasus Novanto, kata Soetanto, pertimbangan yuridis dalam pemberian JC sangat diperlukan. Tidak hanya berupa ‘nyanyian’, melainkan harus dibarengi dengan data dan fakta. “Ocehan Novanto secara yuridis perlu dipelajari KPK, apakah dia memiliki data dan fakta dalam membeberkan nama-nama yang terlibat dalam menerima jatah uang proyek KTP-el. Jika tidak ada data dan fakta, maka status JC tidak bisa diberikan,” tuturnya.

Karena itu pemberian JC dan remisi harus diberikan atas dasar batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh pelaku korupsi. Sebab kejahatan korupsi harus diselesaikan dengan upaya yang luar biasa, dengan cara sistemik-struktural adanya pembenahan birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup.

Dalam penuntasan kasus korupsi harus dijadikan momentum pembenahan bagi partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah. Tanpa ada efek jera dan perbaikan sistem, maka tidak menutup kemungkinan kasus korupsi politik skala besar akan berulang terjadi di masa mendatang. Di sisi lain KPK dituntut untuk mengungkap kasus korupsi tidak sebatas proyek KTP-el.

Soal pemberantasan korupsi, Pemerintahan Jokowi harus memperluas cakupannya, tidak sebatas pada sektor ekonomi. Sektor-sektor strategis lain bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, seperti sektor layanan publik dasar (kesehatan dan pendidikan), sektor pengadaan barang dan jasa serta reformasi birokrasi, juga harus diperhatikan. Sebab di sektor-sektor inilah letak korupsi paling banyak terjadi.

Presiden Jokowi juga perlu memiliki kendali dan target atas kerja penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi, tidak hanya menggunakan secara pragmatis institusi penegak hukum untuk kepentingan ad hoc belaka.

Kita berharap, korupsi bisa diperangi sampai ke akar-akarnya. Namun harapan itu menjadi pupus, ketika kita melihat dengan begitu telanjang banyaknya kontroversi justru terjadi di tengah upaya gencar memerangi korupsi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here