Sikat OPM, Pemerintah Jangan Lembek

0
63

Nusantara.news, Jakarta – Serangan brutal yang menewaskan 28 karyawan PT Istaka Karya di Distrik Yigo, Kabupaten Nduga pada 2 Desemeber lalu, atau tepat pada momentum peringatan Papua Merdeka 1 Desember, seakan menjadi “puncak” dari kebrutalan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memperjuangkan kemerdekaan “negara” Papua Barat.

Berdasarkan cerita salah satu korban yang selamat, pembunuhan dilakukan dengan sangat mengerikan. Setelah disergap, tangan para korban diikat, dan disuruh berjalan jongkok ke sebuah bukit. Di sanalah pemberontak membantai para korban sambil menari-nari dan memekikkan teriakan khas hutan Papua.

Belum puas di situ, keesokan harinya gerombolan yang dipimpin Egianus Kogoya itu menyerang Pos TNI Yonif 756/Yalet di Distrik Mbua, sekitar dua jam berjalan kali dari killing field di Distrik Yigi. Satu anggota TNI, Sertu Handoko, gugur dan satu anggota lain terluka. Bahkan kemarin jumlah korban hampir saja bertambah, ketika helikopter TNI-AD yang hendak mengevakuasi korban ditembaki oleh gerombolan.

Baca: https://nusantara.news/kirim-pasukan-perang-ke-papua/

Tujuan kelompok bersenjata OPM, sesungguhnya, sudah gamblang sekali: menarik Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. “OPM menuntut kemerdekaan yang pernah dideklarasikan oleh Belanda pada 1 Desember 1961,” kata Sebby Sambom, Jurubicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka (TPNPB) beberapa hari lalu.

OPM tidak hanya bergerilya di Papua dengan mengangkat bersenjata, tapi juga di dunia internasional melalui diplomasi yang kadang sampai ke PBB. Kontak-kontak senjata sering terjadi: antara aparat keamanan dan anasir-anasir OPM, serangan OPM terhadap rakyat sipil, dan serangan terhadap rumah ibadah.

OPM juga beberapa kali berani menyerang pos-pos polisi, yang mengakibatkan tewasnya anggota Polri. Suatu ketika, kendaraan yang ditumpangi Komandan Kodim dan pengawalnya, juga disergap yang menewaskan Dandim itu.

Rohaniawan juga pernah tewas dalam serangan kelompok bersenjata terhadap rakyat sipil. Setiap tahun, para aktivis OPM merayakan Hari Kelahiran Papua Barat tanggal 1 Desember, dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Negara-negara Pasifik Barat, secara tidak langsung, sebetulnya mengakui keberadaan Papua Barat. Bendera United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adakalanya berkibar berdampingan dengan bendera salah satu negara West Pacific Rim. Lewat forum West Pacific Rim, para aktivis OPM terus berjuang bagi pengakuan negara Papua Barat di forum internasional.

Mengapa aktivitas OPM di Papua tidak pernah sirna, bahkan cenderung meningkat?

Banyak pihak yang bertanya-tanya di mana posisi TNI ? Seorang perwira tinggi TNI yang bertugas di Papua pernah mengatakan, TNI siap menghancurkan OPM jika mendapat perintah yang tegas dari Panglima Tertinggi TNI alias Presiden RI. “Jika diberikan mandat, kami siap menghancurkan OPM!”

Situasi evakuasi jenazah korban pembatanaian oleh KKB di Bukit Kabo, Kabupaten Nduga

Presiden memang memanggil Panglima TNI dan Kapolri pasca tragdedi pembantaian. Perintah Presiden sangat gamblang: “Rumpas habis KKB [Kelompok Kriminal Bersenjata] sampai ke akarnya!”. Pun begitu, implementasi di lapangan seolah berjalan lambat. Sudah hampir dua pekan sejak kejadian, tetapi para gerombolan KKB OPM itu tak juga ditangkap atau ditumpas.

Desk Papua” di kantor Menko Polhukam selama ini pun terkesan “tidak bunyi”. Perubahan nama dari OPM menjadi KKB, jelas, menunjukkan sikap yang melunak. Pendefinisian OPM sebagai KKB tidak salah sepenuhnya, tetapi istilah itu terlampau umum. Begal motor, perampok bank dan rumah misalnya, juga dapat tergolong KKB sepanjang mereka berkelompok dan memakai senjata api (tajam) dalam aksi kriminalnya.

Mengapa kelompok bersenjata yang berjuang untuk membentuk negara sendiri masih juga disebut Kelompok Kriminal Bersenjata? Apa sebutan “kriminal” bukan untuk meminggirkan TNI dalam operasi menghantam OPM? Sebab, jika menggunakan definisi KKB, maka pembentaian di Papua dipandang sebgaai gangguan keamanan yang pendekatannya adalah penegakan hukum oleh polisi. Tapi, jika ini pemberontakan maka satu-satunya jawaban adalah penumpasan secara militer.

Tak berhenti di situ, masih ada masalah krusial ketika aparat keamanan bergerak untuk menghancurkan OPM, yaitu soal HAM. Terlebih dalam konteks pemilu 2019, isu HAM ini akan merugikan Jokowi sebagai petahana. Selain menjadi sorotan lembaga HAM dunia, Jokowi juga akan berhadapan dengan para pegiat HAM di dalam negeri. Lawan-lawan politik Jokowi juga tentu tidak akan tinggal diam.

Dari segi elektoral, jika salah mengambil langkah di Papua, bisa berdampak “terhempasnya” lumbung suara Jokowi di Bumi Cenderawasih itu. Pada Pemilu 2014, suara Jokowi-JK atas Prabowo-Hatta tepaut sangat jauh. Di Papua, Prabowo-Hatta: 769.132 (27,51 persen) dan Jokowi-JK: 2.026.735 (72,49 persen), sementara di Papua Barat Prabowo-Hatta: 172.528 (32,37 persen) Jokowi-JK: 360.379 (67,63 persen).

Namun lepas dari apa pun, penyelesaian OPM sebaiknya dilakukan komprehensif. Secara taktis-operasional, TNI dan Polri segera menghancurkan dan menetralisasi para penyerang. Mereka yang tertangkap dipidanakan dengan perbuatan makar. Pemerintah juga perlu mendefinisikan OPM sebagai organisasi teroris sesuai UU Nomor 5/2018 dan UU Nomor 15/2003 tentang Terorisme.[]

Baca juga:

Kirim Pasukan Perang ke Papua

Keamanan Papua Sedang Tak Kondusif Untuk Bisnis

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here