Siapa Diuntungkan Jika Dampak Sosial PHK Freeport Meluas?

0
432
foto: Istimewa

Nusantara.news, Jakarta,-Akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan Freeport secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia, jelas membuat kehidupan masyarakat Papua yang sudah pahit puluhan tahun kian bertambah kegetiran sosial. Sebagai masyarakat yang daerahnya memiliki kekayaan sumber daya mineralnya yang luar biasa nilainya, orang Papua bisa menonton saja melihat perusahaan asing menggaruk habis-habisan kekayaan alamnya.

Kini, orang Papua dijanjikan akan dibagi saham Freeport oleh Pemerintah Pusat. para tokoh dan masyarakat kabupaten Mimika, Papua, gembira mendengarnya.  Bisakah kegetiran yang selama ini melanda kehidupan masyarakat Papua terobati dengan pemberian  saham Freeport seperti yang dijanjikan Menteri ESDM Jonan Ignatius lewat Permen No.9 Tahun 2017?  Permen No. 9/2017 yang merupakan turunan dari PP No.1 Tahun 2017 yang diteken Presiden Jokowi, menyatakan pemerintah daerah sebagai salah satu yang mendapatkan prioritas penawaran saham.

Beberapa tokoh di Mimika, Papua berpendapat, inilah saatnya masyarakat Papua harus bisa menikmati hasil kekayaan alam di daerahnya. Karena, selama ini hak orang Papua selalu terabaikan di tengah kemegahan wilayah tambang daerahnya. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, malah mewanti-wanti kepada pemerintah pusat agar pihaknya dilibatkan dalam proses negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Dalam kaitan ini, Menteri ESDM Jonan memang sudah menjanjikan bahwa di dalam saham yang 51 persen itu ada bagian dari kepemilikan hak ulayat, namun tentang porsinya masih dibicarakan.

Persoalan yang bakal dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belakangan ini tidak kalah ‘serunya’ dengan perseteruan Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia yang saat ini mengalami stagnasi negosiasi. Kebuntuan negosiasi kedua belah pihak itu telah berdampak pula pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Freeport yang kebanyakan jumlah tenaga kerjanya orang Papua sendiri.

Menurut informasi terakhir, saat ini, Freeport telah ‘merumahkan’ tenaga kerjanya sebanyak 1.150-an orang. Bahkan, kucuran dana ke masyarakat pun sudah dikurangi. Kendati masih ada karyawan yang bekerja di sana, tetapi dengan adanya situasi seperti ini membuat mereka merasa tidak nyaman kerjanya karena selalu dibayang-bayangi PHK. Hal yang selalu dikhawatirkan Pemerintah Daerah Mimika, dengan adanya peristiwa ini tentu akan meningkatkan kesenjangan sosial di Papua.

Terhentinya operasional Freeport sementara dan PHK karyawannya, kini DPRD Mimika sudah banyak menampung keluhan, antara lain masyarakat tujuh suku dan Mimika yang mengkhawatirkan dihentikannya bantuan dana Sosial Corporate Responsibility (CSR). Anggota Komisi B DPRD Mimika yang juga anggota Pansus PTFI, Gerson Harold Imbir mengungkapkan, setelah terbentuknya pansus ini, pihaknya sudah turun ke lapangan melakukan koordinasi serta menghimpun informasi. Hasilnya, banyak masyarakat yang merasa khawatir jika kasus PTFI berlarut-larut maka dana CSR akan berkurang atau juga tidak diterima sama sekali.

Permasalahan ini sangat meresahkan masyarakat Mimika mengingat ketergantungan mereka sangat tinggi terhadap PTFI di bidang kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi sosial. Untuk di bidang layanan kesehatan, kegelisahan masyarakat Mimika cukup beralasan karena anggaran RSMM (Rumah Sakit Mitra Mimika sudah dipangkas sebesar Rp 32 milyar sehingga anggaran yang sebelumnya Rp 120 miliar menjadi Rp 80 miliar. Apalagi hingga saat ini, pemerintah daerah dan DPRD belum membahas anggaran APBD 2017.

Victor Kambey yang juga rekan Gerson dari komisi yang sama ( Komisi B) DPRD Mimika mengaku sudah mendengarkan keluhan karyawan dan PHK karyawan Freeport. Dia berharap PTHI tidak semena-mena mem-PHK karyawan karena mereka tidak bersalah. PHK ini sangat berdampak sekali kepada nasib hidup mereka.

Perlu diingat, ketika seringkali terjadi persinggungan masalah dengan pemerintah, PTFI selalu menebar ancaman PHK karyawannya. Apa yang dilakukan Freeport itu pada intinya adalah sebagai salah satu upaya ‘negosiasinya’ kepada pemerintah untuk mengakomodir  keinginannya. Bisa jadi, Freeport selama ini memanfaatkan segi kelemahan pemerintah Indonesia. Seperti kita ketahui, dampak dari PHK adalah terjadinya pengangguran besar-besara yang beresiko tinggi terhadap lingkungan sosial, dan ini akan menjadi beban yang seperti terjadinya pengangguran yang besar, dan ini tentu saja menjadi beban berat bagi pemerintah daerah maupun  pemerintah pusat.

Bukan hanya menebar ancaman PHK, beberapa peristiwa yang sering terjadi seperti unjuk rasa masyarakat Papua kepada pemerintah pusat, ditengarai merupakan ‘setingan’ pihak-pihak tertentu sebagai upaya menekan Pemerintah Indonesia dengan tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap orang Papua. Dan bukanlah berita baru jika ada isu bahwa gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang menuntut melepaskan diri dari NKRI, sering ditunggangi oleh para komprador.

Berdasarkan informasi,  PT Freeport Indonesia hingga 2016 telah menyerap lebih dari 32 ribu tenaga kerja. Angka ini termasuk pekerja dan juga kontraktor yang berjumlah 12 ribu pekerja dan lebih dari 20 ribu kontraktor. Untuk pekerja langsung, ada sekitar 4.000 atau 35 persen pekerja merupakan penduduk asli Papua, dan hanya 152 atau 1,26 persen pekerja asing. Sedangkan sisanya diisi oleh penduduk Indonesia non Papua.

Memakai ancaman PHK kepada karyawannya yang pada umumnya penduduk Papua tak lepas dari posisi tawar Freeport kepada Pemerintah Indonesia. Apalagi, kita ketahui, bahwa    penghasilan 90% masyarakat Papua bergantung pada PTFI.

Dampak terbesar pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran jika negosiasi menemui jalan buntu permanen, bisa saja kemungkinan terjadinya pergolakan sosial yang secara politik malah merugikan citra Indonesia di mata internasional. Eskalasi politik di tanah Papua sangat mungkin meninggi  jika Freeport tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan PHK karyawannya.

Hal yang bakal bertambah runyam lagi adalah ketika Presiden Donald Trump mengatakan akan membantu perjuangan Freeport Indonesia yang berinduk pada Freeport-McMoran Inc. Para intelijen bisa saja mengipas bara masyarakat Papua untuk melawan Pemerintah Indonesia. Mungkin yang paling mudah bagi AS adalah mengutak-atik lagi anasir kelompok “Papua Merdeka” yang selama ini berani terang-terangan mengibarkan bendera Bintang Kejora lambang dari Organisasi Papua Merdeka, di beberapa titik lokasi.

Indikasi penempatan pasukan marinis AS sejak 2012 sampai 2017 yang ditempatkan di Darwin kemungkinan besar adalah sebagai salah satu langkah persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi dalam rangka mengamankan semua kepentingannya di Papua pemilik gunung  emas terbesar di dunia.

Menurut Professor Ann Marie Murphy, peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Columbia University,  “AS menurunkan 60 persen kekuatan Angkatan Lautnya ke Asia. Sebanyak 500 tentara AL AS akan tugas bergilir di Darwin, totalnya akan berjumlah 2.500 tentara dalam beberapa tahun ke depan,” jelasnya ketika berbicara pada Forum Terbuka USINDO, Jakarta, 24 Juni 2013.

Sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat telah tiba di Australia sejak April 2012 lalu sebagai gelombang pertama dari 2.500 pasukan yang direncanakan sampai tahun 2017 mendatang. Personil awal sebanyak 200 pasukan marinir AS yang telah tiba langsung berlatih bersama militer Australia. Kedatangan pasukan AS ini disambut hangat oleh Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith saat itu.

Dikatakan juga, bahwa penempatan pasukan AS adalah sebagai persiapan menghadapi tahun 2020. Jika kita tarik garis lurus berkaitan dengan masalah kasus Freeport yang semakin bergejolak, mungkinkah rencana ini salah satu antisipasi jika sewaktu-waktu Freeport bergolak di Papua? Wallahualam!

Dalam hal bakal terjadinya ketidakpuasan Papua atas kasus Freeport yang akan menuai keinginan pisah dengan NKRI, bisa saja tidak akan terjadi jika Pemerintah Pusat benar-benar merealisasikan janjinya meng-share perolehan divestasi 51% saham Freeport, untuk dibagikan kepada pemerintah daerah di Papua. Harapannya, tentu saja dengan pembagian adil saham kepada masyarakat Papua akan bermuara pada pemerataan kesejahteraan ekonomi kepada orang Papua. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here