Siapa Calon Tersangka Baru e-KTP Setelah KPK Gelar Perkara?

0
566
Ilustrasi

Nusantara.news, Jakarta – Ketua KPK Agus Rahardjo mengibaratkan, penyelesaian perkara kasus e-KTP bukan seperti lomba lari jarak pendek, melainkan lari maraton yang membutuhkan stamina tinggi. Namun Agus berharap, kasus yang diusut KPK sejak 2014 segera tuntas.

“Kami akan tuntaskan kasus ini dalam waktu yang cepat, seperti yang diharapkan banyak orang,” janji Agus Rahardjo di Perbanas Institute kepada wartawan, Rabu (15/3) tadi pagi.

Toh begitu, Agus Rahardjo memastikan penyelesaian e-KTP tidak terhenti kepada dua tersangka yang kini sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Calon-calon tersangka baru sudah dibidik KPK. “Pasti ada,” tandas Agus yang belakangan ini disebut-sebut menjadi target kriminalisasi.

Hanya saja Agus masih enggan mengungkapkan nama-nama baru yang akan diberinya seragam oranye. “Kami masih harus menunggu gelar (perkara),”beber Agus.

Perkara korupsi e-KTP yang dalam penghitungan KPK merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu, jauh lebih besar ketimbang kasus Hambalang yang hanya merugikan negara Rp706 miliar. Atau kasus Korlantas Polri yang berujung kriminalisasi penyidik KPK yang hanya merugikan negara Rp121 miliar.

Sejumlah aktor pelaku pun sudah disebut dalam persidangan perdana yang menghadirkan dua terdakwa, Irman dan Sugiharto.

Dalam persidangan itu Jaksa Penuntut Umum menyebut-nyebut aliran dana e-KTP yang menggelontor ke sejumlah nama, antara lain mantan Ketua Fraksi Golkar DPR-RI Setyo Novanto, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin, mantan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo yang sekarang Gubernur Jawa Tengah dan 37 anggota Komisi II DPR 2011-2012 saat proyek e-KTP diproses dalam pembahasan Komisi II dan Panitia Anggaran DPR-RI.

Tapi yang jelas, di antara 51 anggota Komisi II DPR-RI yang bertugas di tahun 2011-2012 tercatat 37 nama yang disebut-sebut terlibat. Namun KPK tidak menyebutkan ke-37 nama yang terlibat secara rinci, sehingga Budiman Sudjatmiko yang juga anggota Komisi II tatkala kasus bergulir merasa risau.

“Saya minta semua anggota Komisi II ketika itu, termasuk saya, segera dipanggil KPK untuk menjernihkan permasalahannya,”tantang Budiman yang penasaran dengan bola liar yang bisa menabrak siapa saja apabila tanpa ada kejelasan dari KPK.

Bahkan sejumlah nama yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa, seperti politisi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu juga membantah telah menerima cipratan USD 400 ribu. Dia menuding betapa jahatnya orang yang membuat skenario tentang keterlibatannya.

“Meskipun setuju dengan gagasan pentingnya Single Identity number (SIN) dalam bentuk e-KTP sebagai program pemerintah saat itu. Namun saya tidak pernah mau menandatangani dokumen persetujuan Komisi II,” bantah Khatibul melalui pesan WA-nya, Rabu (15/3) siang.

Lagi pula, tutur Umam, saat ditugaskan partainya menjadi Wakil Ketua Komisi II pada tahun 2013, proyek e-KTP sudah selesai. “Saya haqqul yakin tidak pernah terima uang dari proyek e-KTP. Saya lagi cari tahu siapa yang menggunakan nama saya dan disangkutpautkan dengan soal suap e-KTP,” tandasnya.

Khatibul yakin ada pihak tertentu yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Tentang itu, Umam mengaku pernah dimintai keterangan oleh KPK. “Salah satu pertanyaan penyidik adalah soal mengapa saya tidak mau tanda tangan dalam dokumen persetujuan tersebut,” beber Umam.

Bahkan di hadapan penyidik KPK, Umam menjelaskan sejumlah kejanggalan tentang harga-harga di beberapa titik. Dan Umam meragukan proyek itu bisa diaudit secara benar. “Saya berharap hukum berjalan secara transparan dan akuntabel,” harap Umam tentang KPK yang akan menyebut nama-nama baru usai gelar perkara.

Bantahan serupa datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memang pernah menjabat Wakil Ketua Komisi II. “”Saya enggak merasa menerima dan hari ini statement saya, saya tidak pernah menerima,” bantah Ganjar kepada Antara saat kunjungan kerja ke Grobogan, Kamis (9/3) lalu.

Ganjar bahkan mempersilakan jaksa membuktikan dakwaan yang menyebut dia menerima aliran dana korupsi dalam pengadaan e- KTP. Dia menduga, penyebutan nama dirinya dalam dakwaan Jaksa hanya berdasarkan keterangan pihak-pihak dan masih harus dibuktikan.

“Ada cerita (dalam dakwaan jaksa) menyerahkan uang ke saya enggak? Saya tunggu ceritanya itu,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Ganjar bahkan mengurai tiga spekulasi tentang dugaan keterlibatannya. Spekulasi pertama, Ganjar menerima sejumlah itu, spekulasi kedua, Ganjar dapat jatah tapi tidak mau menerima, dan spekulasi ketiga, Ganjar mungkin sudah dijatah terus dipegang orang lain, tidak sampai ke Ganjar.

Untuk itu Ganjar mengaku siap memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan kasus korupsi pengadaan e-KTP. “Kalau memang saya harus menjelaskan ya kita jelaskan, tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Bantahan juga datang dari politisi PAN Teguh Juwarno dan sejumlah nama yang disebut-sebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jadi siapa yang sebentar lagi berseragam oranye? Kita tunggu saja. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here