Sidang MK: Pertaruhan Kedaulatan Rakyat

0
133

MESTINYA persidangan di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pekan-pekan ini harusnya dilandasi semangat mencari kebenaran hakiki tentang hasil pemilu. Sebab yang diperkarakan di sidang PHPU di MK, sejatinya, bukan soal menang atau kalah pasangan calon presiden-wakil presiden, atau calon anggota legislatif. Sidang di MK menyangkut kemurnian pelaksanaan pemilu, yang substansi terpentingnya adalah penyaluran suara rakyat sesuai prinsip-prinsip pemilu yang kita sepakati bersama.

Suara rakyat inilah yang mesti dijaga agar tak terciderai, karena suara itu adalah titik kulminasi dari prinsip kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat. Maka persidangan di MK sejatinya merupakan pertaruhan apakah kedaulatan berada di tangan rakyat itu hanya sekadar cita-cita atau sesuatu yang nyata di negara ini.

Dengan demikian, satu hal penting yang harus diluruskan dalam menghadapi dan menjalani sidang di MK ini adalah posisi moral masing-masing pihak. Posisi konstitusional (constitutional standing) para pihak memang sudah clear, tapi kita ingin menegaskan posisi moral. Posisi moral yang sama-sama ingin menjaga suara rakyat, suara sang pemegang kedaulatan negara.

Sebenarnya disain persidangan PHPU sudah mengarah ke situ. Coba saja cermati istilah-istilah yang digunakan dalam persidangan.

Dalam sidang pidana atau perdata, persidangan menggunakan istilah yang aromanya memang mengkomparasikan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Misalnya, pihak yang memperkarakan dalam peradilan pidana memakai istilah “mendakwa” dan pihak yang diperkarakan disebut “terdakwa”. Atau “penggugat” dan “tergugat” dalam perkara perdata.

Sementara dalam sidang PHPU, pihak yang memperkarakan disebut “pemohon” dan KPU sebagai yang diperkarakan disebut “termohon”. Yang diminta oleh Pemohon kepada majelis hakim konstitusi hanyalah pembatalan keputusan KPU tentang hasil penghitungan suara, bukan meminta KPU sebagai termohon untuk dihukum. Pemohon juga tidak disebut menyampaikan “tuntutan” atau “gugatan”, tapi “pemohonan”. Sedangkan pembelaan Termohon disebut sebagai “Jawaban”, bukannya “eksepsi”, “pledoi” dan sejenisnya.

Pihak Capres-Cawapres yang dinyatakan KPU meraih suara terbanyak pun tidak disebut sebagai “turut tergugat”, tapi hanya “pihak terkait”. Kalau ada yang perlu mereka klarifikasi terhadap materi pemohonan Pemohon, pernyataan pihak terkait ini disebut “keterangan”.

Artinya, melihat penggunaan istilah-istilah itu–kalau posisi moral para pihak seperti di atas—seyogianya tidak ada semangat kalah menang. Ini bukan sidang untuk memenangkan salah satu pihak yang terlibat dalam sidang. Ini justru sidang untuk memenangkan pihak yang sama sekali tidak ada dalam sidang, yakni rakyat pemilik suara. Pemohon tidak untuk mengalahkan, dan termohon tidak untuk dikalahkan. Satu-satunya yang harus dituju oleh seluruh proses pembuktian dan argumentasi para pihak di sidang MK harus dikhidmatkan untuk kemenangan rakyat.

Jika disepakati moral standing demikian, pemohon mesti membuka semua bukti dan memperkuat argumentasi, agar semua yang telah merusak kemuliaan suara rakyat bisa disampaikan. KPU pun sebagai termohon pun seyogianya tidak dalam posisi membela diri apalagi defensif, melainkan membuka diri terhadap semua data dan fakta yang disampaikan pemohon.

Pihak Jokowi-Ma’ruf selalu Pihak Terkait pun harus berada dalam posisi serupa. Keputusan KPU yang menempatkan mereka sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilpres 2019 jangan dipahami dulu sebagai kemenangan akhir, tapi baru penetapan administratif yang terbuka untuk dikoreksi.

Ini mungkin bagian paling berat, karena kemenangan dalam perebutan kekuasaan itu sesuatu yang sukar diraih, sekaligus sukar dilepaskan. Namun, barangkali akan sedikit ringan, jika mempersepsikan kekuasaan sebagai amanat penderitaan rakyat yang harus diraih dalam proses pemilu yang terselenggara secara jujur dan adil. 

Di atas semua itu adalah peran para hakim konstitusi. Mengadili PHPU, khususnya pemilu presiden, adalah memutus perkara rakyat, bukan perkara antara dua pasangan capres-cawapres belaka. Inilah kesempatan para hakim untuk menunjukkan kualifikasi mereka sebagai negarawan.

Jadi, sekali lagi, yang dipertaruhkan di sini adalah kedaulatan rakyat. Pertanyaannya adalah apakah masih ada yang peduli tentang bertuahnya istilah itu? Jawabannya akan tersaji selama persidangan ini. Dan rakyat negeri ini, tengah menjadi hakim yang sesungguhnya. Pada saatnya nanti mereka akan menjatuhkan keputusan! []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here