Sikap Partai dalam Pilkada

0
155

PENYERANGAN kantor Kementerian Dalam Negeri pekan lalu oleh sekelompok massa yang memprotes hasil pemilihan bupati Tolikara, Papua, adalah pertanda bahwa calon-calon kepala daerah kita masih bermasalah. Masalah itu bersumber dari mentalitas yang mengharap kemenangan namun tak siap menerima kekalahan. Seandainya mental siap menang dan siap kalah itu ada, calon kepala daerah yang tersingkir pasti tidak akan membiarkan (kalaulah tidak ikut memprovokasi) pendukungnya untuk melakukan protes vandalistik.

Tapi itulah yang terjadi. Prosedur hukum yang menyediakan jalan keluar terhadap perselisihan hasil penghitungan suara melalui Mahkamah Konstitusi dianggap tak ada gunanya.

Nah, tahun depan, akan ada pilkada serentak di 171 daerah se Indonesia. Ada 17 pemilihan gubernur, 39 pemilihan wali kota, dan 115 pemilihan bupati. Jika setiap daerah rata-rata tiga pasang calon saja, maka lebih dari 500 orang pemburu kekuasaan yang bertarung mati-matian. Jika dari 500 orang itu, katakanlah seperempatnya saja yang tak memiliki mental siap kalah, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin reaksi mereka tidak akan sebrutal yang dilakukan oleh pendukung calon bupati Tolikara di atas, namun potensi gesekan tetap saja menganga.

Gesekan itulah yang merisaukan. Sebab, begitu terjadi konflik, korbannya bukan para pemburu tahta itu melainkan rakyat, karena merekalah yang terprovokasi (sekali lagi, kalaulah bukan diprovokasi) untuk saling merusak.

Lalu, jika pilkada ini dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat, di mana terletak kemenangan rakyat itu?

Menurut kita, di sinilah partai politik punya kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai alat perjuangan bangsa. Partai mesti menunjukkan bahwa mereka bukan alat perburuan kekuasaan semata, apalagi sekadar “tempat penyewaan” kendaraan politik dalam kontestasi calon kepala daerah.

Partai politik harus menegaskan dominasinya dalam menentukan calon kepala daerah yang hendak diusung. Jangan melulu mendasarkan diri pada perhitungan matematis elektabilitas kandidat bersangkutan. Terus terang, sangat menyedihkan, karena selama ini hanya elektabilitas sajalah yang menjadi dasar penentuan dukungan. Variabel lain hampir selalu diabaikan.

Partai nyaris tak pernah menilai apakah calon yang hendak diusung mempunyai konsepsi, strategi dan rencana kerja yang baik dan tepat untuk daerah yang bakal dipimpinnya. Tidak terlalu dihitung, apakah sang kandidat punya kemampuan memimpin atau tidak. Jika hal-hal yang terukur itu saja kerap diabaikan, maka bisa dilihat urgensinya untuk menilai hal-hal yang bersifat tak berwujud (intangible). Misalnya, itu tadi, mentalitas siap menang dan siap kalah.

Jika kandidat hanya diukur dari elektabilitas (atau juga termasuk kemampuan likuiditas), tapi luput dari penilaian kemampuan konsepsional, mentalitas dan integritas, terlalu berisiko melemparkan mereka ke gelanggang pertarungan. Kalau kalah mereka mengamuk, dan kalaupun menang bakal terpuruk, lantaran tak tahu hendak berbuat apa ketika duduk di singasana kemenangannya.

Karena partai hanya memberlakukan seleksi minimalis, makanya dalam kampanye pilkada kita sering menyaksikan parodi. Dalam memilih isu kampanye misalnya, acap kali para kandidat terjebak pada soal-soal yang dia sendiri tak tahu jawabnya. Sering pula mereka terjerambab pada janji-janji besar yang realisasinya mustahil, atau setidaknya tak mungkin dia putuskan sendiri. Misalnya menjanjikan pembangunan ambisius, yang apabila diwujudkan akan besar pasak dari pada tiang. Kalau sekadar janji-janji kosong tentang hal remeh, mungkin orang akan menganggap angin saja. Tetapi, jika menyangkut sesuatu yang mendasar, mereka tidak berhak memberi janji apa-apa.

Dalam pilkada nanti, kita ingin melihat apakah partai politik akan menunjukkan dirinya sebagai alat perjuangan bangsa, atau hanya alat pemburu kuasa, atau justru lebih rendah lagi: jasa “penyewaan” kendaraan politik belaka.

Partai yang sejati sebagai alat perjuangan bangsa, pasti mengurungkan niatnya mengusung kandidat kepala daerah, sekiranya mereka tidak menemukan calon yang tepat. Sebab, pilkada seharusnya hanya dipahami dengan perspektif tunggal: Mencari kepala daerah yang bisa memajukan daerahnya. Tidak ada perspektif selain itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here