Simpang Siur Perberasan: Dari Darmin, Enggar, Amran, dan Buwas

0
92
Seluruh gudang Bulog sudah penuh, itu sebabnya Dirut Bulog menolak impor beras berikutnya sebagaimana diorder oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Nusantara.news, Jakarta – Simpang siur perlunya Indonesia mengimpor beras lagi atau tidak belakangan mengemuka, kegaduhan antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang di back up Menko Perekonomian Darmin Nasution berhadap-hadapan dengan penolakan impor oleh Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) dan data Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Sejak reformasi data perberasan kita tidak pernah kompak, selalu ada perbedaan angka antara Menteri Pertanian, Bulog, dan Menteri Perdagangan. Tentu saja kegaduhan ini mengundang tanda tanya besar, benarkah kita butuh impor? Apalagi memasuki tahun politik, jangan-jangan ada yang sedang berburu rente di balik ribut-ribut perlu tidaknya kita impor beras lagi.

Tapi kalau disadari, sebenarnya kisruh data beras ini menjadi tanggung jawab Presiden untuk mengkonsolidasikannya. Makin ribut para menteri soal beras, makin makin menggerogoti kredibilitas sang presiden, karena dianggap tidak becus mengendalikan menterinya. Apatah lagi mau mengendalikan kisruh soal perberasan.

Awalnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersikeras memerintahkan Dirut Bulog Buwas untuk mengimpor lagi 1 juta ton beras sebagai sisa kuota yang telah disepakati dalam rapat koordinasi antar menteri di Istana Negara dua pekan lalu. Sebelumnya Bulog sudah mengimpor 500 ribu ton beras ditambah 500 ribu ton lainnya, sehingga masih tersisa 1 juta ton sesuai yang disepakati rapat koordinasi.

Hadir dalam rapat itu Presiden Jokowi, Mensesneg Pratikno, Mensekab Pramono Anung, Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Dirut Bulog.

Namun Buwas menolak impor 1 juta ton beras sisanya lantaran seluruh gudang Bulog sudah penuh beras impor dan mungkin juga sebagian dari beras hasil panen petani. Stok beras di gudang-gudang Bulog di selurh tanah air sudah mencapai 2,4 juta ton, hingga akhir tahun bisa menembus 3 juta ton. (Baca:

Menurut kajian perberasan, batas aman cadangan beras nasional minimal 1 juta ton. Artinya, argumentasi Buwas bisa dipertanggungjawabkan. Namun Enggar tetap ngotot agar 1 juta ton sisanya tetap diimpor karena sudah menjadi kesepakatan, Buwas ngotot menolak impor lagi karena memang gudangnya sudah penuh.

Tambahan pula Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Sumardjo Gatot Irianto mengungkapkan selama periode Oktober 2017–Agustus 2018, luas tanam padi meningkat 945 ribu hektar (ha) dibanding periode yang sama tahun lalu. Dengan asumsi panen terjadi pada 900 ribu ha lahan dengan rata-rata produktivitas 5,2 ton per ha, maka tambahan pasokan selama 11 bulan terakhir sekitar 4,68 juta ton. Artinya, kinerja produksi beras tahun ini justru optimal.

Sementara Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi menambahkan saat ini pasokan beras di pasaran sangat mencukupi. Indikatornya bisa terlihat dari tiga hal. Pertama, pasokan beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini mencapai 2,6 juta ton atau jauh melesat dari periode yang sama tahun lalu yang hanya di kisaran 200 ribu ton. Semua gudang di Bulog penuh. Kalau gudang di Bulog penuh artinya apa? Produksi melimpah.

Kedua, berdasarkan pantauan beras yang masuk ke DKI Jakarta di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pekan ini, stok beras di PIBC mencapai 47 ribu ton atau hampir dua kali lipat kondisi normal yang berkisar 20 ribu hingga 25 ribu ton. Kalau barang sampai menumpuk di PIBC berarti barang masuk lebih banyak dari pada yang dibutuhkan masyarakat.

Ketiga, proyeksi hasil panen gadu untuk tiga bulan ke depan juga di atas konsumsi masyarakat. Proyeksi hasil panen tersebut diambil berdasarkan luas tanam. Rinciannya, pada September ini hasil panen di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 3,8 juta ton beras, Oktober 3,2 juta ton beras, November 2,95 juta ton. Sementara, rata-rata kebutuhan konsumsi beras maksimal 2,5 juta ton. Kalau produksi itu masih tinggi dari kebutuhan, kira-kira cadangan Bulog dipakai nggak stoknya? Nggak mungkin dipakai kan?

Namun sayangnya Darmin meragukan data Kementerian Pertanian, data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) sering meleset. Ia mengatakan pihak yang mempunyai data terkait angka perkiraan produksi beras adalah Kementan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pihak yang punya instrumen untuk bikin data itu Kementan. Data Kementan meleset setiap tahun. Sudah dibilang betulkan, keluar lagi itu datanya.

Menurut Darmin, akurasi data menyangkut proyeksi produksi beras tersebut penting karena turut mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya terkait impor. Data proyeksi produksi beras Kementan yang disoroti oleh Darmin yaitu sebanyak 13,7 juta ton dalam tiga bulan awal 2018.

Secara rinci, angka proyeksi produksi beras tersebut terdiri dari 2,5 juta ton pada Januari 2018. Kemudian 4,7 juta ton pada Februari 2018 dan 6,5 juta ton pada Maret 2018.

Namun, ketika dilakukan rapat koordinasi membahas beras pada 19 Maret 2018, stok beras medium dan premium tinggal 590 ribu ton, atau berkurang dari stok 903 ribu ton per 15 Januari 2018. Jumlah stok tersebut tidak terlalu banyak mengingat kebutuhan konsumsi beras sebulan secara keseluruhan mencapai 2,4 juta ton.

Kemudian, rapat koordinasi dilakukan kembali pada 28 Maret 2018 karena waktu panen raya sudah akan habis. Ketika itu, pemerintah memutuskan untuk impor satu juta ton sehingga total izin impor telah mencapai dua juta ton sepanjang tahun ini.

Dikatakan (Maret 2018) 6,5 juta ton proyeksi produksi. Memang stok naik menjadi 649 ribu ton tetapi tidak ada apa-apanya. Panen raya mau habis, siapa yang percaya bahwa ini akan baik-baik saja ke depan, demikian Darmin.

Lepas dari polemik impor beras di atas, ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengaudit dan hasilnya mencengangkan. BPK mengungkapkan ada 11 kesalahan impor beras, gula, garam, hingga daging sapi. Kesalahan itu antara lain, penerbitan Persetujuan Impor (PI) tanpa koordinasi dari kementerian terkait.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 BPK, kesalahan impor pangan terjadi karena penerbitan persetujuannya tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Menurut BPK, Menteri Perdagangan seharusnya dapat melakukan penyesuaian melalui koordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kesalahannya terjadi karena persetujuan impor tak ditetapkan melalui rapat koordinasi di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Penerbitan PI beras sebanyak 70.195 ton dengan realisasi sebanyak 36.347 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. PI ini secara jelas menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan lalai dalam memberikan PI.

Yang jelas, sampai detik ini antara Mendag, Mentan, Bulog dan kadang BPS tidak memiliki neraca beras bersama, wajar kalau kemudian kegaduhan soal perberasan selalu muncul dan menimbulkan syak wasangka. Ada perburuan rente lah, ada ketidakbecusan Kementan lah, kekerasan penolakan impor Dirut Bulog lah. Semua ini hanya bisa diatasi lewat ketegasan kepemimpinan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here