Sinkronisasi Kebijakan

0
64

PEMERINTAH DKI Jakarta seperti kehilangan akal mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibukota. Bagaimana tak mumet, berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari.

Jumlah total kendaraan bermotor di Jakarta pada akhir 2016, tercatat 16.553.636 unit atau 16% dari total nasional. Jumlah ini hanya kalah sedikit dari Jawa Timur, yang luas wilayahnya 72 kali luas Jakarta. Sementara pertumbuhan panjang dan luas jalan yang hanya 0,01 persen per tahun.

Oleh sebab itu, berbagai kebijakan diberlakukan. Mulai dari pemberlakuan pembatasan penumpang yang dulu dikenal dengan 3-in-1, pemberlakuan nomor polisi ganjil-genap untuk mobil penumpang pribadi, pembatasan daerah operasi sepeda motor.

Sebulan terakhir ada rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas pembatasan daerah operasi sepeda motor. Namun, pekan lalu, rencana itu diurungkan sementara.

Kini ada pula kebijakan baru. Pemerintah Jakarta melarang warga Jakarta membeli mobil jika tak punya garasi. Sebenarnya ini bukan kebijakan yang benar-benar baru. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, yang ditandatangani Gubernur (waktu itu) Joko Widodo. Dalam Pasal 140 disebutkan, setiap pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan dari kelurahan setempat. Juga ditegaskan, pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.

Kita memahami bagaimana pusingnya pemerintah Jakarta mengatasi ledakan populasi kendaraan bermotor, yang menimbulkan kemacetan sangat kronis di Ibukota. Pemerintah Jakarta bak membendung air bah dengan telapan tangan.

Padahal kerugian akibat kemacetan lalu lintas Jakarta ini ternyata dahsyat. Menurut perhitungan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp150 triliun per tahun.

Masalahnya, kemacetan “extra-ordinary” ini masih diatasi dengan cara ordinary. Misalnya, menambah fasilitas dan sarana transportasi umum, atau beringsut-ingsut menambah panjang dan lebar jalan.

Cara ini, seperti sudah terbukti, tidak mangkus. Sebab, bagi orang kita, kendaraan bermotor itu bukan semata alat transportasi, tapi juga simbol status sosial.

Mesti ada langkah paralel dengan kondisi yang sudah dalam tahap “kegentingan yang memaksa” ini. Misalnya, Pemprov Jakarta harus menetapkan kondisi darurat kemacetan di Ibukota. Dengan adanya kedaruratan itu, penanganannya pun harus radikal.

Misalnya, Pemprov menetapkan moratorium penjualan kendaraan bermotor, atau setidaknya menerapkan kebijakan pertumbuhan nol (zero growth) untuk mengatasi luapan pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta yang nyaris tak terkendali itu. Memang bisa terjadi deviasi, umpamanya warga Jakarta membeli dari luar Jakarta atas nama orang lain. Tetapi, bisa dipastikan penyimpangan itu tidak signifikan jumlahnya. Lagi pula itu bisa diatasi dengan razia besar-besaran oleh kepolisian –toh ini kondisi darurat.

Tentu saja, kebijakan radikal ini tidak bisa dilakukan secara parsial oleh Pemprov Jakarta saja, melainkan harus tersinkronisasi dengan kebijakan daerah tetangga serta kebijakan nasional.

Sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kebijakan inilah pokok masalahnya. Di tingkat pemerintah pusat misalnya, di satu sisi, Kementerian Perindustrian berupaya keras agar produksi industri otomotif meningkat. Kementerian Perdagangan juga berusaha agar pasar otomotif semakin luas. Perbankan juga memberi berbagai kemudahan kredit pemilikan kendaraan bermotor.

Tetapi, di sisi lain, ada kementerian yang kalang-kabut dengan semakin tinggi sesuai lonjalan jumlah kendaraan bermotor. Misalnya, Kementerian ESDM yang setengah mati berupaya menghemat penggunaan BBM. Kementerian PUPR pontang-panting menambah panjang jalan. Begitu juga Kementerian Keuangan yang kelabakan menyediakan dana untuk impor BBM yang terus meningkat, walaupun pajak dari industri otomotif lebih Rp100 triliun setahun.

Inilah yang mesti diharmonisasi. Semua kementerian memang harus bekerja maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tetapi, kendali akhir ada di tangan Presiden, agar output dari berbagai lembaga itu tersinkronisasi. Di situlah pentingnya rancangan besar (grand design) pembangunan agar ada satu titik akhir yang harus dicapai semua komponen pemerintahan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here