Shortfall Pajak 2017 Makin Nyata

0
175
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus menanggung pencapaian target sepanjang bulan Desember 2017, karena Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi kabarnya akan pensiun pada 1 Desember 2107.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak 2006 hingga 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu gagal mencapai target penerimaan pajak. Sejak itu pula, diperkirakan DJP menjadi terbiasa mencapai realisasi penerimaan pajak di bawah target atau yang biasa disebut dengan shortfall.

Sampai akhir Oktober 2017 kabarnya DJP baru berhasil memungut penerimaan pajak 67,7%% atau senilai Rp869,6 triliun dari target pajak pada 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Padahal sampai Maret 2017 masih ada sisa-sisa program pengampunan pajak (tax amnesty), tapi toh DJP masih juga tak sanggup memenuhi target penenerimaan pajak.

Jumlah penerimaan pajak sebesar Rp869,6 triliun tersebut merupakan formulasi antara pendapatan bruto dikurangi restitusi melalui surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) atau Rp974 triliun dikurangi Rp104,37 triliun.

Sementara kinerja pajak tahun lalu apabila dikurangi restitusi pajak sebanyak Rp961,6 triliun. Ini menggambarkan bahwa cara-cara konvensional untuk mengejar penerimaan pajak nyaris tidak akan pernah berhasil mengejar target penerimaan pajak

Salah satu yang sudah digagas DJP, sebagai tindak lanjut program tax amnesty, adalah law enforcement atau penegakkan hukum terhadap wajib pajak yang membandel. DJP sudah memulai pengejaran bukti permulaan (Bukper) terhadap 700 wajib pajak nakal.

Namun upaya itu kandas karena, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprotes kepada Presiden Joko Widodo. Akhirnya program penegakkan hukum itu pun di-drop dengan atas nama kenyamanan berusaha. Bahkan kabarnya efek dari pembatalan Bukper itu, Direktur Penegakkan Hukum Pajak Dadang Suwarna mengundurkan diri. Versi Menkeu Sri Mulyani, Dadang dikembalikan ke Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dengan tingkat realisasi penerimaan 67,7%, artinya Kementerian Keuangan cq DJP masih punya waktu 2 bulan untuk menutupi kekurangan sebesar Rp414 triliun untuk menggenapkan target penerimaan pajak pada 2017 yakni sebesar Rp1.294,3 triliun.

Itu artinya, tiap bulan dalam tiga bulan ke depan, pemerintah harus membukukan penerimaan pajak sebesar Rp207 triliun. Impossibel, karena rerata penerimaan pajak bulanan hanya Rp70 triliun. Artinya akan ada selisih kurang (shortfall) antara target dengan realisasi penerimaan pajak cukup besar.

Dengan asumsi dua bulan tersisa penerimaan pajak rerata Rp70 triliun, maka shortfall pajak menjadi Rp274 triliun. Itupun dengan asumsi pemerintah sudah dengan susah payah memungut pajak. Shortfall itu lebih tinggi Rp18,4 triliun jika dibandingkan shoftall pajak pada 2016 sebesar Rp255,6 triliun.

Tantangan fiskal

Selain masalah penerimaan pajak, tekanan fiskal lainnya adalah defisit. Dengan situasi dan kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah mengakui defisit anggaran dalam postur APBN 2017 tidak terhindarkan. Defisit anggaran dipatok di angka 2,41% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp330,2 triliun.

Angka defisit anggaran sebesar itu didapat dari ketetapan dalam postur anggaran tahun 2017 berupa pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.080,5 triliun. Defisit anggaran tahun depan masih lebih rendah dari proyeksi defisit anggaran hingga akhir tahun ini sebesar 2,7% dari PDB.

Dilihat dari sisi penerimaan pajak defisit 2,41% masih lebih tinggi dari ketetapan defisit tahun lalu sebesar 2,35% dan masih lebih rendah dari 2015 lalu sebesar 2,58%. Harapannya, penerimaan perpajakan tahun depan juga lebih baik dengan adanya basis data yang lebih luas dari program amnesti pajak. Targetnya, penerimaan perpajakan tahun depan lebih tinggi dari target tahun ini sebesar Rp1.355 triliun.

Untuk itu, Kementerian Keuangan akan terus melakukan koordinasi agar realisasi APBN tidak terganggu perkembangan global meski saat ini situasi masih sesuai dengan asumsi makro.

Persolannya, kondisi ekonomi makin memburuk dengan realisasi penerimaan pajak yang jauh dari harapan. Sehingga pemerintah memproyeksikan defisit dalam APBN-P 2017 dinaikkan menjadi Rp397,2 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Defisit sebesar itu merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dan mendekati batas aman yang diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 3%.

Sementara defisit neraca keseimbangan premier ditetapkan sebesar Rp144,3 triliun rupiah.

Tantangan paling berat, tentu kondisi utang pemerintah yang terus bertambah, dari posisi akhir Juli 2017 sebesar Rp3.779,98 triliun menjadi Rp3.825 triliun pada Agustus 2017 menyusul kebutuhan utang yang semakin meningkat.

Meningkatnya defisit anggaran menggambarkan kondisi fiskal negara semakin mengalami kebergantungan kepada utang. Kondisi ini bisa dianalogikan kita punya uang Rp2.000 rupiah, tapi Rp1.000 rupiah sudah dipakai buat membayar utang. Sisanya pun sudah tidak bisa lagi buat belanja produktif, habis untuk belanja rutin

Realitas defisit yang semakin membengkak menunjukkan pemerintah gagal memenuhi target penerimaan negara. Bahkan, potensi tersebut makin nyata ketika melihat rekam jejak realisasi penerimaan negara yang selalu di bawah target.

Itu sebabnya pemerintah harus membatasi, ditekan, ada penghematan anggaran. Kalau tidak, ya gali lubang tutup lubang lagi. Untuk menutup defisit itu jalan yang bisa ditempuh memang berutang. Namun, pemerintah juga harus melihat kemampuan untuk membayar. Negara dianggap mampu membayar utang ketika sumber pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pajak.

Sayangnya, penerimaan pajak sudah diplot untuk membiayai belanja APBN, tapi masih kurang juga karena belanjanya lebih besar daripada penerimaan. Jadi, sejak 2006, APBN kita lebih besar pasak daripada tiang.

Tampaknya, paradigma APBN lebih besar pasang dari pada tiang harus disudahi. Caranya mungkin dengan mengubah mindset, bahwa keharusan membangun infrastruktur besar-besaran harus disudahi. Pembangunan infrastruktur harus menengok kemampuan kocek APBN, bukan APBN yang harus mengikuti nafsu pembangunan infrastruktur.

Kalau tidak mengubah mindset, maka kita akan berkekalan dengan shodtfall pajak yang makin nyata.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here