Seven Strategic Studies: Ini Sisi Positif Peningkatan Bantuan Dana untuk Parpol

0
83

NUSANTARA.NEWS, Jakarta – Wacana menaikkan bantuan dana untuk parpol kembali mencuat. Wacana ini sebelumnya sempat hilang karena ditentang oleh sejumlah kelompok masyarakat, dengan alasan tranparansi serta akuntabilitas keuangan parpol kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Kenaikan dana bantuan untuk parpol tersebut mencuat kembali setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan izin prakarsa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol. Jika izin prakarsa turun dan revisi PP 9 Tahun 2009 dilakukan, maka bantuan keuangan kepada parpol bisa dinaikkan.

Menanggapi hal ini Direktur Eksekutif  7 (Seven) Strategic Studies Guevara Santayana mengatakan, peningkatan bantuan dana untuk parpol merupakan pilihan rasional oleh karena realitas politik yang ada saat ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilih sudah cenderung mengarah kepada political party dealignment (proses ketidakpercayaan). “Dengan peningkatan bantuan dana, parpol diharapkan bisa kembali menjalankan  tujuan dan fungsi pendidikian politik,” kata Guevara dalam siaran pers yang dikirim kepada NUSANTARA.NEWS, di Jakarta, Senin (10/4/2017).

Dengan peningkatan bantuan dana itu, parpol bisa meningkatkan tujuan dan fungsinya, tidak hanya pada saat kampanye saja, tetapi juga mendidik dan membina kader pada masa tidak ada kegiatan kampanye.

Peningkatan bantuan dana itu, menurut Guevara juga penting, karena harus diakui pundi-pundi keuangan resmi parpol saat ini sangat minim. Untuk melakukan peran dan fungsi, serta kewajibannya sebagai pilar demokrasi, parpol hanya memperoleh Rp108 per suara sah. “Sangat kecil,” kata Guevara lagi.

Walau demikian, Guevara menegaskan, peningkatan bantuan itu harus dibarengi dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas, serta pertanggungjawaban yang jelas. “Harus juga ada sanksi jika tidak mengikuti aturan main, atau melanggar ketentuan yang ada,” katanya.

Selain itu, manajemen pengelolaan keuangan partai juga harus dibenahi. Jangan sampai dana bantuan diberikan besar, tapi partai tak berubah. Parpol harus terbuka kepada publik. Jangan kemudian publik sulit mengakses pengelolaan dana parpol. “Parpol juga diharapkan bisa menekan kadernya agar tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi,” tandas Guevara. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here