Simulasi Pemilu Nasional Harus Digelar di Berbagai Dapil

0
74

Nusantara.news, Surabaya – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah sudah di depan mata. Di Jawa Timur (Jatim), Pilkada dijadwalkan digelar di 18 kabupaten/kota. Termasuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Juni 2018.

Terkait itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo kepada wartawan menyatakan Simulasi Nasional Pemungutan dan Perhitungan Suara serentak harus digelar di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai dengan tipikal pemilih, jenis daerah, dan budaya pemilih. Tujuannya untuk mendapatkan hasil simulasi yang komprehensif.

Dia mengatakan, simulasi nasional itu sangat penting dan bertujuan agar tata cara baru pelaksanaan pemilu serentak bisa di pahami oleh masyarakat, termasuk masyarakat pemilik suara di pemilu.

“Diharapkan masyarakat dan Pemerintah Daerah mendukung simulasi nasional ini, agar tata cara baru pemilu serentak tahun 2019 dapat dipahami peserta pemilu dan masyarakat pemilih,” kata Anggota DPR RI Dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo), Minggu (1/10/2017).

Fandi menjelaskan, Komisi II DPR RI telah menghadiri simulasi nasional pemungutan dan perhitungan suara Pemilu serentak 2018 di Dusun Kadunangu, Desa Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Fandi menambahkan, sosialisasi dengan didukung semua elemen sangat penting sebagai bentuk penjabaran undang-undang serta melihat langsung segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 dan PKPU  terkait untuk diimplementasikan dengan tepat dan benar.

Tujuan lainnya, yang juga tak kalah penting adalah agar semua pihak bisa mengetahui sistem keterbukaan dalam pemilu, termasuk di suatu daerah berapa jumlah pemilihnya, jumlah TPS nya, serta ketentuan lain yang harus diketahui oleh masyarakat.

“Dalam simulasi diharapkan bisa diketahui dengan tepat, misalnya berapa pemilih di tiap TPS agar pungut-hitung di TPS tidak melampaui pukul 24.00 WIB,” jelasnya.

Selain itu, simulasi ini juga terkait detail tata cara berkaitan dengan pengaturan baru juga dilihat implementasinya, mulai dari penyampaian C6 yg harus didampingi pengawas TPS, tidak dimulainya pemilihan tanpa kehadiran pengawas TPS, perubahan konten pada form C6 yg mencantumkan keharusan membawa e-KTP dan Pidana atas penyalahgunaan C6, tata cara pengisian C7 yg jarus ditandatangani oleh calon pemilih, sampai dengan perubahan kotak suara menjadi transparan dan pengaturan penggunaan alat bantu baru hitung cepat.

Fandi memberikan catatan terkait pelaksanaan simulasi nasional pemungutan dan perhitungan suara di kawasan tersebut. Diantaranya, ukuran bilik suara disesuaikan dengan ukuran kertas suara. Kemudian, alur pencoblosan serta konten peringatan terkait pidana penyalahgunaan form C6. Pengaturan penggunaan A5 pindahan dan pemilih dengan menggunakan e-KTP.

Selanjutnya, pelatihan petugas KPPS dan Pengawas TPS supaya disiplin dan menyesuaikan dengan UU 7 tahun 2017 dan PKPU serta Perbawaslu.

Jika simulasi ini digelar ke daerah-daerah maka hasilnya akan lebih komperhensif di Pemilu 2019 mendatang. Dan, yang tak kalah penting adalah untuk menghindari segala bentuk peluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan, dan pasca pemungutan suara.

Berikut kabupaten/kota di Jatim yang dijadwalkan menggelar pilkada serentak 2018, yakni Kabupaten Ngawi (April), Kota Blitar, Lamongan, Ponorogo, Kabupaten Kediri (Mei), Situbondo, Jember, Gresik, Kota Surabaya (Juni), Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Banyuwangi, Sumenep, Kabupaten Malang (Juli), Sidoarjo (Agustus), Kabupaten Blitar (Oktober), dan Pacitan (November).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here