Simalakama Freeport

0
151
Tambang emas PT Freeport Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Indonesia Asahan Alumuniun (Inalum) 51,23 persen sebesar Rp55,8 triliun (ekuivalen dengan US$3,85 miliar), berpotensi menimbulkan permasalahan bagi PT Inalum dalam jangka pendek.

Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan panjang lebar alasan pengambilalihan Freeport melalui kultwit dengan hastag simalakama.

Dalam kultwit sebanyak 100 cuitan itu, Said Didu menjelaskan proses dan latar belakang pembelian 51 persen saham Freeport Indonesia oleh Inalum. Atas sikap kritisnya itu, memunculkan spekulasi alasan dicopotnya Said Didu sebagai komisaris di PT Bukit Asam Tbk (PTNA) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTBA. Said Didu diberhentikan dengan alasan sudah tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan Pemegang Saham Dwi Warna. Pemegang Saham Dwi Warna adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN.

Menurut Said, pembelian Freeport oleh Inalum menimbulkan perdebatan apalagi di tahun politik. Ada enam hal yang dicermatinya. (1) kenapa harus dibeli 2) kenapa baru sekarang 3) kenapa harganya harus sebesar itu 4) kenapa harus utang dari LN, 5) bagaimana penyelesaian masalah lingkungan, dan 6) pengeloaan.

Inalum dalam hal ini sebenarnya tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membayar utang baik pokok dan bunga.

“Untuk membeli 51 persen saham Freeport, Inalum sudah utang US$ 4 miliar. Lalu Inalum akan pinjam lagi untuk membangun smelter dan tambang bawah tanah. Dengan kondisi seperti ini, pada 2019 Inalum berpotensi mengalami kesulitan keuangan,” kata Said, Jumat (28/12/2018).

Jika kondisi seperti ini, lanjut Said, ada kemungkinan Inalum akan meminta porsi dividen yang lebih tinggi kepada anak usaha seperti, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS). Ujung-ujungnya, dividen untuk setoran ke negara menjadi berkurang karena membayar utang.

Wajar saja Inalum meminta deviden lebih, sebab pada 27 November 2017 lalu, Inalum sudah ditunjuk menjadi Induk Holding BUMN Tambang pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Inalum yang berisi keputusan untuk menjadikan seluruh saham seri B milik negara RI di ANTM, PTBA, dan TINS sebagai tambahan penyertaan moda negara RI ke Inalum. Hal ini menyusul pasca terbitnya keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 887/KMK.06/2017 tentang penetapan nilai penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham Inalum.

Inalum menjadi punggawa bagi empat anak usahanya: 65% saham PT Antam Tbk; 65,02% saham PT Bukit Asam Tbk; 65% saham PT Timah Tbk; dan 9,36% saham PT Freeport Indonesia.

Soal ini, pada Januari 2018 lalu, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) sempat memohon uji materiil PP 47/2017. Sebab pembentukan holding tambang yang menghapus status BUMN ANTM, PTBA, dan TINS bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba.

Sayangnya, Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materil atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2017. Dalam putusan MA yang terbit pada 6 Maret 2018 lalu, PP 47/2017 dinyatakan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang BUMN dan UU Keuangan Negara, sehingga tetap sesuai dengan tujuan Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Kembali ke soal Freeport, transaksi pembelian 51 persen saham tersebut, kata Said cenderung menguntungkan Freeport McMoRan. Pertama, Freeport mendapatkan kepastian operasi hingga 2041. Padahal pemerintah bisa menunggu kontrak habis tahun 2021 maka Freeport akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Disebutkan dalam kontrak karya generasi II 1991-2021 era Ginanjar Kartasasmita tercantum, bahwa pihak Freeport berhak meminta perpanjangan kontrak 2×10 tahun setelah kontrak habis. Dan pemerintah tidak bisa menghalangi tanpa alasan rasional. Ketiga, kontrak hanya tunduk pada UU yang sudah berlaku saat kontrak ditandatangani.

Atas dasar butir 18 dan posisi Kontrak Karya Freeport dengan pemerintah Indonesia tahun 1991 “setara” dengan UU karena mendapatkan persetujuan dari DPR. Dan ini menjadikan alternatif penyelesaian kontrak setelah 2021 menjadi terbatas kecuali pemerintah siap berperkara di Arbitrase.

Ancaman arbitrase inilah yang paling sering digunakan. Jika terjadi perkara arbitrase maka operasional tambang Freeport berhenti sebulan saja, diperkirakan Freeport sangat sulit atau tidak mungkin lagi dibuka dan dioperasikan selamanya karena ada persoalan teknis dan non teknis muncul.

Masalah nonteknis adalah kemungkinan “diambilalihnya” tambang oleh suku-suku Papua yang merasa berhak dan kemungkinan masuknya OPM menguasai lokasi. Masalah teknisnya bahwa terowongan tambang yang panjangnya sudah sekitar 600 km akan runtuh karena tidak dipelihara lagi.

Selain itu, jika Freeport berhenti operasi maka ekonomi Papua diperkirkan akan menghadapi masalah serius karena peran Freeport terhadap ekonomi Papua sangat dominan. Jika ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yang membuat masalah makin rumit.

Padahal kontrak Freeport II tahun 1991, diuraikan Rizal Ramli cacat hukum, karena hasil dari menyogok Menteri Pertambangan saat itu. Karena kontrak itu cacat hukum, mengingat hasil penyogokan, maka tidak ada lagi Sanctity Of Contract (kesucian kontrak).

Freeport memang berhak mengajukan perpanjangan kontrak (opsi: entitle to apply), tetapi tidak otomatis: subject to Government Approval. Jadi tergantung pemerintah mau terima atau menolak.

“Kok diplintir jadi wajib diperpanjang? Pemerintah RI punya alasan yang sangat reasonableuntuk tidak memperpanjang kontrak Freeport: wanprestasi PTFI dalam jadwal divestasi, smelter, merusak lingkungan, track record menyogok pejabat. Ingat kasus penyogokan Lookheed ke Perdana Menteri Jepang Tanaka pada 1975–197676. Lookheed dihukum dan PM Tanaka jatuh,” tutur Rizal.

Baca juga: Hadapi Freeport dengan Cara Out of The Box

Kedua, Freeport dapat uang tunai US$ 4 miliar dari penjualan 51 persen saham. Untuk mengambil saham Freeport, Inalum menerbitkan surat utang global sebanyak US$ 4 miliar. Di mana, sebanyak US$ 3,85 miliar digunakan untuk membeli saham dan US$ 150 juta untuk refinancing.

Obligasi ini terdiri dari 4 masa jatuh tempo dengan rata-rata kupon sebesar 5,99%. Adapun rinciannya, pertama US$ 1 miliar dengan kupon 5,23% dan tenor hingga 2021. Kedua, US$ 1,25 miliar dengan kupon 5,71% dan tenornya hingga 2023. Ketiga, US$ 1 miliar dengan kupon 6,53% serta tenor sampai 2028. Terakhir, US$ 750 juta dengan kupon sebesar 6,75% hingga 2048.

Dalam penerbitan obligasi ini, BNP Paribas dari Perancis, Citigroup dari Amerika Serikat, dan MUFG dari Jepang menjadi koordinator underwriter. Sementara, CIMB dan Maybank dari Malaysia, SMBC Nikko dari Jepang, dan Standard Chartered Bank dari Inggris sebagai mitra underwriter. Obligasi global ini mendapatkan rating Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch.

Said menyebut, mekanismenya memang menggunakan mekanisme korporasi. Maka seluruh perhitungan harga dan mekanisme pembayaran adalah mekanisme korporasi, termasuk cara menghitung nilai saham dipastikan menggunakan standar intermasional. Namun yang diragukan jika dalam prosesnya ada ‘penumpang gelap’. Pertanyaannya apakah pembayaran tersebut beli saham atau beli PI Rio Tinto?

Adanya hak PT Rio Tinto bersumber dari ‘pinjaman’ modal investasi ke Freeport yg dibayar lewat hak pengambilan sebagian produk Freeport untuk dijual oleh Rio Tinto. Sederhananya Freeport menggadaikan produk tambang Freeport ke Rio Tinto. Proses ini yang nantinya menjadi simalakama.

Perlu diingat bawah masalah Rio Tinto muncul saat tercapai kesepakatan bahwa Freeport setuju menjual sahamnya secara mayoritas ke pihak Indonesia dan Rio Tinto menemui pemerintah Indonesia bahwa dia punya “hak gadai” di Freeport dan meminta dicarikan solusi.

“Saya tidak pernah membaca solusi ini secara terbuka tapi saya bisa menduga bahwa pemerintah meminta agar Freeport membebaskan “hak gadai” Rio Tinto dengan cara mengembalikan atau membayar utang Freeport ke Rio Tinto. Perkiraan saya seperti itu,” jelas Said.

Artinya yang terjadi adalah Freeport Mc Moran menerima pembayaran dari PT Inalum dan sebagian digunakan untuk membayar Rio Tinto. Berapa besarnya? Itu urusan internal Freeport Mc Moran dengan Rio Tinto.

Ketiga, Freeport mendapatkan kepastian pengelolaan tambang. Perbedaan utama kontrak tambang dengan migas antara lain; status asset, kepemilikan produk, hak atas cadangan yang ada, dan penyelesaian saat akhir kontrak.

Status asset di migas bahwa semua asset – termasuk sendok makan pun – di migas adalah milik negara karena dibayar negara lewat cost recovery sementara asset di kontrak tambang semuanya adalah milik kontraktor. Sehingga kalau asset di tambang mau diambil harus dibayar.

Nah, kepemilikan produk di migas langsung terbagi antara milik kontraktor dan milik negara sesuai kontrak. Sementara semua produk tambang adalah milik kontraktor. Kontraktor membayar ke negara lewat pembayaran royalti dan penerimaan lainnya.

Demikian juga hak atas cadangan yang ada bagi kontraktor migas hanya berhak terhadap prosentase produk sesuai kontrak sampai masa kontrak habis, sementara di tambang semua cadangan menjadi hak kontraktor sampai masa kontrak habis atau cadangan habis.

Untuk penyelesaian di akhir kontrak Migas maka semua asset dan cadangan diambil negara secara gratis karena sudah dibayar ke kontraktor lewat mekanisme cost recovery sementara tambang, kecuali cadangan maka semua asset tetap milik kontraktor. Padahal dari hasil perhitungan berbasis kaidah-kaidah profesional dan sesuai aturan tidak benar membeli punya sendiri.

Keempat, mendapat kepastian pajak. Terkait pemberian jaminan kepastian pajak tetap dengan istilah “nail down” sampai 2041. Tentu diskusi yang muncul adalah apa hak pemerintah sekarang memberikan jaminan tersebut, sementara bisa saja pemerintahan berikutnya mengubah (bisa naik atau bisa turun).

Apalagi dari dulu pihak Freeport selalu meminta jaminan ini demi kepastian investasi karena investasi tambang bawah tanah dan smelter sangat besar, resiko tinggi, marjin kecil dan pengembalian lama sehingga sangat sensitif dengan besaran pajak.

Padahal itu hanya janji-janji Freeport saja yang akan menggelontorkan investasi sebesar 20 miliar dollar Amerika Serikat hingga 2041 untuk kegiatan operasionalnya. Buktinya, hingga kini smelter juga ‘tidak pernah’ dibangun. Bila merujuk UU 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemegang kontrak karya tidak boleh mengekspor hasil tambang jika tak memberi nilai tambah terhadap produk itu. Artinya, setiap perusahaan tambang termasuk Freeport wajib memiliki smelter di Indonesia. Penjualan produk mentah hasil tambang di dalam negeri dikecualikan dari regulasi itu. Padahal membangun smelter telah menjadi kewajiban fundamental Freeport dan itu sudah tertuang dalam perpanjangan Kontrak Karya pada 1991, serta semua ketentuan tersebut telah diatur tegas dalam UU Minerba Tahun 2009.

Kelima, denda atas kerusakan lingkungan hidup tidak dikenakan. Tidak tanggung-tanggung, masalah kerugian lingkungan mencapai Rp 185 triliun, menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) walau dalam pernyataan akhir BPK menyebut itu bukan kerugian negara.

Baca juga: Pansus Freeport Mendesak

Padahal kerusakan ekosistem akibat pengelolaan limbah Freeport sangat besar. Bisa dibayangkan dimasukkannya limbah tailing dengan status B3 bukan karena limbah kimia berbahaya tapi saking bersarnya jumlah limbah mencapai 150.000 – 200.000 ton perhari. Sementara BPK meralat menjadi ‘bukan kerugian negara’.

Solusi kebijakan menghilangkan kewajiban inilah yang terjadi dalam penyelesaian divestasi. Pihak Freeport McMoran kini bisa menghindar dari sanksi lingkungan karena dalam kontrak karya berbunyi bahwa kedua belah pihak hanya mengakui hukum yang sudah sudah berlaku saat kontrak ditandatangani tahun 1991, sementara UU Lingkungan disahkan setelah tahun 1991.

Wajar jika kemudian sejumlah politisi di senayan menggulirkan wacana Hak Angket. Hal ini didasari mekanisme DPR untuk menemukan kebenaran dari kecurigaan yang begitu banyak, mengingat divestasi tersebut penuh dengan kejanggalan dan memunculkan kecurigaan.

Apalagi pengambialihan saham Freeport tidak pernah ada dalam rencana pemerintahan Jokowi sebelumnya. Saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi tidak pernah membuat janji politik tentang pembelian saham Freeport. Janjinya hanya membeli saham Indosat. Lalu mengapa Freeport baru dibeli sekarang justru mendekati Pilpres 2019?[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here