Siap-Siap, Dirut Bulog Budi Waseso Bakal Libas Mafia Beras

0
118
Dirut Perum Bulog yang baru, Komjen Budi Waseso, siap melibat mafia dan kartel beras dengan cara menyingirkan mereka dari arena permainan bisnis beras.

Nusantara.news, Jakarta – Prediksi tampilnya Komjen Budi Wasesa (Buwas) akan memimpin Perum Bulog sudah jadi kenyataan. Ketika beliau menduduki kursi panas itu pun terbayang, bahwa dia akan melibas para mafia beras. Sanggupkah?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno akhirnya benar-benar mencopot Djarot Kusumayakti dari posisi Dirut Perum Bulog. Selanjutnya, Rini mengangkat Budi Waseso menjadi Dirut Bulog.

Budi Waseso adalah mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, pria yang beken disapa Buwas ini juga mantan Kabareskrim Polri. Jadi lengkap lah pengalamannya dalam memberantas mafia, mulai dari mafia hukum, mafia narkoba, dan kini mafia beras.

Keputusan ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-115/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum Bulog. Proses penggantian berlangsung tertutup dan singkat di Kementerian BUMN siang tadi, Jumat (27/4). Djarot Kusumayakti pun juga hadir.

Kabar Buwas menggantikan Djarot sebagai Dirut Bulog berembus sejak pekan lalu. Banyak kalangan tak menduga, bahkan menyangsikan kabar tersebut. Termasuk Dirut Bulog Djarot pun nyaris tak percaya, karena dia merasa sedang berkinerja optimal, disamping juga mendekati bulan Ramadhan yang sudah dipersiapkan ketersediaan beras nasional.

Namun apa mau dikata, hari ini Buwas telah duduk sebagai Dirut Perum Bulog. Kita tidak membahas proses pergantian atau personal Djarot, yang menyedot perhatian sangat kuat adalah sosok Buwas yang rada ngoboy dalam menjalankan tugas dan tanpa tedeng aling-aling membabat para mafia.

Mengapa Buwas?

Seperti biasa, pejabat formal selalu berbicara normatif, seperti yang dikatakan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro. Ia mengatakan perombakan direksi di Perum Bulog merupakan salah satu bentuk penyegaran manajemen perusahaan untuk memperkuat perannya sebagai stabilisator harga pangan, serta bahan pokok lainnya di luar beras dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

Wahyu mengatakan bahwa penunjukan Buwas sebagai Dirut Bulog ini sebagai bentuk penyegaran dalam manajemen perusahaan. Hal itu agar Bulog dapat menjalankan perannya dalam menjaga stabilisasi harga.

“Pemerintah terus mendorong agar Perum Bulog sebagai perusahaan yang mengemban tugas dari pemerintah dapat menjalankan perannya untuk menjaga Harga Dasar Pembelian gabah petani, stabilisasi harga khususnya harga pokok, penyaluran program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), pengelolaan stok pangan serta bahan pangan lainnya di luar beras,” kata Wahyu beberapa waktu lalu.

Wahyu juga menegaskan, pemerintah juga terus mendorong kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya menjelang lebaran tahun 2018. Oleh karena itu, pergantian direksi baru dalam manajemen Perum Bulog diharapkan mampu mendorong upaya pemerintah dalam stabilisasi harga dan penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat terutama dalam hari-hari besar keagamaan.

Selain Buwas, Triyana juga diangkat menjadi Direktur Keuangan menggantikan Pardiman. Pada saat yang sama, Kementerian BUMN juga menetapkan Teten Masduki sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog.

Sampai di sini pesannya semakin jelas, bahwa Bulog ke depan akan menitikberatkan perhatiannya pada upaya pemberantasan mafia beras. Sebab mafia beras ini yang membuat harga beras menjadi tidak stabil.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) inipun mengaku siap menjalankan tugasnya untuk menjaga bahan pangan.

Buwas mengaku tak akan tinggal diam jika dirinya menemukan ada pihak-pihak yang memainkan harga dan pasokan pangan, salah satunya terkait beras. Apalagi beras merupakan kebutuhan utama semua orang.

Enggak boleh ada yang mempermainkan karena itu dalam agama dosa besar, jadi tidak ada. Tapi kalau ada, ya tugas saya itu termasuk kan saya berangkat juga dari penegak hukum, jadi harus ditertibkan. Berangkat dari ketertiban. Kalau harus singkirkan, ya singkirkan,” kata Buwas saat ditemui di Kementerian BUMN tadi siang.

Buwas menegaskan, bagi siapa yang bermain-main dengan kepentingan masyarakat maka akan berhadapan dengan masyarakat. Buwas mengaku dalam melaksanakan tugas, dirinya akan tetap bersinergi dengan Satgas Pangan Polri.

“Hari ini saya bekerja untuk kepentingan perut masyarakat Indonesia. Jadi kepentingan berat tantangan berat mudah-mudahan pangan bisa stabil enggak yang mainin masalah pangan karena ini masalah masyarakat, masalah kepentingan orang banyak. Saya berharap itu,” jelasnya.

Buwas menyatakan, dirinya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. “Amanah kerja ini harus bekerja sebaik mungkin ya, seperti teman-teman lihat, saya ini kan terdidik sebagai pekerja abdi negara, jadi ini amanah ibadah saya. Saya bekerja untuk generasi bangsa,” terang Buwas.

Inilah 5 mafia beras itu

Pertanyaannya kemudian, siapakah para mafia beras yang masuk dalam radar ancaman Buwas itu?

Kalau bicara mafia beras, harus mengerti dulu kiprah dan peranan serta apa saja yang dikuasainya. Aset Bulog semasa dipimpin Djarot naik 12,67% dari Rp29,8 triliun (2015) menjadi Rp34,8 triliun (2016). Sementara laba bersih bulog ditahun yang sama turun 1,07% dari Rp931 miliar menjadi Rp921 miliar.

Persoalan mendasar Bulog adalah rendahnya daya serap yang hanya berkisar 7% dari total 40 juta ton stok beras nasional. Sudah pasti dengan rendahnya daya serap, Bulog dapat mengendalikan harga. Karena itu diperlukan kepemimpinan yang kuat guna memaksimalkan daya serap Bulog.

Nah, itu sebabnya mafia beras sangat dominan karena mereka menguasai 93% beras yang beredar. Mereka menguasi mulai dari penggilingan sampai ke pemasaran beras. Pendek kata, mafia beras ini sangat menguasai tata niaga beras nasional.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan tata niaga beras di Indonesia kurang sehat lantaran dikuasai segelintir pemain besar sehingga berpotensi memicu pengaturan harga atau kartel.

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, mengatakan di setiap daerah umumnya ada 5 perusahaan yang menguasai lebih dari 70% distribusi beras. Mereka selama ini memiliki penggilingan besar dan menjadi pemasok beras utama ke Jakarta.

Dari penyelidikan kita, di daerah seperti Jawa Barat saja ada 5 pemain yang menguasai 70% pasokan beras. Di daerah lain pun sama, rata-rata ada 5 pemain besar. Kalau dikuasai hanya   beberapa pemain, tentunya kurang sehat karena bisa mengarah ke kartel harga,” kata Syarkawi sebelum dirinya lengser sebagai Ketua KPPU.

Pemain besar tersebut tak bekerja dengan jaringannya sendiri, melainkan juga menggunakan tengkulak sebagai pengepul gabah di tingkat petani.

“Jadi selain mereka memiliki penggilingan besar dan menyerap langsung, para pemain besar ini, juga memanfaatkan penyerapan gabah lewat tengkulak-tengkulak yang jadi pengepul. Jadi meski ada banyak pedagang tengkulak, pemain besarnya ya itu-itu saja,” ungkapnya.

Satgas pangan tengah menyelidiki apakah penguasaan pasar ini, juga memiliki keterkaitan antara selisih harga gabah di petani hingga menjadi beras kemasan di pasar.

“Dia beli di harga gabah kering giling (GKG) di petani Rp4.600/kg sampai Rp4.900/kg, kemudian dijual sampai Cipinang rata-rata Rp10.500/kg, itu belum di pasar (tradisional), artinya ada margin yang sangat besar,” jelas Syarkawi.

Hitung-hitungan KPPU, dengan harga beli GKG dengan harga kisaran Rp4.600/kg, maka setelah ditambah ongkos giling, pengangkutan, dan lainnya maka idealnya harga beras medium berada di kisaran Rp9.000/kg di konsumen. Dari 1 ton GKG bisa menjadi beras seberat 620 kg.

Selain margin yang tinggi, harga beras di Cipinang sendiri juga tak mengikuti harga mekanisme pasar, dimana seharusnya ada penurunan harga ketika suplai beras yang masuk melimpah.

Di Cipinang harga beras rata-rata Rp10.500/kg untuk jenis medium. Meski beberapa waktu lalu ada pasokan bertambah, tapi harganya masih saja tidak turun. Bahkan yang ada pernah naik tinggi begitu pasokan berkurang. Artinya ada kemungkinan kesepakatan harga yang dilakukan pemain besar. Ini bisa masuk kartel atau perilaku mafia. Satgas Pangan sudah mengamati sejak lama.

Masuknya Buwas memang memberi secercah harapan, karena kartel dan mafia beras sudah sangat keterlaluan. Mereka asik mempermainkan harga di tengah derita 258 rakyat Indonesia. Ayo Pak Buwas, libas para mafia dan kartel beras nakal itu…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here