Silang-Sengkarut Peraturan

0
181
Demi mengamankan citra Presiden Jokowi, harga premium dan solar tidak dinaikkan hingga Pilpres 2019, meski rupiah melemah terhadap dolar AS dan harga minyak dunia membubung.

SELAMA tiga tahun memerintah, Presiden Joko Widodo mengaku hambatan yang membuat pemerintahnya tak bisa berlari kencang adalah banyaknya peraturan yang tumpang-tindih. Presiden mengatakan, ada 42 ribu peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah tingkat kabupaten/kota, yang saling bertabrakan. Belum lagi peraturan yang dikeluarkan oleh para pejabat, seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur sampai peraturan bupati dan walikota.

“Saya masih pusing mengatasi 42.000 peraturan ini,” ujar Presiden dalam pembukaan Rembuk Nasional 2017 di Jakarta, Senin kemarin (23/10/2017).

Pemerintah sudah menyadari masalah ini sejak awal. Segera setelah Kabinet Kerja terbentuk pada bulan Oktober 2014, pemerintah berusaha memangkas rimba-raya peraturan tersebut, khususnya peraturan daerah (perda). Dalam enam bulan pertama saja, tercatat 139 perda yang dibatalkan Mendagri. Di tahun 2016 ada 3.153 peraturan daerah bermasalah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Perda-perda yang dibatalkan tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang atau prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tapi sekarang tak bisa lagi. April kemarin, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam pengujian atas beberapa pasal dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri tidak lagi bisa mencabut perda provinsi.

Kalaupun kewenangan Mendagri mencabut perda itu tidak dicabut oleh MK, persoalan tetap belum selesai. Karena, seperti diungkapkan Presiden, peraturan yang bermasalah itu bukan hanya perda, tapi juga peraturan di atasnya, bahkan sampai ke tingkat Undang-Undang.

Dinyatakan atau tidak sebagai penghambat gerak laju pemerintah oleh Presiden, adanya puluhan ribu peraturan perundang-undangan yang bermasalah, adalah persoalan yang luar biasa serius.

Sebagai negara hukum, pengelolaan negara ini diurus sesuai ketentuan dan aturan hukum. Nah, kalau hukumnya bermasalah serius, itu artinya negara ini juga punya masalah serius. Risikonya ada dua: Pemerintah tak dapat melakukan pengelolaan negara, atau mengelola negara tanpa dasar hukum. Keduanya sama-sama berbahaya.

Kita bersyukur, pemerintah menyadari hal ini sejak awal dan langsung melakukan pembersihan terhadap peraturan yang bermasalah itu. Meski demikian, toh tidak semua bisa dibersihkan, dan Presiden Joko Widodo masih mengeluh pusing menghadapi puluhan ribu peraturan tumpang tindih itu.

Menurut hemat kita, karena ini soal yang sangat serius, pemerintah perlu membentuk sebuah tim khusus yang secara komprehensif mengkaji masalah tersebut. Tim tersebut berasal dari aneka disiplin ilmu dan melibatkan berbagai pihak, baik akademisi, dunia usaha, dan pemerintah sendiri, baik di pusat maupun di daerah.

Tim tersebut bertugas melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dari semua tingkatan, memverifikasi masalahnya, dan membuat skema jalan keluar, termasuk kalau perlu rancangan peraturan sandingannya. Jika ditemukan peraturan di tingkat peraturan pemerintah ke bawah, ubah secepatnya dengan ketentuan baru.

Kalau menyangkut peraturan di tingkat UU, segera ajukan rancangan perubahan ke DPR. Bahwa di DPR akan menghadapi proses politik yang rumit, itu satu hal yang niscaya. Tetapi, setidaknya pemerintah sudah melakukan langkah yang sistematis. Jika penjelasan pemerintah masuk akal, dan jauh dari kepentingan sepihak berjangka pendek, DPR pun kiranya tak sulit menerima.

Mungkin prosesnya lama, karena ada puluhan ribu peraturan perundang-undangan yang mesti dikuliti satu persatu. Sisa waktu pemerintahan yang tinggal dua tahun mungkin tak cukup. Tapi, seberapa pun hasilnya nanti, itu lebih baik dari pada Presiden mengeluh pusing dengan silang-sengkarut peraturan itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here