Sikap Trump Picu Pembantaian Demonstran Palestina

0
58
Demonstran Palestina dibatai oleh militer Israel / Foto BBC

Nusantara.new, Al-Quds – Setelah pasukan Israel membantai sekitar 58 dan melukai 2.700 warga Palestina di Jalur Gaza, Senin (14/5) kemarin, warga Palestina tidak gentar. Terbukti sepanjang Selasa (15/5) ini warga Palestina justru mengepung wilayah-wilayah pendudukan yang dikuasai Israel. Ketegangan juga terjadi di kantong-kantong pemukiman warga Palestina di wilayah pendudukan saat terjadi penguburan warga Palestina yang tewas ditembak militer Israel.

Ketegangan itu bertepatan dengan 70 tahun apa yang disebut warga Palestina sebagai Nakbah – atau pengungsian besar-besaran warga Palestina setelah pemukiman mereka direbut warga Yahudi yang selanjutnya mendirikan negara Israel. Kemarahan warga Palestina tidak bisa dihindarkan setelah Presiden Donald Trump – melalui putrinya Ivanka Trump – meresmikan kantor Keduataan Besar AS di Kota Yerusalem.

Pembantaian Demonstran

Para pejabat Palestina mengklaim Yerusalem Timur – atau lazim disebut Al-Quds atau kota suci tempat Masjid Al-Aqsa berdiri – sebagai ibu kota negaranya. Namun Israel menganggap seluruh Yerusalem – termasuk Yerusalem Timur yang didudukinya sejak 1967 – adalah satu kota yang tak terpisahkan yang juga dikalim sebagai ibu kota negaranya.

Seorang pemuda Palestina di garis depan perlawanan

Bentrok antara demonstran warga Palestina dan militer Israel di wilayah perbatasan jalur Gaza menjadi tidak terhindarkan. Korban berjatuhan di kalangan warga Palestina yang ditembaki secara membabi-buta oleh militer Israel. Tercatat 58 tewas dan 2700 luka-luka. Jumlah korban itu terbesar sejak pergolakan mematikan di jalur Gaza pada tahun 2014 yang lalu.

Sebaliknya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung militernya yang bertindak membela diri dari serangan penguasa Islam Gaza – kelompok Hamas – yang katanya hendak menghancurkan Israel.

Tercatat sudah enam pekan warga Palestina melakukan demonstrasi di wilayah perbatasan jalur Haza hingga terjadinya bentrokan bersenjata pada Senin kemarin. Puncak aksi sebenarnya Selasa (15/5) sekarang ini. Sebagai peringatan 70 tahun pendudukan Israel yang didukung Inggris pada tanggal 15 Mei 1948. Di tanggal itu pula ratusan ribu warga Palestina mengungsi ke sejumlah negara Arab tetangganya – seperti ke Yordania atau Lebanon.

Demonstrasi warga Palestina bertajuk “Great March of Return”.  Tercatat sekitar 40 ribu warga Palestina mengepung 13 lokasi di sepanjang pagar keamanan Israel. Di sanalah terjadi pembantaian oleh militer Israel yang didukung oleh Netanyahu. “Setiap negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan perbatasannya,” ujar Netanyahu.

Netanyahu yang memiliki hubungan khusus dengan menantu Trump – Jared Kushner – itu lagi-lagi menyebutkan Hamas sebagai organisasi teroris yang berniat menghancurkan Israel dan mengirimkan ribuan orang menerobos pagar perbatasan untuk mencapai tujuannya. “Kami akan terus bertindak dengan tekad melindungi kedaulatan dan warga negara kami,” tandas Netanyahu sebagaimana dikutip dari sejumlah media Internasional.

Seorang juru bicara pasukan pertahanan Israel (IDF/Israel Defendant Forces) mengatakan tentara telah menembaki orang-orang yang melakukan “aktivitas teroris dan bukan kepada para demonstran yang dibubarkan dengan cara biasa seperti gas air mata dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”.

Pernyataan militer Israel itu dibantah oleh Presiden Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat – Mahmoud Abbas. “Hari ini, sekali lagi, pembantaian terhadap orang-orang kami terus berlanjut,” tuding Mahmoud Abbas.

Tanggapan Internasional

Juru Bicara Gedung Putih Raj Shah justru menyalahkan Hamas atas terjadinya pembantaian warga Palestina oleh militer Israel. “Hamas harus bertanggung jawab atas kematian tragis ini, karena Hamas dengan sengaja dan sinis memprovokasi warga,” tuding Raj Shah.

Kuwait sebagai sebuah negara Arab di Teluk yang bersekutu dengan Arab Saudi menyusun pernyataan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menyerukan adanya penyelidikan independen atas terjadinya aksi kekerasan ini dengan nada “marah dan sedih”. Namun usulan Kuwait ini ditentang oleh AS.

Inggris yang juga memiliki hak veto di PBB juga menyesalkan terjadinya ppembantaian itu, namun menyerukan protes harus dilakukan dengan damai. Sedangkan Jerman mengatakan meskipun Israel memiliki hak membela diri namun harus melakukannya secara proporsional. Perancis satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki hak veto di PBB – melalui presidennya Emmanuel Macron – secara tegas mengutuk pembantaian militer Israel terhadap warga Palestina.

Turki sebagai sesama negara Islam yang sikap politiknya acap kali berseberangan dengan Suriah, Iran dan sekutu utamanya Rusia, terang-terangan menuding AS dan Israel harus bertanggung jawab atas terjadinya pembantaian ini – sekaligus menarik dua duta besarnya dari kedua negara ini.

Turki memang termasuk sedikit dari negara berpenduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Selain Turki, Afrika Selatan juga memanggil duta besarnya di Tel Aviv sekaligus mengutuk serangan mematikan militer Israel terhadap warga Palestina.

Satu di antara pernyataan tegas datang dari Kepala urusan Hak-hak Azasi Manusia (HAM) PBB Zeid Ra’ad al-Hussein yang mengutuk tindakan keji militer Israel yang melakukan penembakan sehingga mengakibatkan puluhan tewas dan ribuan lainnya luka-luka.

Sulit dipungkiri, pengakuan Trump atas seluruh wilayah Yerusalem ke dalam wilayah Israel telah memicu terjadinya gejolak di wilayah-wilayah pemukiman Palestina – baik di wilayah pendudukan maupun wilayah yang dikuasai oleh otoritas Palestina. Pembukaan kantor keduataan besar AS di Yerusalem yang memicu gejolak itu semacam kado 70 tahun berdirinya negara Israel di wilayah yang sebelumnya ditempati warga Palestina.

Status Yerusalem

Secara resmi Hamas memang tidak memulai protes yang telah berlangsung selama 6 pekan, ucap seorang reporter BBC di Timur Tengah, namun Hamas tampil sebagai kekuatan pendorong. Pada akhir Maret, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, mengatakan demonstrasi itu bertujuan untuk menghapus apa yang disebut “perbatasa sementara” dengan Israel.

Hamas memang menyerukan penghancuran Israel ke akar-akarnya dan organisasinya dalam keadaan konflik secara permanen dengan negara Yahudi itu.

Lokasi Kedubes AS di Yerusalem yang baru diresmikan

Selain itu, kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak diakui dunia Internasional. Berdasarkan perjanjian perdamaian Israel-Palestina 1993, status terakhir Yerusalem harus dibahas dalam perundingan damai kedua negara dalam pembahasan tahap akhir.

Namun secara de facto, Yerusalem Timur sudah jatuh ke tangan Israel sejak Perang 1967. Sejak itu Israel telah membangun wilayah pemukman untuk 200 ribu penduduknya. Pendudukan ini meskipun ditentang oleh dunia Internasional namun mendapatkan deklarasi pengakuan oleh Presiden AS Donald J Trump pada Desember lalu.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebutkan keduataan besar AS berdiri di Yerusalem Timur yang disebut sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. Memang, sejumlah negara pernah memiliki keduataan besar di Yerusalem. Namun banyak yang memindahkan kantor kedutaannya dari Yerusalem setelah Israel mengeluarkan Undang-Undang pada 1980 yang secara resmi menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Karena memang, Yerusalem dianggap sebagai wilayah status quo oleh Dunia Internasional yang menginginkan adanya perundingan damai di antara kedua negara untuk menyepakati status kota Yerusalem. Palestina sendiri sudah mau mengalah, hanya menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya namun Israel menginginkan seluruh kota Yerusalem berada dalam kedaulatannya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here