Sim Salabim, Terpidana Kejari Jakut Pun Menghilang

0
218
Jaksa Agung HM Prasetyo berjanji akan menindak tegas tiga oknum jaksa dan akan mencopot Kajari Jakarta Utara Roberthus Melchisedek Tacoy terkait hilangnya dua terpidana.

Nusantara.news, Jakarta – Katanya zaman now, tapi kok perilaku tiga oknum jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara kok masih pakai gaya lama dalam mengurus perkara? Alhasil Kepala Kejari Jakarta Utara pun terancam dicopot.

Ihwal terancamnya Kajari Jakut akan dicopot terkait tiga oknum jaksa yang dilaporkan ke Komisi Kejaksaan (Komjak) karena dituduh membebaskan terpidana saat akan mengeksekusi putusan Mahkamah Agung. Hal itu diketahui ketika pelapor melakukan pengecekan ke LP Cipinang dan LP Pondok Bambu.

Kasus ini bermula soal utang piutang antara terpidana Lidya Wirawan dan France Novianus kepada Elly Wati senilai Rp3,94 miliar. Pinjaman itu diberikan secara bertahap dan dikembalikan juga secara bertahap, namun pada tahap akhir kedua terpidana tak bisa memenuhi janji sehingga menyebabkan kerugian di pihak Elly senilai Rp3,94 miliar.

Atas mandegnya utang tersebut, Elly Wati menunjuk kuasa hukum Shalih Mangara Sitompul untuk memperkarakan masalah utang itu dengan tuduhan penipuan.

Kuasa hukum pelapor, Shalih Mangara Sitompul mengatakan awalnya telah ada surat perintah untuk tiga orang jaksa untuk melaksanakan putusan MA atas terpidana Lidya Wirawan dan France Novianus. Vonis kedua terpidana itu telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), keduanya terbukti melakukan tindak pidana penipuan melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55.

Kedua terpidana divonis 2,5 tahun. Shalih menyebut eksekusi itu lama dilakukan, padahal putusan MA telah keluar sejak (24/1) lalu. Akhirnya salah satu jaksa MY mengirim surat panggilan pertama kepada kedua terpidana, tetapi keduanya tidak memenuhi surat panggilan tersebut hingga panggilan ketiga.

Kemudian pada Rabu (8/11) Shalih menyaksikan jaksa MY melakukan eksekusi putusan MA tersebut terhadap dua terpidana itu. Keduanya ditangkap di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Lidya dan France ditangkap dan dibawa dengan mobil Xenia warna putih, dengan didampingi 4 orang aparat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menuju kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Menurutnya para terpidana seharusnya diantarkan ke LP Cipinang dan LP Pondok Bambu, tetapi berdasarkan informasi keduanya dibawa terlebih dulu ke Kejari Jakut. Namun ia menduga kedua terdakwa telah dilepaskan di jalan sebelum tiba di Kejari Jakut.

“Kedua terpidana dalam perjalanan ke Kejari Jakut telah dibebaskan. Dengan dibebaskannya kedua terpidana itu kami menduga telah terjadi adanya pelanggaran perilaku aparat penegak hukum, diduga adanya pelanggaran tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan jabatan, perilaku aparat kejaksaan tidak profesional,” ujarnya.

Ia mengaku sempat mengecek ke LP Cipinang dan LP Pondok Bambu tempat keduanya seharusnya ditempatkan. Namun setelah dicari keduanya tidak ada.

“Saya cek ke Cipinang tidak ada tahanan, saya cek ke Pondok Bambu tidak ada tahanan. Terus saya tanya ke jaksanya bilang tanya aja sama atasan saya pak,” ujar Shalih.

Sementara anggota Komisi Kejaksaan Yuswa Kusuma membenarkan pelaporan tersebut. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kejati DKI, pihak Kejati DKI akan melakukan proses hukum selama satu minggu setelah itu laporan tersebut akan dikembalikan lagi ke Komjak terkait hasil pemeriksaan.

Setelah itu nantinya Komjak akan menggelar rapat pleno. Hasilnya akan ditentukan apakah akan diteruskan ke Kejagung atau tidak.

“Kami koordinasikan ke Kejati DKI. Lalu nanti kita plenokan. Setelah itu ditelaah layak tidak diteruskan ke Kejagung atau tidak. Sekarang untuk sementara klarifikasi, memberi kesempatan. Hasilnya nanti Kejati lapor ke kami. Kami ngontrol apa hukumannya sudah dilksanakan belum kita rekomendasikan ke Kejagung nantinya,” ungkap Yuswa.

Terancam dicopot

Dengan meledaknya kasus pelepasan terpidana Lida Wirawan dan France Novianus, membuat nasib Kepala Kejari Jakut, Roberthus Melchisedek Tacoy, terancam. Ia harus mempertanggungjawabkan atas pembebasan dua terpidana secara ilegal.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan pihaknya tak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada jaksa yang terbukti melepas terpidana 2,5 tahun penjara tersebut.

“Kalau benar kita tindak itu ya, tidak ada kompromi soal itu ya, kejaksaan sekarang tidak ada kompromi kalau ada penyimpangan-penyimpangan itu ya,” tegas Prasetyo di Kejagung, pekan lalu.

Prasetyo menilai apabila tindakan jaksa sebodoh itu melepas pelaku kejahatan, maka dirinya akan mencari kebenaran. Meski diakui, Prasetyo belum mengetahui kejadian tersebut.

“Saya belum paham, nanti saya tanyakan ke Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawasan) ya. Saya rasa tidak ada jaksa sebodoh itu ya untuk melepaskan tahanan itu, tentunya kita cari benar atau tidak,” ungkap Prasetyo.

Dengan sikap tiga oknum jaksa di Kejatri Jakarta Utara tersebut maka berkonsekuensi pada tanggung jawab jabatan yang diharus dipikul oleh Kajari Jakarta Utara Roberthus Melchisedek Tacoy. Karirnya terancam lantaran dianggap tidak mampu membina bawahannya.

Hikmah yang bisa diambil, para jaksa harus bekerja secara profesional dan tidak boleh bermain-main terkait terlingungan ataupun membiarkan terpidana melarikan diri. Dengan demikian semua pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Termasuk Kajari Jakarta Utara harus siap mempertanggungjawabkan jabatannya di hadapan Jaksa Agung HM Prasetyo. Inilah saatnya membersihkan kejaksaan dari tikus-tikus yang mencoreng nama baik Korps Adhiyaksa. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here