Siasat Jokowi Meraih Suara Massa Islam

0
166

Nusantara.news, Jakarta – Drama politik sepanjang Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu memberi pelajaran berharga bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pentingnya “menjinakkan” kekuatan kelompok Islam politik. Ketika itu, Jokowi dianggap bagian dari pendukung calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai telah menistakan agama Islam dengan menyinggung surat Al-Maidah 51 saat berpidato di Kepulauan Seribu.

Akibat ucapan lancung Ahok itu, demonstrasi besar-besaran umat Islam dari berbagai golongan, aliran, serta daerah pun meletus. Gerakan bertajuk “Aksi Bela Islam” yang berjilid-jilid (khususnya 411 dan 212) terus bergulir sampai akhirnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka sekaligus kalah dari kontestasi DKI-1.

Efek dari dugaan memihak Ahok inilah yang membuat Jokowi dituduh sebagai anti Islam. Tuduhan anti Islam makin gencar, setelah ia mengeluarkan instruksi untuk membubarkan HTI dan menerbitkan Perppu Ormas.

Ia juga dituding sebagai musuh para ulama, ketika Habib Rizieq dijadikan tersangka atas kasus chat pornografi, juga kasus-kasus yang dipandang mengkriminalisasi ulama. Tak berhenti di situ, capres koalisi PDIP itu kerap dilanda isu miring seperti Jokowi anti-Islam, seorang ‘abangan’, bahkan dikaitkan dengan PKI (komunis).

Tampaknya, sentimen dan cap anti-Islam cukup mengganggu citra Jokowi, utamanya untuk kepentingan elektoral pada Pilpres 2019 mendatang. Terlebih kelompok Islam ini memanfaatkan isu tersebut untuk menggalang kekuatan dan konsolidasi akbar lewat Gerakan 212, “bersekutu” dengan partai-partai oposisi, hingga kerap melancarkan kritik tajam pada pemerintah.

Sebab itu, rangkaian silaturahmi Jokowi dengan ulama dan kalangan santri, baik dalam kunjungannya ke daerah maupun yang datang ke Istana, seolah ingin menepis tuduhan sebagai sosok yang berseberangan dengan aspirasi Islam. Memang Presiden menegaskan, pertemuan-pertemuan dam kunjungannya itu agar pemerintah bisa mendapatkan masukan yang mencerminkan realitas di masyarakat. Sejauh itu benar, tentu bermanfaat bagi penyelenggaraan negara ini.

Tapi, aroma politis juga tak bisa dielakkan, lebih-lebih posisinya sebagai capres di Pilpres 2019. Sehingga, siasat Jokowi dalam mendekati kelompok Islam yang kian “agresif”, dapat dimaknai sebagai legitimasi moral untuk menguatkan posisinya di mata umat Islam. Hal ini tentu saja menjadi kredit point tersendiri untuk menggaet pemilih dari umat Islam yang jumlahnya mayoritas.

Teranyar, Jokowi bahkan sampai harus menyampaikan pernyataan politik pada pertemuan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) di Sentul, Bogor, Selasa (10/7/2018) lalu.

“Tahun depan adalah tahun politik kita harus mengajak masyarakat  untuk pandai memilih pemimpin. Sampaikan kepada teman lihat track record-nya, prestasinya apa, kinerjanya apa. Jangan sampai mudah masyarakat dihasut, jangan diberi kabar tidak betul, fakta tidak betul ” kata Presiden Jokowi dalam acara yang dihadiri oleh para dai dan ulama muda itu.

Tak hanya sekali, Jokowi menyelipkan pernyataan politik jelang pilpres dalam kunjungannya ke pesantren. Terakhir, Presiden menyindir politikus yang sengaja memanaskan situasi politik.
“Sering kan kalau mendekati pilihan bupati, wali kota, gubernur, pilihan presiden, dikompori. Yang ngompori siapa? Ya para politikus,” kata Jokowi, Sabtu (14/7/2018).

Dia berbicara dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren (Ponpes) An-Najah, Gondang, Sragen, Jawa Tengah. Jokowi mengajak masyarakat pintar memilih pemimpin. Salah satunya dengan melihat rekam jejak calon pemimpin.

Dan, bukan tak mungkin untuk memperkuat citra dan kepentingan elektoralnya itu, Jokowi akan mendaulat kaum santri atau tokoh Islam sebagai cawapres di Pilpres 2019 nanti.

Beberapa Manuver Jokowi

Berikut beberapa manuver Presiden RI ke-7 untuk mendekati umat Islam. Pertama, pada tahun 2015 Jokowi menetapkan Hari Santi Nasional setiap tanggal 22 Oktober. Kebijakan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap santri dalam menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penetapan hari raya tersebut juga dinilai sebagai pengenangan atas resolusi Jihad yang dilakukan oleh KH Hasyim Asy’ari.

Namun tak sedikit yang menduga hal itu bagian dari cara Jokowi merebut simpati dan dukungan Islam, khususnya dari Nahdlathul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar sekaligus dianggap reprsentasi Islam moderat.

Kedua, bersamaan dengan menguatnya kelompok 212 dan sentimen anti-Islam yang dialamatkan pada pemerintahannya, Jokowi sudah puluhan kali melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren: mulai dari pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan. Bahkan, kunjungan Jokowi ke pesantren disebut paling banyak di antara presiden RI sebelumnya.

Di Jawa Timur Jokowi pernah mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Islam, Pondok Pesantren Al Amien, Pondok Pesantren Assunniyyah, Pondok Pesantren Al-Qodiri, Pesantren Gontor, hingga Pesantren Salafiyah Tulung Agung.

Di Jawa Barat Jokowi sudah pernah mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung Singaparna, Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Ciamis,
Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus Kabupaten Purwakarta dan Pesantren An nawawi, Tanara.

Di Jawa tengah, Jokowi pernah kunjungi pesantren At taufiqy, Pekalongan, Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Pondok Pesantren Darussalam di Dukuhwaluh, Banyumas, Pesantren Ihya Ulumudon, Cilacap, Pondok Pesantren Giri Kusumo, Mranggen, Demak, Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Pondok Pesantren Alfadlu, dan Pesantren Alqur’aniyy Azzayadiy Kota Surakarta Jawa Tengah.

Di Sulawesi, Jokowi mengunjungi pesantren Nahdlatul Ulum di Maros, Sulawesi Selatan. Dan di Sumatera, Jokowi mengunjungi Pesantren Al-Mustofawiyah, di Purba, Sumatera utara. Dan kemungkinan jumlah pesantren yang akan dikunjungi Jokowi semakin bertambah seiring dekatnya Pilpres 2019 mendatang.

Ketiga, mengundang ulama ke Istana. Tercatat, sudah beberapa kali mantan gubernur DKI Jakarta itu mengundang ulama lintas ormas Islam ke istana negara. Mulai dari ulama daerah hingga ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya. Dari sekian agenda pertemuan itu, maka sangat wajar jika ada klaim Jokowi adalah presiden yang paling dekat dengan ulama.

Usai pertemuan dengan 100 orang ulama dari MUI Jawa Barat di Istana Negara pada April lalu, misalnya, presiden mengajak para ulama itu berfoto di tangga Istana, layaknya para menteri kabinet ketika baru dilantik. Semuanya menampilkan wajah berseri-seri. Saking sumringahnya, dari tengah kerumunan itu terdengar celetukan, “Lanjutkan!” Gelak tawa bergemuruh. Entah apa maksud celetukan tersebut, tapi kurang lebih bisa ditafsirkan arah ucapannya.

Baca: https://nusantara.news/ketika-ulama-mendatangi-istana/

Bahkan pada pertemuan Jokowi dengan 96 ulama dari Jawa Barat di Istana Bogor, Selasa (10/4/2018), meski tak membahas soal Pilpres 2019, namun para ulama yang menemui Jokowi sempat memberikan masukan soal cawapres. “Para ulama menyampaikan agar cawapresnya dari unsur ulama yang bisa mengangkat suara pak Jokowi. Jangan sekadar ulama, tapi ulama yang memang bisa mewarnai Nusantara,” ujar Ketua MUI Kota Depok KH Zainuddin Maksum Ali usai bersilaturahmi dengan Jokowi.

Keempat, Jokowi memberikan perhatian serius terhadap ekonomi berbasis syariah. Dalam pidato pembukaan Forum Ekonomi Dunia Islam, Agustus 2016, Jokowi menyebut komunitas Muslim memiliki peluang yang lebih besar untuk memajukan perekonomian, di saat kondisi ekonomi global tengah lesuh. Ia juga kemudian meluncurkan Bank Waqaf,  Lembaga Ekonomi Umat (LEU), LEU Mart, dan Umat Mart (UMart) justru di saat kelompok Gerakan 212 sedang gencar merambah jaringan ke ranah ekonomi keumatan: koperasi 212 dan ritel 212 Mart.

Kelima, meski elektabilitas Jokowi masih unggul dari kandidat lain versi lembaga survei. Namun, tak membuatnya berhenti untuk menggaet suara umat Islam. Jokowi terus berusaha mendekati parpol Islam dan parpol berbasis massa Islam untuk meraup suara lebih banyak lagi. Jokowi melalui sejumlah pembantunya melakukan lobi-lobi politik kepada parpol-parpol semisal PAN, PKB, PKS, dan PBB. Tujuannya adalah agar terbangun koalisi pemerintah yang kuat dan kokoh. Dengan begitu, jalan menuju RI-1 untuk kedua kalinya akan lebih mulus.

Keenam, berusaha menarik “lawan” menjadi “kawan” lewat sebuah pertemuan lobi atau bahkan dengan memberi jabatan di lingkaran istana. Sebagai contoh, masuknya Ali Mochtar Ngabalin sebagai bagian dari Kantor Staf Presiden mendapat sorotan tersendiri. Pasalnya jika melihat ke belakang, Ngabalin punya jalan yang cukup berliku dan tak seirama terhadap pemerintahan Jokowi. Dia juga pernah tergabung di barisan gerakan 212. Sebab itu, merapatnya Politikus Partai Golkar itu ke ‘kutub Jokowi’ bukan tanpa kepentingan politis.

Pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo menyebut dirangkulnya Ngabalin merupakan upaya Joko Widodo ‘menjinakan’ Islam radikal dan konservatif yang digadang-gadang bisa menjadi batu sandungan Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. “Ini sebagai bagian Jokowi menjinakan Islam yang cenderung tak pro-pemerintah, jadi caranya adalah pegang ekornya dulu baru nanti rengkuh semuanya,” kata Wasisto.

Hal yang juga mengejutkan adalah ketika Presiden Jokowi mengangkat Din Syamsuddin menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban. Betapa tidak, Din Syamsuddin yang selama ini lebih dikenal dengan kritiknya yang keras terhadap pemerintah, utamanya soal kriminalisasi ulama dan ketidakadilan penguasa terhadap umat Islam, justru menjadi bagian dari penguasa. Kini, bersamaan dengan itu, suara-suara kritik mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu pun seolah tenggelam.

Tokoh lain yang ramai diberitakan karena berubah haluan politik akhir-akhir ini adalah mantan Gubernur NTB Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Padahal pada Pilpres 2014, TGB berada di pihak pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan bertindak sebagai ketua tim pemenangan di NTB.

Sontak, sejumlah tudingan pun berhamburan pada politisi muda ini: ditawari posisi cawapres atau menteri Jokowi, karena kedekatan istrinya dengan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, hingga dikaitkan sebagai upaya “mohon perlindungan” dari kasus yang menyeretnya soal dugaan korupsi divestasi saham Newmont yang sedang ditangani KPK.

Terakhir, di panggung dunia, Jokowi juga memperlihatkan perhatian besar terhadap Islam. Pada KTT Arab-Amerika Serikat, 21 Mei lalu, Jokowi mengajak para pemimpin untuk berhenti memusuhi Islam terutama dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme. Menurutnya aksi-aksi terorisme seperti ISIS telah mencoreng nama Islam di mata dunia dan bertolak belakang dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Presiden Jokowi juga menolak pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem. Bahkan dalam beberapa pertemuan tingkat internasional, Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang membela kemerdekaan Palestina dan tidak mengakui klaim sepihak Israel terhadap tanah Yerusalem. Di luar itu, viralnya video Jokowi menjadi Imam Salat berjamaah bareng presiden Afghanistan Ashraf Gani saat kunjungan kenegaraan di Afganistan.

Tentu saja, aksi-aksi Jokowi merebut simpati massa Islam (lepas itu merupakan gimmick politik untuk Pilpres 2019 atau tidak), jelas memberikan nilai positif bagi Jokowi. Pun begitu, hal tersebut belum tentu menjamin Jokowi bisa “memenangkan” suara pemilih Islam di Pilpres 2019 mendatang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here