Sikap Nyinyir Perusahaan Terhadap Buruh yang Ikut Serikat

0
146

Nusantara.news, Surabaya – Wiwik, yang sehari-hari bekerja di PT IP sebuah perusahaan spare part dengan ribuan pekerja mayoritas perempuan di kawasan Gresik, adalah satu diantara buruh yang ikut aksi May Day 2017 di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (1/5/2017).

Kepada Nusantara.news, perempuan ini mengaku akan terus berjuang untuk dirinya dan ratusan teman-temannya guna mendapat hak kesejahteraan di tempatnya bekerja. Ibu dua anak ini telah 17 tahun bekerja di perusahaan swasta asal China tersebut. Dengan sistem kerja dua shift, sejumlah hak buruh dikatakan belum semuanya didapat.

Persoalan pelik yang masih terjadi sampai saat ini adalah sikap nyinyir perusahaan terhadap pegawai yang mengikuti serikat buruh. Perusahaan memandang sebelah mata terhadap mereka yang mengikuti serikat buruh. “Di perusahaan memang didirikan persatuan pekerja, tetapi tidak berjalan normal,” kata Wiwik yang ditemui di lokasi aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.

Persoalan lain adalah hak cuti, upah lembur dan lambatnya menerima klaim biaya kesehatan melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Dia mencontohkan ketika dia atau anaknya sakit, harus menunggu sampai tiga bulan untuk mencairkan biaya klaim pengobatan dari perusahaan.

“Prosesnya sampai tiga bulan. Lama sekali,” ucapnya.

Tak patah semangat, untuk memperjuangkan nasib dia bergabung dengan serikat buruh dengan dibimbing rekan lelakinya. “Pak Suwono ini yang membimbing saya, dan saya punya keberanian mengikuti serikat buruh,” ucapnya sambil menunjuk rekan lelaki sesama buruh yang ada di sebelahnya.

Persoalan pelik yang sampai saat ini dirasakan selain gaji di bawah UMK, status outsourcing dan kontrak selama enam bulan juga masih menghantui ratusan buruh lainnya. “Masih banyak teman-teman saya yang sampai sekarang statusnya outsourcing,” tambahnya.

Terlebih sekarang ada rencana relokasi perusahaan ke Nganjuk. Hal ini dirasakan sebagai ancaman bagi para pekerja. Dikatakan, jika harus mengikuti ketentuan perusahaan pindah ke Ngajuk, dipastikan upah yang didapat semakin berkurang, karena mengikuti zona atau ring wilayah yang mempengaruhi pendapatan. Jika menolak, sanksinya bisa kehilangan pekerjaan.

“Itu yang saat ini menghantui kita,” terangnya sambil mengatakan peralihan lokasi perusahaan ke Nganjuk sudah dimulai 2016 lalu.

Untuk di Gresik, pekerja yang baru masuk hanya menerima honor Rp900 ribu per bulan, dan untuk selebihnya mereka tidak gampang lepas dari status kontrak.

Tentang semua itu dirinya berharap pemerintah dapat memahami dan Tim Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk membela buruh yang dikebiri hak-haknya, yakni menindak perusahaan yang ‘nakal’.

Kemudian, perempuan itu menceritakan nasib seorang temannya, sebut saja Yuli, yang di PHK tahun 2016 silam. Dikatakan, sampai saat ini perusahaan belum memberikan haknya sesuai ketentuan. Perkara tersebut sampai ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dirinya berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa memberikan hak perlindungan dan pembelaan. Mengaku sudah beberapa kali lapor ke Disnaker Jawa Timur, namun belum ada tanggapan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya memberikan janji penyelesaian namun belum juga ada hasilnya. Melalui serikat buruh, pihaknya mengaku sudah lapor ke bagian pengawasan, tetapi hanya diberikan janji untuk dilakukan mediasi, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

“Itu yang menganjal dihati saya, saya ikut sedih dengan nasib yang dialami teman saya itu,” akunya.

Bisa jadi, yang dialami buruh perempuan sebuah perusahaan di Gresik ini adalah satu dari sekian banyak persoalan sengketa perburuhan yang tak kunjung tuntas dari tahun ke tahun. Selain merugikan buruh, sikap perusahaan yang menggantung nasib pekerjanya jelas merupakan tindakan tak terpuji.

Kesewenang semacam itu juga mencederai nilai kemanusiaan yang diamanatkan oleh UUD 45 dan Pancasila dalam konteks hubungan industrial yang sehat dan adil. Semoga, di peringatan Hari Buruh 2017 ini, persoalan serupa tidak terus terjadi. Negara tidak bisa lain harus hadir di tengah rakyatnya yang bekerja sebagai buruh dan tengah menghadapi berbagai persoalan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here