Siapa yang Terjerambab oleh Divestasi Freeport?

0
302
Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan CEO Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait divestasi saham di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Alotnya proses divestasi memang tidak terlepas dari tarik ulur kepentingan, bukan saja antara pemerintah RI dan Freeport Mc-Moran, melainkan juga antara pemerintah dan sejumlah pengusaha dalam negeri yang selama ini hidup dari Freeport.

Maklum saja, meskipun harga saham Freeport dikabarkan sempat anjlok namun cadangan emas dan tembaga di wilayah konsesi milik Freeport di Papua terhitung cukup besar. Dengan tuntasnya butir-butir perjanjian yang disetujui oleh kedua-belah pihak terkait perpanjangan wilayah konsesi pertambangan Freepot, sudah pasti harga saham akan kembali bangkit.

Saat masih beroperasi normal, tepatnya pada akhir 2010, Freeport menghasilkan penjualan 6,72 miliar dollar AS untuk Freeport McMoRan. Perusahaan yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, tahun itu masih mencatatkan laba kotor 4,17 miliar dollar AS Cadangan emas mencapai 33,7 juta ons dan tembaga 33,7 juta pound. Tercatat juga, kandungan konsentrat yang ditambang oleh Freeport mencapai 230.000 ton ore milledper hari.

Untuk menghasilkan laba kotor yang lumayan besar itu rupanya banyak juga kebutuhan Freeport yang selama ini dipasok oleh pengusuha lokal. Nilai yang diperebutkan mencapai triliunan rupiah. Mereka bergerak antara lain, penyedia jasa pelabuhan untuk bongkar-muat bahan tambang, jasa pemasok BBM, sampai pada jasa pemasok katering untuk ribuan karyawan Freeport Indonesia.

Jadi tidak terlalu mengherankan apabila ada politisi Senayan yang minta jatah 49 persen saham PLTU Urumuka. Karena kebutuhan listrik di wilayah sekitar pertambangan memang terhitung besar. Nah, berikut ini perusahaan-perusahaan pemasok barang dan jasa Freeport yang terancam gulung tikar paska ditanda-tanganinya syarat-syarat perpanjangan wilayah konsesi PT Freport.

PT Ancora International Tbk (OKAS), misalnya, menyediakan pasokan ammonium nitrate (bahan peledak) sebesar 40.000 ton tahun 2011 dan meraup pendapatan Rp 281 miliar dari Freeport. Selanjutnya PT Kuala Pelabuhan Indonesia (anak usaha PT Indika Energi Tbk) menyediakan jasa pelabuhan dan untung Rp 233 miliar tahun 2011.

Selain itu tercatat juga Darma Henwa milik Grup Bakrie yang mengantongi kontrak senilai 11 juta dollar AS untuk membangun dua terowongan 4,8 kilometer dan akses jalan 4.000 meter.  Ada pun Catering untuk seluruh karyawan Freeport sudah disiapkan oleh PT Pangan Sari Utama yang omsetnya mencapai ratusan miliar rupiah.

Hampir semua perusahaan di atas memiliki jalur khusus dengan orang kuat di Republik ini. Seiring bergantinya kekuasaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Presiden Joko Widodo maka berganti pula langgam yang dimainkan. Kalau penguasa sebelumnya lebih mengakomodir kepentingan swasta nasional, era pemerintahan Joko Widodo tampaknya akan lebih memperkuat kepentingan Badan Usaha Milik Negara.

Sebut saja Freeport Indonesia telah melakukan penjajakan kerja sama dengan PT Bukit Asam (Tbk), PT Pindad, dan PT Dahana untuk meningkatkan penyerapan penggunaan barang dan jasa dalam negeri atau lokal konten dengan harga yang kompetitif. Pada 20 September 2015 lalu, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengumumkan realisasi belanja lokal Freeport Indonesia per 10 Juli 2015 mencapai 422 juta dollar AS.

Apabila kerja sama dengan sejumlah BUMN terwujud, terlebih apabila Holding BUMN Pertambangan segera terbentuk dan mampu membeli sisa 40,36% saham Freeport untuk divestasi saham 51%. Maka BUMN-BUMN itu yang akan menggantikan peran swasta nasional dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan Freeport di wilayah konsesi pertambangannya. Perusahaan-perusahaan seperti Ancora Resources dan AKR Corporindo akan terjerambab di bumi Papua.

Begitupun jika Freeport diwajibkan membangun smelter di Papua, maka PT Kuala Pelabuhan Indonesia (PT Indika Energi Tbk) yang menyediakan jasa pelabuhan untuk Freeport tak dapat mengais untung lagi dari Freeport. Begitupun perusahaan jasa pengangkutan konsentrat, seperti Meratus Line (Charles Menero), akan merugi karena tak bisa mengangkut konsentrat dari Mimika menuju smelter Freeport di Gresik.

Bahkan pada era pemerintahan SBY sekalipun, tepatnya pada Januari 2014, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah ke luar, tercatat banyak perusahaan angkutan laut yang mendapat jatah bisnis dari Freeport berteriak kencang, karena tak ada lagi pasokan bahan tambang untuk diekspor.

Hadirnya perusahaan-perusahaan itu menjadi pemasok Freeport, diduga sebagian besar bukan karena kompetisi dan kompetensi kinerja yang andal di bidang masing-masing. Jika kran kompetisi dibuka tentu tentu masih banyak perusahaan lokal lain yang lebih kompeten dari mereka. Perusahaan itu justru menjadi mitra bisnis Freeport, karena pemiliknya adalah orang-orang kuat di negeri ini.

Memang ada symbiose mutualism antara Freeport dan perusahaan-perusahaan nasional yang memiliki kedekatan dengan penguasa di Jakarta. Kerja sama saling menguntungkan itu tentu saja mempermudah Freeport melakukan ekspansi bisnis di Grasberg. Para pengusaha yang diberi “lahan” yang pasti untung itu juga diharapkan mampu meredam isu-isu nasionalisasi Freeport yang pasang surut sejak era reformasi.

Kini, dengan adanya divestasi, tentu saja akan banyak perusahaan swasta nasional yang selama ini berkibar di tanah Papua terancam bangkrut. Karena memang itu sebagai resiko dari pergantian kekuasaan. Ada ungkapan, beda bos beda pula langgam dan cara penanganan (treatment). Dan wajar saja kalau mereka terus mencari cara mempertahankan pundi-pundi rejekinya.

Sebab saat Freeport kembali beroperasi normal tanpa gangguan hingga tahun 2041 nanti terbuka kemungkinan bisnis pengadaan barang dan jasa kebutuhan Freeport kembali diperebutkan. Pemain-pemain baru, apakah itu BUMN maupun swasta nasional akan bermunculan. Pertanyaannya, apakah lagu lama tetap dimainkan dan hanya beda penarinya saja.

Singkat cerita, bisnis pengadaan barang dan jasa di Freeport yang skala bisnisnya mencapai triliunan rupiah memang menggiurkan. Banyak kalangan yang mungkin tetap ingin mempertahankan lagu lama dengan hanya mengganti penarinya saja. Tentu saja penari yang lebih bisa diajak kerja sama, baik itu yang berkostum BUMN maupun yang berkostum perusahaan swasta nasional.

Sedangkan tarian dan irama musiknya masih tetap sama dengan pemerintahan sebelumnya. Terlebih tahun politik sudah mendekat. Jadi, waspadalah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here