Sisi Lain Pertemuan Jokowi-AHY

0
186

AGUS Harimurti Yudhoyono datang ke Istana. Katanya atas undangan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, AHY menyampaikan banyak hal, antara menyangkut hasil Pemilu 2019 kemarin. AHY berharap agar seluruh pihak dapat menghormati hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang akan diumumkan KPU 22 Mei 2019 mendatang.

Pernyataan yang normatif sebetulnya. Substansinya tepat. Kalau KPU berhasil melakukan pengitungan suara secara jujur dan adil, semua pihak memang harus bersikap seperti yang disampaikan anak Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Tapi, saat ini, waktunya tidak tepat. Sebab, AHY dan ayahnya serta partai mereka, Partai Demokrat, kemarin berada di gerbong Prabowo-Sandiaga Uno. Sementara saat ini pula kubu Prabowo sedang berusaha menyampaikan keberatan terhadap akurasi penghitungan suara oleh KPU, karena mereka mendapati berbagai indikasi kecurangan di sana-sini. Lain halnya jika AHY berada di kubu Jokowi-Ma’ruf.

Nah, karena posisinya di kubu Prabowo itulah, pernyataan AHY itu semestinya diucapkan ketika seluruh proses telah selesai, mulai penetapan rekapitulasi, proses pengujian prosedural di Bawaslu sampai diputuskannya gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara di Mahkamah Konstitusi. Itulah titik akhir proses penetapan hasil suara.

Ketika titik akhir itu sudah tercapai, memang kewajiban semua pihak untuk menghormati hasil pemilu.

Tapi, apa pun, terlepas dari timing yang tepat atau tidak, pertemuan kepagian ini sebenarnya sudah bisa diduga dari awal. Itu berkaitan dengan sikap SBY dan Partai Demokrat yang setengah hati mendukung Prabowo-Sandi. Sikap Partai Demokrat itulah yang kemudian memunculkan istilah –yang dari segi marwah partai bisa dianggap—melecehkan. Misalnya, “politik dua kaki”, “plin-plan”, “peragu”, dan sebagainya. Bahkan ada pengamat yang menyebutnya “politik dua kelamin”.

Apakah pertemuan AHY dengan Jokowi ini merupakan pertanda beralihnya SBY dan Partai Demokrat ke kubu 01? Banyak yang menduga memang akan demikian.

Tapi itu tak soal. Dukung-mendukung atau tolak-menolak, sebenarnya, sesuatu yang lazim dalam berpolitik. Tak ada yang aneh, jika suatu partai politik menolak atau mendukung seseorang dan kelompok politik lain. Atas nama dinamika yang selalu berkembang, dukungan atau penolakan bisa silih berganti. Itu murni soal pilihan. Pilihan itu semakin masuk akal, karena yang didukung adalah pihak yang –berdasarkan survei quick count dan hasil sementara real count KPU—akan meraih kemenangan.

Ini memang gejala yang lumrah terjadi dalam kehidupan partai politik tanpa ideologi. Itu sebabnya, sikap politik mudah berubah seperti membalik telapak tangan. Mendukung atau menolak tidak dilandasi parameter terukur. Satu-satunya ukuran adalah konsesi kekuasaan. Mendukung kalau beruntung, menolak jika tak dapat.

Politik dua kaki atau apa pun istilahnya, tentu punya pertimbangan strategis. Salah satu yang sering diungkapkan para pengamat adalah untuk menjaga asa Agus Harimurti. Sebab, kalau ada pijakan di kedua kubu, setidaknya akan ada imbalan yang diberikan kepada AHY di kabinet pemenang Pilpres nanti.

Tetapi, sikap mendua ini belum tentu membuahkan hasil. Karena sangat mungkin akan ada catatan tertentu (atau bahkan resistensi) di masing-masing kubu. Jika Jokowi yang terpilih, kubu koalisi petahana ini akan menganggap AHY tidak ikut berkeringat dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Begitu pula kalau Prabowo yang jadi presiden. AHY sudah dipandang bekerja setengah-setengah.

Nah, siapa pun yang terpilih jadi presiden Indonesia nanti, sisi ini seyogianya menjadi perhatian. Sebab, kendati beralih-alih dukungan itu sesuatu yang wajar dalam strategi dan taktik politik, tetapi politik tidak hanya mempunyai dimensi itu, tetapi –idealnya—mempunyai dimensi etis pula di dalamnya. Tanpa dimensi etis, politik akan menghalalkan segala cara. Dimensi etis politisi hanya punya tolok ukur tunggal: Integritas ,satunya kata dan perbuatan.

Kita percaya, presiden baru nanti akan membangun budaya politik berintegritas ini. Karena politik seperti itulah yang bisa mengedukasi masyarakat agar tidak mempersepsikan politik itu hanya sekadar siasat mencari kedudukan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here