Sim Salabim, Bumiputera Berubah Menjadi Bhinneka

2
3440
AJB Bumiputera 1912 sudah diubah oleh Pengelola Statuter (bentukan OJK) menjadi PT Asuransi Jiwa Bumiputera. Belakangan berubah lagi menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka.

Nusantara.news, Jakarta – Apa kabar proses penyehatan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang direstrukturisasi menjadi PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB)? Berhasil kah? Atau justru berantakan?

Kabar teranyar menyebutkan telah terjadi penyimpangan struktural, dramatis dan massif, syukur-syukur kalau tidak sistemik.

Ketua Tim Advokasi Penyelamatan AJB Bumiputera 1912, Jaka Irwanta, mengatakan pihaknya mendengar kabar sejak 23 Desember 2017 sudah tak ada lagi PT AJB, karena sudah berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka. Perubahan nama ini didasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT AJB Nomor 156, tanggal 23 Desember 2017.

Perubahan nama dalam akte di atas difasilitasi oleh Notaris Humberg Lie, SH, MKn.

Praktis perubahan nama ini tak hanya secara historis terputus, tapi juga menegaskan bahwa PT Asuransi Jiwa Bhinneka sama sekali merupakan entitas bisnis baru.

Perkembangan lainnya, selama masih menyandang nama AJB Bumiputera 1912, perusahaan asuransi yang lahir dari produk perjuangan itu masih mampu memungut pendapatan premi sebesar Rp6 triliun per tahun. Tapi sepanjang 2017, PT AJB hanya mampu memungut premi sebesar Rp269 miliar. Padahal direksi PT AJB hanya menargetkan pendapatan premi Rp3 triliun, realisasinya jauh panggang dari api.

“Penyehatan yang dijanjikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dagelan saja. Seolah-olah prosesnya penyehatan dan restrukturisasi, tapi praktiknya adalah perampasan aset AJB Bumiputera 1912,” ungkap Jaka kepada Nusantara.news hari ini.

Walaupun PT AJB masih hidup, menurut dia, tapi jalannya sudah tidak sesuai rencana semula. Mulai 2018 PT AJB sudah tak boleh mengambil bisnis baru, entitas bisnis baru PT Asuransi Jiwa Bhineka sama sekali kurang dikenal di pasar.

“Jadi kalau mau dibilang yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah OJK, kemudian Menteri Keuangan mewakili pemerintah,” tegas Jaka.

Tak taat hukum

Pengamat perasuransian Irvan Rahardjo mengungkapkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 2/1992 tentang Usaha Perasuransian pada 3 April 2014 mengamanatkan pembuatan UU tentang Usaha Bersama (Mutual) paling lambat 2 Oktober 2016. Berbeda dengan amanat Putusan MK tersebut, UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian bahwa ketentuan mengenai usaha bersama akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Namun, lanjutnya, tindakan OJK yang menetapkan Pengelola Statuter (PS) untuk AJB Bumiputera 1912 telah menimbulkan konflik hukum. Sebab, tindakan hukum pada badan usaha yang belum diatur oleh UU bukan dengan membuat penetapan pengambilalihan melalui Pengelola Statuter  atau proses pembuatan PP.

Melainkan, tindakannya mengacu kepada Anggaran Dasar badan usaha yang bersangkutan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berlaku sebagai UU.

Jadi, lanjut Irvan, pembentukan PS yang berlandaskan peraturan OJK dan tindakan yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan UU yang secara hierarki berada di atasnya. Pengalihan aset seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai wakil pemegang polis sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Perlu diingat, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, jika belum terdapat payung hukum untuk usaha bersama (mutual) maka Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 berkedudukan sebagai UU.

Jaka menambahkan, dalam kekosongan peraturan ini, AJB diubah jadi Perseroan Terbatas (PT), tentu tidak pas dan sama sekali salah dalam menerapkan hukum. Kalau dipaksakan, maka posisi pemerintah berbahaya karena tak melaksanakan putusan MK. “Kalau ada kekuatan politik yang menangkap isu  ini dan mengolahnya dalam Pilpres 2019, berbahaya,” kata Jaka.

Keanehan lain, lanjut dia, Bumiputera pada awalnya dimiliki oleh 7 juta pemegang polis yang sekaligus sebagai pemegang saham (mutual). Kalau PT AJB hanya dimiliki empat hingga orang saja, sehingga berbahaya secara politik.

Jaka menegaskan AJB Bumiputera 1912 sangat heritage, karena ikut dalam perjuangan mulai dari Sumpah Pemuda 1928, Boedi Utomo, persiapan kemerdekaan, sehingga UU yang diamanatkan dwan harus didasarkan usaha bersama.

Saat ditanya, bukankah restrukturisasi dilakukan lantaran AJB Bumiputera 1912 sakit? Jawa menolak mentah-mentah anggapan itu. Tudingan bahwa AJB Bumiputera tidak sehat karena salah dalam memakai kacamata, bagaimana mungkin perusahaan mutual diukur dengan logika PT?

“Inikan sama saja main sepak bola tapi peraturan yang diterapkan adalah peraturan badminton. Maka AJB Bumiputera 1912 divonis tidak sehat,” ejeknya.

Sejak AJB Bumiputera 1912 memang modalnya nol. Artinya, jika hasil usaha AJB Bumiputera 1912 menguntungkan, maka keuntungan itu dibagi berdasarkan kepesertaan pemegang polis. Sebaliknya, jika hasil usaha itu merugi, maka kerugian itu ditanggung renteng kepada para pemegang polis.

“Belanja sebagai penjajah saja mendukung dan bahkan membantu konsep gotong royong yang tanpa modal ini seperti D’ Loyd di Inggris. Semua risiko ditanggung bersama, Mengapa pemerintah hari ini malah memporak-porandakannya,” sesal Jaka.

Pengukuran AJB Bumiputera 1912 menggunakan ketentuan risk based capital (RBC) sudah pasti njomplang minusnya. Karena RBC bukan alat ukur mutual, melainkan asuransi konvensional. Nah, berdasarkan alat ukur yang keliru itulah OJK memutuskan melakukan restrukturisasi, yang hasilnya bukan membaik, malah semakin buruk.

Evaluasi skema restrukturisasi

Jika dievaluasi skema restrukturisasi, menurut Irvan, ternyata tidak akan menyelesaikan permasalahan pokok yang dihadapi AJB Bumiputera 1912. Ada beberapa faktor penyebab dan yang mempengaruhinya.

Pertama, ketiadaan payung hukum atas kedudukannya sebagai usaha bersama (mutual).

Kedua, solusi yang telah dilaksanakan tidak melalui due process (proses penyiapan) karena restrukturisasi mengabaikan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912. Program dan strategi restrukturisasi tidak dipersiapkan secara komprehensif, bersifat trial and error dan telah diragukan kelayakannya sejak awal.

Ketiga, terdapat risiko gangguan perekonomian nasional yang bersifat sistemik. Defisit yang semakin besar dari semula Rp17 triliun menjadi Rp20,16 triliun.

Keempat, tidak adanya hubungan kepemilikan dan pengendalian antara AJB Bumiputera 1912 dengan Evergreen Group. Adapun, perjanjian pembagian keuntungan antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT AJB sebesar 40% dari laba PT AJB untuk jangka waktu 12 tahun, sangat disangsikan akan dapat terwujud. Perusahaan baru biasanya membutuhkan waktu panjang untuk menghasilkan laba dan mencapai stabilitas (going concern).

Selain itu, ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini terkait penentuan penggunaan laba yang dapat dibagikan sebagai dividen atas nama  perusahaan baru rentan terhadap praktik transfer pricing.

OJK Baru harus minta PS mengembalikan status ownership  AJB Bumiputera 1912 seperti semula , yaitu berbentuk mutual beroperasi penuh. Tapi untuk mencapai hal tersebut memang dilematis bagi PS, karena mereka sudah membuat kontrak dengan investor baru. Walaupun ada risiko digugat balik oleh investor.

Demikian pula  tidak sedikit–sekitar Rp70 miliar–biaya restrukturisasi  yang sudah keluar dan  menjadi beban AJB Bumiputera 1912. Banyak pihak di luar  yang ikut menikmati.

Konglomerat Erick Tohir yang sedianya menyuntikkan modal Rp2 triliun pun tak kunjung masuk. Namun dia sudah mendapatkan brand, teknologi informasi, sumber daya manusia, infrastruktur, jaringan agen, consumer trust dari PT AJB. Namun semua harus dibatalkan dan harus melepas nama PT AJB, hingga akhirnya berganti menjadi PT Asuransi Jiwa Bhineka.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, maka perlu dilakukan moratorium atas restrukturisasi yang masih dijalankan oleh PS. Selanjutnya, membentuk tim independen yang mewakili berbagai bidang keahlian dan perwakilan pemangku kepentingan.

Tim independen melakukan tindakan hukum yang diperlukan berlandaskan prinsip kepatuhan (legal compliance) dan praktik terbaik (best practices) dalam restrukturisasi perusahaan yang berbentuk usaha mutual.

Semua langkah tersebut sebenarnya tak diperlukan jika OJK sejak awal menerapkan legal compliance dan best practices dalam melakukan restrukturisasi AJB Bumiputera 1912.

Sim salabim, Bumiputera pun kini berubah nama menjadi Bhinneka. Bumiputera 1912, namamu memang menyejarah, sekalipun asetmu dijarah…![]

2 KOMENTAR

  1. Bumiputera adalah asuransi perjuangan,bumiputera bagai membidani lahirnya indonesia ,kami berharap pemerintah ikut meyelamatkan bumiputera,karena bumiputera milik bangsa indonesia bukan milik perorangan ,semoga bumiputera bangkit kembali dr sakitnya

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here