Sikap dan Perilaku Kekuasaan Vs. Gerakan Rabu Biru

0
648

Nusantara.news – Biadab, itulah kata yang pantas kita ucapkan menyaksikan apa yang terjadi pada diri Ratna Sarumpaet yang dianiaya secara sadis. Wanita yang dalam budaya Indonesia ditempatkan pada posisi mulia, saat ini dinistakan hanya karena berbeda pandangan dengan kekuasaan. Aktivis Pro Demokrasi melakukan protes keras di Jakarta, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti: Hariman Siregar, Suripto Djoko Said, Eggy Sujana, Yusuf Martak, Syahganda Nainggolan, Lieus Sungkharisma, Fahri Hamzah dan berapa tokoh lainnya yang berorasi menyuarakan protes, serta mengutuk apa yang terjadi pada Ratna.

Civil society merasa peradaban demokrasi tengah terganggu, Negara tidak mampu lagi melindungi orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan.

Lelucon berikutnya, kita melihat bagaimana sikap dan perilaku kekuasaan mengantisipasi kebutuhan makanan dan kebutuhan sehari-hari pada peristiwa bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu. Pemerintah secara terbuka “mengizinkan” masyarakat mengambil kebutuhannya di toko-toko ritel. Masyarakat lalu merespon dengan menjarah toko-toko, tidak saja barang-barang konsumen tapi juga toko-toko yang non konsumen. Semacam ada sindrom kepanikan Negara sehingga membiarkan kegaduhan terjadi, yang tentu saja sangat mengganggu dan membuat suasana berbangsa dan bernegara tidak kondusif.

Situasi yang tidak kondusif seperti itu, membuat masyarakat merespon dengan berbagai cara. Baik lewat hastag di media sosial maupun lewat gerakan-gerakan, salah satunya Gerakan Rabu Biru, yang pada intinya menginginkan adanya perubahan dalam politik dan pemerintahan agar menjadi lebih baik dan kondusif. Gerakan Rabu Biru merupakan sebuah gerakan politik damai yang digagas para pendukung Prabowo – Sandi (PADI) untuk mengimbangi situasi politik kurang kondusif yang diciptakan pemerintahan.

Keteladanan Petahana dan Menteri-menteri dari Parpol

Peristiwa memalukan, istilah yang paling tepat untuk para pejabat tinggi negara dan Kepala Daerah yang ikut berkampanye. Memang, tentu saja sah secara hukum, tapi  kurang elok dan etis secara etika berbangsa dan bernegara. Jika bangsa ini terus permisif, tentu kita tidak akan melahirkan lagi pemimpin yang berstatus negarawan. Sebagai Kepala Negara, Joko Widodo mencontohkan hal buruk terkait “cuti” saat kampanye, seolah masalah negara bisa ditangani sambil jalan. Memangnya jabatan Kepala Negara adalah jabatan part timer? Delapan bulan waktu kampanye dilakukan secara part time (paruh waktu), begitu juga dengan 14 menterinya yang berasal dari partai politik. Lucunya, hal ini dikuatkan oleh seorang Menko Polhukam, Wiranto. Seakan-akan “oligarki” melakukan deklarasi secara terbuka, bahwa petahana boleh melakukan apapun demi pemenangan menuju kekuasaan, termasuk menggunakan fasilitas negara sekalipun. Mulai dari bagi-bagi sembako, aksi penyerahan anggaran negara, bagi-bagi sertifikat yang “seolah-olah” semua itu dari “kantong” sang Presiden, dan tidak pernah lupa, selalu bagi-bagi sepeda.

Politik adalah persepsi, mengklaim sesuatu tentu sah-sah saja, tapi hal tersebut merupakan pelanggaran etis dalam berbangsa dan merupakan kemunduran peradaban demokrasi.

Bagi-bagi sertifikat dan sepeda, jika dilakukan pada saat tidak sedang berkampanye adalah hal yang biasa saja. Wajar, jika politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, meradang, dan menganggap hal ini melanggar etika berkampanye karena merupakan money politic (politik uang). Tapi Sang Presiden dengan santai menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak melarangnya. Pada akhirnya, bagi-bagi sembako dari dalam mobil RI-1 pun dianggap sah secara etik, dan tidak membuat malu ini dilakukan oleh Petahana, bagi-bagi sertifikat juga oke-oke saja, seolah tanah-tanah itu milik sang Presiden.

Kekuasaan itu cenderung korup jika dipegang oleh orang yang tidak mengerti arti nilai dari memimpin sebuah negara besar seperti Republik Indonesia ini. Pada akhirnya perilaku tersebut mewariskan nilai-nilai buruk bagi bangsa Indonesia, khususnya generasi milenial yang cenderung pragmatis.

Momentum kampanye adalah saat jutaan mata dan telinga berkonsentrasi pada sikap dan tingkah laku dua kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi catatan khusus bagi bangsa Indonesia, karena sikap dan perilaku elite saat ini adalah dalam konteks berkampanye.

Sikap dan Perilaku Kampanye Joko Widodo – Ma’ruf Amin

Penekanan pemanfaatan kinerja Negara yang diklaim sebagai prestasi Joko Widodo – Ma’ruf Amin sah-sah saja. Hal ini adalah nilai lebih seorang petahana, itupun jika dianggap berhasil. Tumpuan pada keberhasilan infrastruktur, pembangunan di wilayah Papua dan bagi-bagi sertifikat, jelas sangat terbatas ruang gerak yang bisa “dijual” oleh petahana. Setelah gagal dengan pencitraan terhadap anak muda (milenial), seperti dengan aksi motor terbang pada pembukaan Asian Games 2018, tim sukses Joko Widodo sulit lagi mencari pencitraan yang berpotensi mendulang elektabilitas dari publik.

Pemerintahan Joko Widodo seolah miskin prestasi, sehingga fokus ingin mendapat dukungan dari Menteri-menteri, Kepala Daerah, POLRI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan institusi negara lainnya. Di kalangan rakyat, di mana seolah-olah Islam hanya NU (Nahdlatul Ulama), yaitu dengan mendekati dan merekrut KH. Ma’ruf Amin (Rais ‘Am NU) sebagai Cawapres. Hal ini terkesan sangat vulgar dan tidak beretika, karena deklarasi Kepala Daerah mendukung Jokowi – Ma’ruf cenderung negatif dan sangat tidak simpatik di mata publik. Tim Joko Widodo seakan mati langkah dengan terobosan kreatif seperti pada tahun 2014 dengan simbol baju kotak-kotak yang ditanggapi masif sebagai simbol gerakan perubahan kala itu.

Kondisi objektif ekonomi yang buruk dijawab dengan “ekonomi masih aman”, lalu dibantah sendiri bahwa “memang harus diwaspadai” oleh pembantu-pembantu di bidang ekonomi. Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang semula gigih, terpaksa mengakui situasi dan kondisi sesungguhnya. Begitu juga dengan Darmin Nasution (Menko Perekonomian) dan Gubernur Bank Indonesia (Perry Warjiyo).

Bencana alam mula-mula dari Lombok dan sekarang di Palu (Sulawesi Tengah) memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dalam mengatasi persoalan. Penjarahan yang dibantah oleh Menteri Dalam Negeri, dijawab oleh televisi dengan gambar dan narasi atas fakta yang terjadi. Pengungsi gunung Sinabung (Sumatera Utara), dan terakhir pengungsi Lombok yang tidak optimal diurus menjadikan parameter kelemahan Pemerintahan Joko Widodo. Mereka memprotes ketidakadilan dan janji-janji terhadap pengungsi.

Gejolak harga-harga (ekonomi), dan gejolak alam adalah perwujudan tantangan bagi Petahana yang harus dihadapi. Keterbatasan likuiditas yang dimiliki pemerintah, membatasi ruang gerak untuk mengklaim keberhasilan dan pencitraan yang bisa dilakukan oleh kubu Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Ancaman keberadaan Cina, isu tentang PKI (Partai Komunis Indonesia) dan penzaliman (kriminalisasi) ulama adalah tiga isu besar yang mendegradasi elektabilitas Joko Widodo jika tidak bisa disikapi secara baik dan bijak. Adalah wajar jika ada yang mengolah momentum dan cipta kondisi yang men-downgrade elektabilitas Joko Widodo sebagai Petahana. Politik adalah persepsi, dan sentimen berdasarkan emosi dan realita politik. Realita politik Petahana memang lemah dan minim keberhasilan kinerja, serta banyak janji tidak terbukti (tidak amanah).

Prabowo – Sandi (PADI) dengan Gerakan Rabu Biru

Diakui atau tidak gerakan Rabu Biru mewabah di kalangan profesional muda. Setiap hari Rabu,  Jakarta dipenuhi kostum kemeja biru dan celana krem. Rabu, 26 September 2018 yang lalu, foodcourt di Mall Pondok Indah diramaikan oleh gerakan ini. Kemudian, juga pada Rabu sore tanggal 2 Oktober 2018 di Plaza Senayan dan Cilandak Town Square. Mal adalah sarana gaul dan kongkow-kongkow para profesional muda. Kita lalu ingat, gerakan kemeja kotak-kotak Joko Widodo pada tahun 2014, ada gejala kemeja biru Sandi akan membesar seperti gerakan itu.

Mereka adalah gerakan politik yang berbasis “rasa”, yakni ingin perubahan politik, mengganti Presiden di Pilpres 2019. Harapan perubahan ada pada pasangan PADI (Prabowo Subianto – Sandiaga Uno), dan Sandi merupakan kalangan muda, sebagai simbol perubahan (New Hope). Sandi relatif muda dibandingkan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, mendampingi Prabowo Subianto (PS) sebagai figur mapan yang tegas, dan konsisten dengan ekonomi kerakyatan, yang berbasis konstitusi pasal 33 UUD 1945. Prabowo Subianto yang kental dengan ekonomi pasal 33, berpadu dengan Sandi yang pelaku pasar. Sandi sebagai katalisator pasar menjembatani ekonomi kerakyatan, dan PS dikenal anti-asing.  Pelaku pasar merasa nyaman adaptasi PS dengan bukunya Paradoks Indonesia, Pasar mengharapkan Sandi sebagai eksekutornya. Konon, Washington DC (Amerika Serikat) nyaman dengan hal ini. Cina dan para taipan pasti wait and see melihat fakta realitas elektabilitas PADI. Dipastikan, para taipan menunggu fase awal (Oktober – Desember 2018), dengan sikap dua kaki, selayaknya budaya para taipan sebagai komprador Barat dan Cina (pasar).

Gerakan Rabu Biru sebagai gerakan seksi beridiom perubahan dimotori oleh 7 sayap PADI; Laskar Prabowo Indonesia (Ketum: Saimy Saleh); Bersama Prabowo Sandi – BPAS (Ketum: Henk Mahendra), Relawan BY (Buni Yani), Sandi Uno Community milenial PS (Iwan), dan Melati Putih Indonesia (MPI) yang ketuanya Vivi Sumanti, serta Japri (Jaringan Pribumi) dipimpin Muhadi yang sekaligus inisiator gerakan. Sepertinya sederhana tapi gerakan ini berbasis “rasa”, yakni ingin pergantian kepemimpinan nasional pada Pilpres 2019. Kegagalan kinerja Joko Widodo adalah basis gerakan dengan segmen penggerak milenial dan emak-emak. Gerakan ini lain versi dengan ‘the power of emak-emak’ yang dipimpin Neno Warisman dengan Gerakan Ganti Presiden berbasis Gerakan 212, di mana ada unsur Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jelas, gerakan Neno cs. adalah upaya downgrade layaknya kampanye negatif, tapi berbasis fakta, yakni rasa keinginan mengganti presiden pada 2019.

Gerakan ini adalah gerakan kampanye yang mempunyai magnet besar di masyarakat. Bagaimana tidak? Emak-emak adalah segmen terbesar pemilik suara, milenial dan segmen muda (17–34 tahun) merupakan 44% dari pemilih, adalah target utama gerakan ini.

Apa dan Bagaimana Gerakan Rabu Biru?

Gerakan rasa biru disinyalir akan membesar karena bertemunya “rasa” yang digandakan dalam konteks kampanye dan dukungan logistik pada Pilpres 2019. Tujuh elemen pendiri akan berkembang melalui program-program yang merupakan idiom perubahan, menggukanan simbol warna biru.

Filosofi warna biru dan krem dari Gerakan Rabu Biru adalah elegan, percaya diri, damai dan unik, dengan Sandi sebagai figur magnitude (besarnya) suara, khususnya pada segmen milenial dan emak-emak.

Gerakan biru berorientasi tentang perubahan politik, yakni pergantian kepemimpinan nasional pada Pilpres 2019. Gerakan ini berbasis “rasa” ketidak-puasan rakyat atas kinerja Joko Widodo (2014 – 2018). Diawali gerakan moral yang akan berakhir secara massif karena mengidolakan Sandi dan Prabowo sebagai ‘Sang Pembebas’ dari masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini menggelinding bak bola salju dan terus membesar setiap hari Rabu. Rabu tanggal 3 Oktober gerakan ini akan membirukan foodcourt Plaza Senayan dan Cilandak Town Square.

Jika gerakan Joko Widodo bagi-bagi sertifikat dan sepeda, dianggap basi oleh publik, tentu gerakan biru berpotensi menggerakkan buruh (blue collar movement) yang kita tahu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung PADI. Segmen milenial generasi biru yang independen, emak-emak, dan profesional muda yang memenuhi mal-mal setiap Rabu sore. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here