Sinyal Reshuffle Menguat, 8 Menteri Bakal Berganti

1
164
Presiden Jokowi dikabarkan dalam waktu dekat akan mengeksekusi hak prerogratifnya untuk me-reshuffle dan mereposisi menteri Kabinet Kerja

Nusantara.news, Jakarta – Sinyal reshuffle kabinet yang sempat redup, belakangan menguat kembali. Kali ini Presiden Jokowi memanggil sekitar 8 menteri ke Istana Negara pada Selasa (8/8/2017) pagi.

Adapun pada menteri yang dipanggil Presiden dalam pertemuan tidak terjadwal itu adalah, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Selain itu Presiden juga memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hadir pula dalam pertemuan itu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun tidak diketahui apakah pemanggilan menteri-menteri itu hanya berhenti pada ke-8 menteri tersebut.

Menurut kabar yang berkembang, ke-8 menteri tersebut ada yang diberhentikan, ada pula yang melakukan reposisi. Seperti Luhut diperkirakan akan menggantikan posisi Menko Perekonomian Darmin Nasution. Sinyal Luhut akan menggantikan Darmin terlihat ketika Presiden Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Panitia Annual Meeting International Monetary Fund (IMF) di Bali pada 2018.

Sedangkan Jonan, menurut sumber Nusantara.News, diperkirakan akan menggantikan posisi Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo. Posisi Jonan sendiri akan diisi oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Sementara Rini dikabarkan direposisi menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki. Teten sendiri dikabarkan akan menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) mengganti posisi Asman Abnur. Bahkan Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais jauh-jauh hari yang meminta Asman mundur dari kabinet.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sedianya akan digantikan oleh mantan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad, diperkirakan akan dipertahankan. Alasannya, Presiden Jokowi masih membutuhkan Sri Mulyani jika suatu saat Indonesia terpaksa harus membuka keran utang ke Bank Dunia.

Presiden Jokowi sendiri sudah menegur Menteri Agraria Sofyan Djalil lantaran lambatnya menerbitkan sertifikat tanah, sehingga masih banyak lahan tanah rakyat yang belum bersertifikat. Sebab kalau tanah rakyat sudah bersertifikat, maka akan memiliki nilai ekonomis di hadapan perbankan. Namun Jusuf Kalla diperkirakan akan mempertahankan Sofyan Djalil.

Presiden Jokowi sendiri pada Senin (24/7/2017) sempat memberi teguran keras kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dua menteri tersebut, menurut Jokowi, telah mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang tidak ramah terhadap investasi.

“Pada Permen-Permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini, direspons tidak baik oleh investor karena dianggap menghambat investasi,” kata Jokowi.

Tidak terlalu transparan, berapa menteri yang bakal di-reshuffle, tapi setidaknya ke-8 menteri tersebut sudah masuk dalam daftar reshuffle sekaligus rotasi jabatan.

Wapres Jusuf Kalla sendiri mengaku belum tahu persis siapa saja yang di-reshuffle, demikian juga Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) R. Pratiktno.

Pecat Dirut Bahana

Sementara sebelum di-reshuffle, Rini sempat memecat Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI–Persero) Dwina Septiani Widjaja terkait beredarnya hasil riset Bahana lewat medsos. Isi riset itu antara lain menyebutkan bahwa Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno diprediksi masuk daftar reshuffle kabinet.

Penggantian Dwina dilakukan pada 28 Juli 2017, sementara sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dirut BPUI ditunjuk Eko Yuliantoro. Penunjukan Eko dilakukan oleh Dewan Komisaris BPUI, sedangkan direktur utama definitif akan ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kabar pencopotan Dwina oleh Menteri Rini sudah santer sejak medio Juli 2017 setelah bocornya hasil riset PT Bahana Sekuritas, anak usaha BPUI, dan rekanannya Daiwa Markets di grup obrolan whatsapp. Dalam riset yang mencantumkan analis Bahana Harry Su tersebut antara lain disebutkan prediksi perombakan kabinet jilid 3 oleh Presiden Jokowi. Reshufle diperkirakan memberikan dampak netral cenderung positif terhadap iklim pasar modal di Indonesia.

Hasil riset itu menyebutkan kemungkinan pergantian pos menteri antara lain: Menteri BUMN Rini M Soemarno yang kemungkinan akan menggantikan posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kemungkinan akan menggantikan Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kemungkinan juga dapat menggantikan Darmin, atau kembali lagi ke posisinya semula sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang saat ini diduduki oleh Wiranto.

Sedangkan Menteri ESDM Ignasius Jonan diperkirakan akan menjadi Menteri BUMN menggantikan posisi Rini. Wakil Menteri ESEDM Arcandra Tahar akan naik menggantikan posisi Jonan.

Termasuk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dapat digantikan oleh Yahya Cholil Stafuq Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi kelompok islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU).

Orientasi kinerja

Di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi yang tinggal 2 tahun ke depan, sebaiknya Presiden Jokowi mengedepankan kinerja menteri. Sementara aspek pertemanan, atau dukung mendukung politik harus disudahi.

Reshuffle kabinet memang sepenuhnya hak prerogatif presiden. Namun, di tengah kegaduhan politik yang terjadi, presiden seharusnya benar-benar menilai menteri berdasarkan kinerja dan bukan karena titipan partai semata.

Menjelang berakhirnya masa kerja kabinet pada Oktober 2019, sudah seharusnya menjadi tujuan utama peningkatan kinerja menteri-menteri berkualitas yang bisa mewujudkan Nawa Cita.

Tentu semua berharap reshuffle tidak hanya digunakan sebagai alat pukul partai pendukung di tengah perbedaan pendapat atas sejumlah keputusan pemerintah. Reshuffle juga jangan sekadar dijadikan alat untuk menggeser dan mengganti posisi menteri karena permintaan ormas tertentu. Meski isu reshuffle baru berembus sepekan terakhir, hal ini sudah menjadi keresahan di kalangan para menteri.

Sudah saatnya Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya secara penuh tanpa intervensi partai pengusungnya yang tidak memiliki rapor kinerja menteri. Reshuffle tentu bukan rencana dadakan yang datang dari permintaan satu dua orang saja.

Bila memang reshuffle dilakukan, hasil evaluasi kinerja kabinet harus menjadi prioritas utama. Selain itu, masukan dan aspirasi masyarakat terhadap pejabat yang tidak capable juga harus menjadi pertimbangan presiden, sehingga bisa menggantinya dengan orang yang tepat. Pendekatan right man on the right place harus sudah menjadi kriteria reshuffle kabinet jilid 3 ini.[]

1 KOMENTAR

  1. Sibuk Resufle, kapan kerjanya pak joko ? Makanya kali pak joko ingat janji kampanye nya dulu utk TDK BAGI BAGI KEKUASAAN bpk skrg sdh tenang bekerja dan rakyat sdh sejahtera, tapi bpk slalu dan slalu lupa lagi, sdh waktunya bpk Introdusing janji janji kampanye bpk agar rakyat tdl kecewa dan bpk tdk termasuk golongan MUNAFIK…

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here