Menelaah Konglomerat Indonesia (4)

Sisi Buram Konglomerat Indonesia Pasca-krisis 1998

0
2169

Nusantara.news – Pasca-krisis 1998 konglomerat yang berutang skema BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) terpaksa menggadaikan aset pada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), sudah pasti aset yang diragukan nilai bukunya. Konglomerat yang mendapat keuntungan besar di era Soeharto mengalami ‘tsunami ekonomi’, karena gejolak mata uang (currency war), yang juga dialami beberapa negara di Asia.

Celakanya, terjadi pelarian modal konglomerat ke Singapura. Beberapa konglomerat melalui legal yang lain membeli ulang asetnya di BPPN, karena dijual murah dan adanya unsur KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) juga dengan staf-staf BPPN.

BCA terima BLBI Rp 53 triliun

BCA adalah bank yang pertama diserbu (rush) ketika krisis moneter 1998, bank swasta terbesar yang dimiliki Liem Sioe Liong. BCA Menerima BLBI terbesar, yakni Rp 53 triliun, setara dengan 5% PDB Indonesia saat itu (1998). Untuk itu, Keluarga Salim menyerahkan 100 perusahaan ke BPPN, termasuk Indocement (pabrik semen terbesar di Indonesia).

Atas desakan IMF, keluarga Salim kehilangan hak monopoli pada tepung terigu (Bogasari Mills), kehilangan kendali pada BCA. Namun mereka tetap mengendalikan 400 perusahaan, di antaranya Indofood dan First Pacific (Hongkong).

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri menutup kasus tersebut pada Februari 2004, padahal aset yang terjual melalui BPPN hanya senilai Rp 20 triliun (2/5 dari utang BLBI), dengan program Release and Discharge.

Pada tahun 2005, Anthony Salim pulang ke Jakarta dan kembali mengendalikan bisnis Salim Grup, sementara ayahnya Liem Sioe Liong trauma peristiwa 1998, karena rumahnya dijarah dan ditulisi “Anjing Soeharto”, dia bermukim di Singapura sampai akhir ajalnya.

Sementara penerima BLBI lainnya, seperti Syamsul Nursalim dengan BDNI menerima Rp 27 triliun, sampai saat ini tercatat buron, dan bermukim di Singapura. Aset-asetnya disita termasuk tambak udang terbesar di Sumatera Selatan, namun BPPN hanya bisa memperoleh nilai Rp 3 triliun. Usaha di Indonesia dijalankan oleh sang Istri, Itjih Nursalim. Konon kabarnya, Syamsul Nursalim sering bolak-balik ke Jakarta.

Syamsul mengembangkan bisnis properti di Singapura melalui Tuansing Holding, Gultek, dan Habitat Properti. Seperti kita ketahui bahwa pengusaha kakap Indonesia disediakan karpet merah oleh pemerintah Singapura. Tak heran nilai uang pengusaha Indonesia di Singapura mencapai Rp 4.000 triliun. Pada program Tax Amnesty (TA) berupaya dipulangkan, namun pemerintah Singapura dengan segala cara mempertahankan, dan program TA untuk Singapura gagal, karena jika berhasil dibawa pulang ke Indonesia, ekonomi Singapura akan mengalami masalah. Tercatat pula, Syamsul Nursalim punya grup usaha hotel dan pariwisata di Australia bernama Grand Hotel.

Ketika BPPN menjual aset Gajah Tunggal (Holding Syamsul Nursalim) untuk pabrik ban GT, dan GT Petrochem Industries pada Garibaldi Venture, disinyalir Syamsul Nursalim berada di belakangnya. Tercatat GT direlokasi ke Cina dan maju pesat dikelola oleh menantunya dengan omzet mencapai USD 1 miliar per tahun.

Lain lagi dengan Lippo, RGM, Barito Pacific, dan Sinarmas

Patgulipat BLBI juga terjadi dengan Bank Lippo milik Mochtar Riyadi, pemerintah dengan BLBI memiliki saham 52%, Mochtar Riyadi 9%, dan sisanya milik publik. Pemerintah memasukan ING – Baring sebagai konsultan manajemen sesuai instruksi IMF, namun faktanya keluarga Mochtar Riyadi tetap dominan di manajemen.

Periode 2002–2003, keluarga Mochtar Riyadi terlibat pelanggaran manipulasi laporan Bank Indonesia yang berakibat saham Bank Lippo menjadi turun drastis.

Publik berpikir penurunan saham Bank Lippo adalah rekayasa keluarga, namun tahun 2004 penawaran saham, opsi utama untuk keluarga Mochtar Riyadi tidak dilakukan, justru yang mengambil sahamnya adalah Bank Austria Raiffeisen dan tiga perusahaan pembiayaan investasi. Konsorsium ini belakangan diketahui juga ada keluarga Mochtar Riyadi di belakangnya.

Bisa diyakini penerima BLBI masih menjadi konglomerat terdepan di Indonesia seperti, Keluarga Salim sebelum krisis urutan 1, saat ini urutan 5, lalu Lippo sebelumnya urutan 9, sekarang tetap 20 besar dan merupakan salah satu raja properti di Indonesia.

Lain lagi cerita raja kayu Barito Pacific Timber yang dimiliki taipan Prayogo Pangestu yang terkena dakwaan dana reboisasi, dan kredit macet PT. Chandra Asri, sebuah perusahaan petro kimia terbesar saat itu, dan bekerja sama dengan Bimantara Group (Bambang Trihatmodjo) putra Presiden Soeharto, yang terpaksa dijual kepada Temasek Singapura dan perusahaan bubur kertasnya dijual ke Marubeni Jepang.

Sukanto Tanoto adalah pengusaha bercitra buruk, dianggap merusak lingkungan di danau Toba untuk perusahaan bubur kertasnya Raja Garuda Mas, yang karena didemonstrasi kemudian direlokasi ke Riau. Dia tercatat bermasalah dengan pajak perusahaan PT Asian Agri senilai Rp 1,2 triliun. Sebagian kreditnya macet di Bank Mandiri. Dia saat ini berdomisili di Singapura dengan bendera April (Asia Pacific Resources International Holding Ltd).

Konglomerat Indonesia berikutnya, Sinarmas yang dimiliki keluarga Eka Tjipta Widjaja (94 tahun), konglomerat tertua saat ini. Sebelum krisis 1998 (era Soeharto), dia orang terkaya nomor 3 setelah Liem Sioe Liong dan William Soerjawidjaja (raja otomotif/Astra). Eka terkenal memiliki batu giok dan ikat pinggang bertahta berlian bertuliskan nama Eka yang bernilai puluhan miliar.

Dalam kasus BLBI, Eka Tjipta Widjaja tersandung dengan BII (Bank Internasional Indonesia), namun sudah dilunasi melalui BPPN, bank ini dipimpin putranya Indra Widjaja. Bisnis unggulannya adalah kelapa sawit yang dipimpin oleh Franky Widjaja, kertas dan bubur kertas (PT. Tjiwi Kimia), UIC (Unggul Indah Corp), dan APP (Asia Pulp & Paper), dipimpin oleh Teguh Ganda Widjaja, properti (ITC, BSD, Kota Wisata, Kota Bunga, Banjarwijaya, dan berbagai apartemen), dipimpin oleh Muktar Widjaja.

Pada saat krisis moneter keluarga ini tercatat berutang USD 13,9 miliar, namun berkat kepiawaian Eka dan putra-putranya mereka mampu keluar dari krisis. Saat ini Sinarmas Group tercatat sehat, dan Eka Tjipta Widjaja tercatat sebagai orang terkaya No. 6 di Indonesia. Sempat bermasalah dalam penanganan hutangnya, namun keluarga Eka Tjipta Widjaja bersatu mempertahankan APP (obligor) yang mencatat utang tergolong sangat besar saat itu.

November 2016, masalah hukum dengan kreditur internasional selesai. Tercatat masalah BNP Paribas dan Deutsche Bank berhasil diselesaikan keluarga taipan ini.

Artha Graha, MNC, dan CT Corp besar di era SBY

Artha Graha adalah grup bisnis dari TNI yang berpartner dengan pengusaha Tomy Winata (TW) di era Panglima TNI Eddy Sudradjat (tahun 1992). Grup ini melejit pesat setelah mengelola Bank Artha Graha, mendirikan SCBD (Sudirman Business District Center), mengambil alih saham Hotel Borobudur. Nama TW menjadi misterius dan ditakuti setelah menjalankan bisnis judi yang dikenal dengan istilah 9 Naga (Sugianto Kusuma (Aguan), Tomy Winata, Rudy Susanto-Rajamas, Arief Prihatna (Cocong), Alex Tirta, dan 4 nama lainnya) sebelum diberantas oleh Kapolri Sutanto yang dikenal anti judi.

Nama TW kembali mencuat dalam kasus dengan Majalah Tempo (2003), karena anak buahnya menggeruduk ke Jl. Proklamasi, alamat redaksi majalah Tempo saat itu, yang menulis sinis salah satu proyek propertinya di Tanah Abang. Kasus ini memperoleh perlawanan dari wartawan Indonesia karena majalah Tempo adalah majalah prestise dan terbesar kala itu. Namun di sidang pengadilan dan opini publik, TW memenangkan sengketa tersebut. Inilah momentum memudarnya citra media dan wartawan Indonesia. Usaha perikanannya di Tual juga nomor 2 terbesar setelah Burhan Uray, namun terpaksa ditutup karena ada masalah hukum.

Secara politik di era Presiden Megawati Soekarnoputri, TW sebagai salah satu pendukung, namun di era SBY agak menyurut peran TW di pemerintahan dan TNI.   Di era Joko Widodo, TW salah satu pendukung pendirian Partai Nasdem bersama pengusaha Jan Darmadi dan Enggartiasto Lukita. TW menempatkan Viktor Laiskodat—kerabat dan orang kepercayaannya—yang menjadi Ketua Fraksi Nasdem DPR saat ini.

Pengusaha yang berkibar pasca-krisis adalah Hary Tanoesoedibjo (HT), pemilik MNC Group, mencuat setelah mengambil alih pengelolaan dan kepemilikan Bimantara Citra milik Bambang Trihatmodjo. Konon, dengan cara akal-akalan karena saat diminta mengelola Bimantara di saat krisis dan keluarga Soeharto dalam tekanan.

Saat itu HT dikenal sebagai orangnya George Soros, bekerja sama di perusahaan investasinya, Bhakti Investama Sekuritas. Setelah itu, HT dikenal sebagai salah satu raja media, kemudian terjun ke dunia politik. Berawal di Nasdem, lalu pecah dengan Surya Paloh (pendiri), lalu bekerja sama dengan Jenderal TNI Wiranto di Partai Hanura yang juga pecah kongsi.

Setelah itu, HT mendirikan Partai PERINDO, saat itu adalah partai baru yang mempunyai infrastruktur relatif besar karena rantingnya mencapai 22.000 cabang. Dengan bekal TV yang dimiliki, popularitas Partai PERINDO mencukupi untuk bersaing di tahun 2019. Boleh dikatakan, HT adalah salah satu konglomerat yang lahir pasca-krisis, sempat berkonflik dengan Siti Hardiyanti Rukmana mengenai kepemilikan TPI (sekarang menjadi MNC TV).

HT juga dikenal menjadi partner investasi Presiden AS Donald Trump, hanya dia orang Indonesia yang diundang sewaktu pelantikan Trump sebagai Presiden AS. Presiden Joko Widodo pun tidak diundang saat itu. Secara politik, tentu menguntungkan HT dan partai PERINDO. Apalagi hubungan Indonesia dengan AS sedang tidak harmonis karena kasus Freeport.

Pengusaha yang berjaya di era SBY, dan pasca krisis lainnya adalah Chairul Tanjung, saat ini tercatat sebagai orang terkaya nomor 7 di Indonesia.

Usahanya dimulai dari bawah dengan alat-alat kesehatan, lalu berkat hubungan baik dengan Menteri Dalam Negeri Rudini dan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad kala itu, mendirikan Bank Mega, bank kecil dari Surabaya yang bernama Bank Karman (2001). Lalu usahanya semakin cerah, mendirikan Trans TV, kemudian mengakuisisi pengelolaan saham Trans 7 milik Kompas, berlanjut mengambil alih saham media online terbesar, Detik.com.

Usahanya di bidang garmen, consumer goods, dan multifinance (di bawah PARA Group) menguatkan posisi bisnisnya.

Puncak kejayaan CT adalah ketika mengambil alih saham Carrefour Indonesia, ekses krisis Eropa tahun 2008, perusahaan ritel terbesar yang menguasai 65% bisnis ritel di Indonesia. Hal ini terbantu karena kedekatannya dengan Presiden SBY kala itu, sehingga akses ke perbankan pun menjadi mudah.

Bahkan periode kedua SBY (2009 – 2014) CT tercatat setelah dipercaya menjadi Ketua KEN (Komite Ekonomi Nasional), juga menjadi Menko Ekonomi.

CT juga menjadi salah satu pribumi di jajaran 10 besar konglomerat Indonesia yang pada umumnya berasal dari etnis Cina.

Pasca-krisis (1998) Indonesia hanya melahirkan dua konglomerat baru, yakni Hary Tanoesoedibdjo dan Chairul Tanjung. Konglomerat Orde Baru tetap kembali berjaya, sementara konglomerat pribumi mulai susut usahanya, baik Bakrie, Kalla, Bosowa, Sahid, Keluarga Ibnu Sutowo yang terkena BLBI untuk Bank Pacific, Ika Muda (Sutrisno Bachir), A. Latief (Pasaraya), Hasyim Djojohadikusumo dan lainnya seperti hilang dari daftar konglomerat.

Ketimpangan ini sudah menjadi masalah sosial kenegaraan yang perlu secara serius dicarikan solusinya.

Selain TW, CT, dan HT pasca-krisis membuat perubahan urutan konglomerat Indonesia, tiga konglomerat pada industri rokok, yakni: Djarum, Gudang Garam, dan Sampoerna menempati urutan teratas konglomerat Indonesia. Di tahun 2015 industri rokok berkontribusi dari cukainya sebesar Rp 145 triliun, belum lagi pajak perusahaannya.

Dominasi adalah hal yang biasa dalam berbisnis, namun jika fairness berbisnis gajah (pengusaha Cina) diadu dengan bebek (pengusaha pribumi) tentu sangat tidak seimbang. Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator harus adil dan proporsional melihat kesenjangan dan konglomerasi di Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here