Sidang In Absentia Ampuh Untuk Sita Aset Sjamsul Nursalim

0
189
KPK kemungkinan akan menyidangkan eks pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam sidang in absentia. Keduanya diduga merugikan negara sampai Rp4,58 triliun.

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa waktu lalu Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menggagas rencana sidan in absentia (sidang tanpa kehadiran) pemilik eks Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Muluskah?

Gagasan baru KPK ini patut diacungkan jempol oleh karena sejak awal KPK berdiri hingga hari ini Sjamsul dan Itjih tak pernah mau datang ke sidang pengadilan terkait pelanggaran Bantuan Likuiditas Bank Indoensia (BLBI) yang diterima BDNI, sehingga negara dirugikan hingga Rp4,58 triliun.

Sjamsul dan Itjih telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga bersama-sama melakukan tindakan yang merugikan negara bersama mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Sjafruddin Temenggung terkait BLBI. Sjamasul disebut menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus dengan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp4,58 triliun ini.

Pentersangkaan Sjamsul dan Itjih sendiri menyusul vonis yang dijatuhkan kepada mantan Kepala BPPN Sjafruddin Arsyad Temenggung divonis penjara 15 tahun oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Syaf dianggap merugikan negara sebesar Rp4,58 triliun dalam kasus BLBI BDNI. 

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hanya saja selama sidang baik sebagai saksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Sjamsul dan Itjih sama sekali tidak pernah datang.

Sjamsul sendiri telah mangkir dalam 3 kali panggilan oleh KPK. KPK juga pernah mengirimkan informasi pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka Sjamsul dan Itjih ke empat alamat.

Empat alamat tersebut terdiri dari 3 alamat di Singapura dan 1 alamat di Indonesia. Ketiga alamat di Singapura adalah The Oxley, Cluny Road, dan alamat kantor pusat dari Giti Tire Pte. Ltd, perusahaan terafiliasi dengan PT Gajah Tunggal Tbk. Sementara alamat di Indonesia adalah rumah di Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran Lama.

"Jadi semua hukum acara itu memungkinkan sebenarnya, apakah dengan kehadiran atau tidak dengan kehadiran di proses persidangan nanti," papar Febri.

Itu sebabnya KPK akan mengeksekusi kewenangan-kewenangan yang dimiliki, dan tahapan-tahapan yang memungkinkan di proses penyidikan ini untuk menangani perkara BLBI Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Namun demikian Febri tetap berharap agar Sjamsul dan Itjih bisa memenuhi panggilan KPK dan diharapkan dapat bersikap kooperatif. "Kami harap nanti ketika dipanggil baik saksi ataupun tersangka itu bisa memenuhi panggilan KPK," kata Febri.

Tentu saja pengadilan in absentia tidak diperlukan manakala saksi dan tersangka bersikap kooperatif. Masalahnya kasus BLBI Sjamsul Nursalimi ini sudah berlangsung sejak 2001, bahkan Sjamsul sebenarnya sempat ditahan Polri. Namun dengan izin berobat ke Singapura, Sjamsul dan Itjih malah melarikan diri alias buron hingga kini.

Itu sebabnya ide pengadilan in absentia menjadi relevan untuk menghadapi buronan sekelas Sjamsul Nursalim.

In absentia adalah opsi apabila terdakwa tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan akan melakukan segala upaya untuk menuntaskan kasus BLBI ini. KPK juga sudah berkonsultasi dengan sejumlah pakar untuk melakukan opsi in absentia.

"Jika nanti nggak koperatif, memang kita niat kasus ini akan disidangkan secara in absentia. Tapi sekali lagi saya pikir bahwa sebaiknya kepada Bapak (Sjamsul) hadir agar bisa juga menyampaikan hak-haknya di pengadilan," kata Syasrif.

Dalam penetapan sebagai tersangka ini, KPK KPK memastikan belum menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) untuk keduanya. "Jadi kita belum bisa bicara soal seseorang menjadi buron, sebelum dipanggil dan ketika seseorang dipanggil datang, tapi dia tidak bisa dikategorikan misalnya sebagai DPO atau red notice atau yang lain-lainnya sehingga KPK akan menjalankan dulu proses penyidikan ini," demikian Febri menambahkan.

Febri mengaku masih optimistis dan berharap kedua tersangka suami-istri itu dapat bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Dia juga meminta tim kuasa hukum dapat membantu KPK.

"Nanti kita lihat, kami berharap juga bagi pihak-pihak lain memiliki itikad baik, terutama tersangka dan juga kuasa hukum dari tersangka, agar membantu proses hukum ini bisa dilakukan secara maksimal," katanya.

Sejujurnya persidangan in absentia buat Sjamsul dan Itjih sangat relevan mengingat keduanya dianggap tidak kooperatif. Relevansinya adalah, Sjamsul dan Itjih masih memiliki bisnis yang nilainya sama atau melebihi nilai kerugian dari kasus BLBI yang disalurkan ke BDNI.

Karenanya, berbarengan dengan itu, KPK juga terus memburu kepemilikan aset Sjamsul dan Itjih.

Proses yang dilakukan saat ini adalah asset tracing. Jadi KPK menelusuri aset-aset yang diduga terkait dengan tersangka, dan juga pokok perkara ini sehingga nanti diharapkan ketika prosesnya berlanjut KPK bisa memaksimalkan asset recovery.

"Kami berharap Rp4,58 triliun ini bisa dirampas untuk negara dan kemudian dikembalikan ke dalam masyarakat," imbuhnya.

Febri juga mengatakan aset yang ditelusuri KPK itu tidak hanya aset yang mengatas namakan Sjamsul saja. KPK akan mencari tahu kalau-kalau aset tersebut sudah diatasnamakan orang lain (proxy).

Aset itu bisa saja dalam bentuk apapun, dan menggunakan nama siapa pun, apalagi kita tahu ada yang disebut dengan BO beneficial owner yang bisa saja namanya tercantum, atau tidak tercantum di sebuah struktur perusahaan. KPK pasti juga akan menelusuri informasi semua informasi yang ada terkait dengan kepemilikan aset.

Lantas apa saja aset yang mungkin bisa dirampas atau disita KPK dari Sjamsul dan Itjih?

Sjamsul diketahui merupakan putra dari penjual karet. Kemudian dia berkembang menjadi pebisnis di beberapa sektor. Melansir Forbes, Selasa (11/6), bisnis Sjamsul merambah sektor properti, batubara hingga ritel.

Sjamsul tercatat memiliki saham di perusahaan ritel terbesar PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Perusahaan itu mengoperasikan berbagai merek ternama di Indonesia seperti Zara, Topshop, Steve Madden, Sogo dan merek lainnya.

Sjamsul juga diketahui memiliki perusahaan produsen ban Gajah Tunggal. Perusahaannya itu memproduksi 30% dari ban di Afrika, Asia Tenggara dan pasar Timur Tengah. 

Dia juga memiliki bisnis real estate di Singapura dengan memegang saham di Tuan Sing Holdings yang terdaftar di Singapura.

Nama Sjamsul masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2018 kemarin. Dia menempati urutan ke 36 dalam daftar tersebut.

Menurut perhitungan Forbes total kekayaan Sjamsul mencapai US$810 juta atau setara Rp11,5 triliun (kurs Rp 14.200). Kekayaannya berasal dari bisnisnya yang mencakup properti, batu bara dan sektor ritel. Artinya aset itu cukup dan bahkan berlebih untuk dirampas sebagai bagian dari kompensasi kerugian negara dalam kasus BLBI Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,58 triliun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here