Menunggu Kunjungan Wapres AS (1)

Siapkah Jokowi Menghadapi Intimidasi Berkedok Diplomasi?

2
203

Nusantara.news, Jakarta – Pasca Reformasi, persoalan Freeport Indonesia terus mengganggu hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia. Setiap pembicaraan antarkepala negara, atau bahkan antarpejabat senior kedua negara, soal Freeport ini senantiasa menjadi salah satu topik utama. Memang pembicaraan Jakarta-Washington kerap dibungkus dengan berbagai isu penting lain, namun siapa pun tahu, di balik itu perkara tambang emas inilah senantiasa yang jadi agenda utama.

Soal tambang di wilayah yang mengandung cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia ini penting bagi kedua negara. Bagi AS, perusahaan yang mengeruk kekayaan bumi Papua itu adalah sumber pemasukan penting. Dalam laporan keuangan Freeport-McMoRan yang dirilis 25 Januari kemarin, per Desember 2016, nilai total aset tambang di Grasberg itu sebesar US$10,95 miliar (Rp146 triliun). Angka ini naik tajam dibanding 2015 yang US$9,35 miliar (Rp124 triliun).

Bagi Indonesia, soal Freeport ini lebih dari sekadar nilai dolar, tapi juga soal kedaulatan dan keharusan menegakkan peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, sejak diberlakukan UU Minerba tahun 2009, setiap perusahaan tambang harus beroperasi dengan skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sementara Freeport Indonesia beroperasi dengan skema Kontrak Karya (KK) peninggalan rezim Orde Baru masa lalu.

Freeport keberatan jika masuk ke dalam skema IUPK, dan ngotot bertahan dengan pola KK. Konflik ini terus menajam, sampai muncul wacana akan bermuara di arbitrase internasional.

Lantaran tak ingin kehilangan sumber emas utamanya, Presiden Donald J. Trump mengutus Wakil Presiden Mike Pence ke Indonesia, April ini. Agenda pembahasan: pemberantasan terorisme dan Freeport. Selain Indonesia, ia akan berkunjung ke Korea Selatan, Jepang dan Australia.

Porsi pembahasan dalam pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Wapres Pence, bisa dipastikan akan didominasi oleh soal Freeport. Sebab, walaupun terorisme tetap isu penting, tidak ada yang perlu ditekankan ulang terhadap peran pemerintah Indonesia. Toh pemberantasan terorisme selama ini berjalan dengan baik di tangan Badan Nasional PenanggulanganTerorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri.

Mengapa AS ngotot pertahankan Freeport Indonesia?

AS merasa berjasa dalam hal pembebasan Irian (Papua) pada tahun 1962. Mereka memberikan banyak bantuan, baik logistik maupun pengakuan PBB, dan beberapa negara tentang kedaulatan Papua di bawah NKRI, khususnya Belanda yang tak menyerahkan Irian dalam Penyerahan Kedaulatan sebagaimana hasil Perjanjian KMB tahun 1949. AS berharap memperoleh imbalan atas hal tersebut. Salah satunya konsesi pengelolaan tambang tembaga di Gunung Erstberg Papua.

Freeport Sulphur (Holding Freeport saat itu) bernafsu, karena mendapat informasi dari perusahaan Belanda, East Borneo Company untuk mengeksploitasi Irian. Maka pada 1 Frebruari 1960 Forbes Wilson (CEO Freeport Sulphur) menandatangani kerjasama dengan East Borneo Company. Presiden Soekarno menanggapinya dengan mengirim TNI ke Papua, dan Wilson minta bantuan kepada Presiden AS, John Fitzgerald Kennedy. Namun JFK justru mendukung Soekarno. Mereka memang bersahabat, dan JFK sangat menghargai dan mengagumi Soekarno.

Tahun 1962 justru JFK membantu pembebasan Papua. Selain memasok logistik, AS juga menekan Belanda agar keluar dari Papua. Bahkan JFK minta agar IMF dan Bank Dunia meminjamkan US$11 juta kepada Indonesia.

Bagi Forbes Wilson, menggalang partai Republik yang ternyata pasca pembebasan Papua, Indonesia dan Soekarno tak kunjung memberikan hak pengelolaan tambang kepada Freeport Sulphur. Presiden JFK tewas tertembak pada tanggal 22 November 1963, banyak kalangan menuding penembakan tersebut merupakan konspirasi besar kepentingan multinational corporations (MNC) AS yang hendak menancapkan taringnya ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia (Freeport).

Barulah setelah setahun Soeharto berkuasa (1967), kontrak Freeport ditandatangani oleh Presiden RI, Soeharto dan Presiden AS, Lyndon Baines Johnson. Selanjutnya selama Orde Baru (1967–1998) Soeharto berhasil mengawal Freeport tanpa gejolak.

Perjanjian kontrak kerja khusus ini bersamaan dengan UU Penanaman Modal Asing di Indonesia. Tercatat tiga perusahaan modal asing besar waktu itu, seperti Caltex (AS) di Riau, Total (Perancis) di Blok Mahakam, dan Freeport (AS) di Papua.

Secara politik itu “gift” (hadiah) dari Soeharto kepada AS yang telah membantu menumbangkan rezim Soekarno yang tidak disukai Lyndon B. Johnson dengan peristiwa Gestapu 1965. Saat itu Soeharto yang berpangkat Mayor Jenderal TNI menjadi panglima operasi pembebasan Irian (Papua), dan melakukan rekayasa dengan elit AS (CIA).

Jadi secara historikal, AS (Freeport) merasa Caltex dan Freeport adalah bargaining politik AS atas bantuannya dalam membebaskan Irian dari Belanda, sehingga pada era pemerintahan Soeharto, masalah Freeport relatif tak bergejolak. Praktis hanya protes Amien Rais (1995) mengenai emas di Freeport, yang akhirnya Pihak Freeport membagi saham untuk Indonesia, yakni Bob Hasan–Nusamba (10%), dan Bakrie (10%). Kemudian Freeport merilis penghasilan emas pada tambang Freeport Indonesia (1996).

AS Sulit Penuhi Transparansi Produksi

Reformasi di Indonesia juga melahirkan sejumlah  reformasi hukum. Untuk pertambangan, lahirnya Undang-Undang Minerba tahun 2009. Ada dua hal yang signifikan dari UU ini, yaitu ekspor tambang harus melalui smelter (industrialisasi), dengan tujuan RI tidak hanya mendapat penghasilan pajak dan royalti, tapi juga terlibat hilirisasi sebagai nilai tambah.

Bagi Freeport, yang paling menyulitkan adalah mengenai smelterisasi, karena ekspor kondensat selama ini hanya menajemen yang mengetahui, karena diolah dan langsung diekspor ke AS, dan dari sana dilakukan proses pemurnian kondensat. Berapa kandungan timah, tembaga, emas, dan konon juga ada uranium,  menjadi rahasia perusahaan Freeport Indonesia. Transparansi dituntut oleh Undang-Undang Minerba, karena kandungan kondensat harus diurai di Indonesia.

Jika kandungan uranium signifikan tentu menyulitkan bagi manajemen Freeport, karena sebagai perusahaan publik mereka harus mengumumkan produksinya secara transparan. Konon kandungan uranium memang besar di bumi Papua, hanya saja di Freeport (Timika) belum pernah diperoleh dari hasil survey karena perjanjian kontrak mengatur otoritas manajemen mengenai batasan pemerintah mengintervensi suatu tambang, seperti Freeport Indonesia.

Dengan smelter dan jadwal yang jelas mengenai divestasi saham yang jatuh temponya mencapai 51% di tahun 2017 ini, tentu sangat merepotkan bagi Freeport Indonesia. Mungkin di era pemerintahan Soeharto yang otoriter menjadi mudah untuk bertransaksi antara pemerintah dengan Freeport karena peran DPR, pers, dan rakyat dibungkam.

Lain halnya dengan pemerintah di era Reformasi, pers yang sangat kritis, masyarakat yang terbuka, dan DPR yang dikawal rakyat, sangat sulit diajak Freeport Indonesia untuk Perjanjian Khusus, seperti era Soeharto (Orde Baru).

Hal yang utama adalah, sulit untuk negosiasi di bawah tangan bagi pemerintahan Joko Widodo, karena UU Keuangan Negara mengharuskan pemasukan tercatat di APBN. Dana non-budgeter yang pada era Soeharto diperbolehkan, pada pemerintahan Reformasi menjadi haram dilakukan.

Seyogyanya pemerintah Joko Widodo sudah mengambil risiko dengan menunda lima tahun pembangunan smelter Freeport Indonesia. Selain negosiasi ulang mengenai divestasi saham 51%, karena Freeport akan kehilangan kendali sebagai pemegang saham.

Begitu juga dalam hal uranium yang diketahui sebagai bahan baku nuklir yang sangat strategis dalam konteks pertahanan. Soal uranium ini memang sulit bagi Freeport. Sebab hasil tambang satu ini tidak pernah dirilis, mengingat akan ada dampak politik-militer yang bakal mengikutinya. Tetapi, kalau itu dibuka kepada publik, akan ada pula risiko hukumnya. Sebagai perusahan yang listed, Freeport akan dituding tidak transparan oleh pelaku bursa dunia.

Sementara diketahui pula, investor  asal Cina  sudah  optimal pula menggarap perkebunan di kulit bumi Papua. Mereka jelas tak sembarang berkebun di sana. Sebab kalau hanya berkebun, investor Cina mungkin akan lebih memilih Kalimantan atau Sumatera. Berbagai sumber Nusantara.news yang terklarifikasi menyatakan, di perut bumi di bawah kebun-kebun itu terdapat cadangan besar uranium yang konon mutunya lebih baik dari yang dimiliki Australia.

Perlu disadari hal di atas oleh pemerintahan Joko Widodo, karena Freeport Indonesia bukan lagi semata-mata urusan bisnis, tapi sudah menjadi bagian dari energy security dalam Proxy War yang dilancarkan AS. Apalagi pemegang saham Freeport adalah “teman-teman” Trump, di antaranya Carl Icahn (Icahn Enterprises), orang yang mendorong Trump untuk mencalonkan diri pada Pilpres AS tahun 2016. Saat ini Ichan menjadi Staf Khusus Trump yang paling berpengaruh.

Konteks itulah yang membuat  Trump mengutus  Wapres Mike Pence  bertemu Joko Widodo. Pertanyaannya sekarang: Sudahkah Presiden menyiapkan konsep dan argumen tandingan? Sudahkah pula disiapkan negosiator andal dan berkomitmen kuat pada kepentingan Indonesia untuk menghadapi Pence dan kawan-kawannya? []

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here