Siapa Kekuatan Besar yang Ingin Dongkel Susi dari Kabinet?

0
278

Nusantara.news, Jakarta –  Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) Susi Pudjiastuti menjadi salah satu anggota kabinet yang akan terkena reshuffle. Kabarnya, ada kelompok yang terganggu dengan sepak terjang Susi selama ini.

Susi sendiri tak menampik kabar itu dan mengaku tak heran apabila ada kekuatan besar yang merasa terganggu dan ingin menyingkirkannya.

“Mungkin memang yang saya lakukan mengganggu comfort zone (zona nyaman) mereka yang selama ini mendapat keuntungan besar dengan cara tidak appropriate,” cetus Susi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Namun, soal reshuffle, Susi pasrah dengan keputusan presiden. Menurutnya, semua kebijakan yang dijalankan selama ini untuk negara dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Menyinggung soal larangan penggunaan cantrang, Susi menegaskan bahwa larangan itu untuk melindungi lingkungan. Karena, cantrang akan menjaring seluruh ikan, dari ukuran besar sampai yang masih sangat kecil sehingga dikhawatirkan akan menghilangkan kekayaan laut Indonesia.

Nah, kebijakan inilah yang membuat kelompok pebisnis kakap merasa terganggu. Akibat kebijakan Susi itu, ada taipan yang sampai rugi ratusan miliar per bulan bahkan salah satu perusahaannya yang bergerak bidang perikanan nyaris gulung tikar. Karena, itu mereka berusaha keras untuk mendongkel Susi.

Menariknya, isu tentang kelompok tertentu yang menggoyang posisi Susi di kabinet justru dilontarkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan (BG). Padahal, selama ini BG dikenal sangat irit berkomentar, bahkan saat suasana ibu kota memanas dengan aksi jutaan umat Islam menuntut penegakan hukum atas kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tapi, BG tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa di balik upaya mendepak Susi dari jabatannya adalah kartel pangan di laut. BG bahkan menyebut kartel berada di balik aksi para nelayan yang menolak kebijakan Susi soal larangan penggunaan cantrang.

“Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat, demo nelayan dan sebagainya. Kekuatan inilah yang bermain untuk Ibu Susi diganti,” ujar Budi saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Komentar BG itu pasca aksi Kelompok nelayan Pantai Utara Jawa di Istana yang mendesak Presiden Jokowi mencopot Susi karena melarang nelayan menggunakan cantrang.

Anehnya, Menteri Koordinator bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan malah bersikap sebaliknya. Luhut sempat menyindir kebijakan cantrang yang diterapkan Susi.  Saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR beberapa waktu lalu, Luhut meminta Susi bias menyusun program lebih baik agar ikan-ikan yang ada di laut bisa ditangkap sehingga tidak kabur ke perairan negara lain atau mati dimakan predator. Sebab, lanjut Luhut, ikan itu tidak memiliki kebangsaan dan agama.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat menegur Susi soal penerapan kebijakan cantrang. “Saya pernah negur juga Menteri Susi, ngurusi cantrang bertahun-tahun nggak selesai” ujar Presiden Jokowi saat memberi sambutan di Kongres Nasional PMII di Masjid Agung Darussalam, Palu, Selasa (16/5/2017).

Susi Paling Populer

Saat isu reshuffle kembali menghangat, Susi terus mendapat terjangan. Tak hanya dari dalam kabinet dan sejumlah kelompok nelayan yang memrotes Susi, tapi juga dari DPR. Malahan, komisi IV DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian KKP mengancam akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket soal Cantrang yang dinilai merugikan nelayan.

Susi mungkin bias mengabaikan serangan dari berbagai arah dan tetap focus bekerja, tapi bagaimana dengan Presiden Jokowi? Apakah dengan banyaknya desakan itu Jokowi masih akan mempertahankan Susi di posisinya sebagai Menteri KKP?

Persoalan mengangkat dan memberhentikan Menteri memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun, untuk mengangkat atau memberhentikan menteri, presiden tentunya harus memiliki pertimbangan matang dan bukan sekedar politik. Tapi, lebih dari itu adalah faktor keahlian yang dimiliki seseorang untuk menduduki posisi menteri.

Jika Jokowi mau mencopot Susi, maka kemungkinan Jokowi akan mempertimbangkan dampak politiknya. Sebab, sejauh ini Susi masih sangat popular. Popularitas Susi tentu akan menguntungkan Jokowi yang siap menghadapi pertarungan pada Pilpres 2019 nanti.

Berdasarkan survei yang kerap dilakukan sejumlah lembaga survei selalu menempatkan Susi di urutan teratas sebagai menteri terpopuler. Bahkan, Indo Barometer yang merilis hasil surveinya pada 22 Juli 2017 lalu menyebutkan Susi memiliki kinerja terbaik dibandingkan menteri lainnya.

Selain cakap. Susi juga dikenal nyentrik sehingga mampu menarik perhatian media. “Memang punya kelebihan. Bu Susi selalu punya cara untuk menarik media. Seperti naik mobil pick up,” kata Direktur Ekesekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016, Kementerian KKP diberi opini Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer. Karena, akuntabilitas yang tidak terpenuhi dalam laporan keuangan KKP menyangkut pengadaan kapal nelayan.

Dalam laporan, KKP menganggarkan Rp 209 miliar untuk pengadaan 750 kapal nelayan dan ditargetkan selesai prosesnya pada 31 Desember 2016, kemudian diperpanjang hingga Maret 2017.

Namun hingga akhir tahun lalu, baru 48 kapal yang tercatat telah direalisasikan dan memiliki berita acara serah terima sebagai syarat pemenuhan akuntabilitas. Padahal seluruh dana program telah dicairkan oleh KKP.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here