Perkiraan Debat Ketiga Cawapres

Sistem Outsourcing Bakal Jadi Batu Sandungan Debat Ma’ruf Amin

0
158
Debat ketiga antara cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno bakal serus, ditandai perdebatan mengenai pekerja alih daya (outsourcing). Sandi bertekad membuarkan sistem outsourcing. Ma'ruf terbebani masa lalu lahirnya kebijakan itu oleh Megawati Soekarnoputri.

Nusantara.news, Jakarta – Pada 17 Maret 2019 akan digelar debat ketiga antara cawapres 01 Ma’ruf Amien dan cawapres 02 Sandiaga Salahudin Uno. Diantara tema-tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Persoalan outsourching diperkirakan akan menjadi primadona perdebatan.

Mengapa masalah outsourcing (pekerja alih daya atau pekerja kontrak) akan menjadi sorotan primadona? Oleh karena memang kelompok pekerja tak berdaya itu memiliki massa, jadi wajar kalau kedua cawapres akan menjadikan tema paling seksi.

Seperti Sandiaga Uno berjanji akan menghapuskan sistem pekerja alih daya mengingat penghapusan tenaga kerja kontrak itu selalu disuarakan para pekerja setiap tahunnya. Namun tak satupun pimpinan negara ini selama masa 16 tahun terakhir yang mengabulkan.

Ihwal kebijakan pekerja outsoucing ini hadir saat Yakub Nuwawea, Menteri Pekerjaan Megawati, menerima masukan dari para pengusaha. Lalu kebijakan itu ditampung dalam bentuk sistem kerja alih daya atau kontrak. Namun isi kebijakan itu terlalu menekan ke buruh dan memberi kewenangan tidak adil terhadap pengusaha.

Disamping itu, sistem pekerja alih daya ini dinilai sangat merugikan kelompok buruh sebab pihak perushaaan dapat memutus hubungan kerja secara sepihak.
Komitmen untuk menghapuskan sistem outsourcing merupakan salah satu poin yang tercantum dalam kontrak politik yang ditandatangani Prabowo-Sandi pada 2018.

Komitmen tersebut menunjukkan keberpihakan pasangan Prabowo-Sandiaga terhadap kelompok buruh. Bahkan Prabowo-Sandi sudah menandatangani kontrak politik juga dengan serikat pekerja.

Sementara dari kubu Ma’ruf Amin tidak diketahui memiliki visi soal tenaga kerja kontrak tersebut. Bahkan boleh jadi sistem outsourcing itu jadi batu sandungan dan bahkan poin negatif bagi Jokowi-Ma’ruf mengingat yang mengawali sistem kerja tak manusiawi itu adalah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003, Ketua Umum PDIP yang juga mengusung Jokowi-Ma’ruf. Itu sebabnya persoalan outsourcing diperkirakan bakal jadi batu sandungan Ma’ruf Amin.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal berpendapat, sistem outsourcing hanya bisa diterapkan jika suatu negara sudah sangat mandiri secara finansial dan sanggup menjamin kesejahteraan seluruh warganya.

“Kalau di negara-nega maju, pengangguran saja bisa bertahan hidup karena ada tunjangan. Maka, melakukan pekerjaan serba tak tentu menjadi bukan masalah. Kalaupun tiba-tiba dipecat, mereka tetap bisa hidup. Namun, Indonesia belum bisa seperti itu.”

Selain itu, karyawan outsource sering dirugikan karena tidak adanya peraturan yang jelas mengenai standar gaji yang seharusnya diterima, kenaikan jabatan, dan kompensasi yang mungkin didapatkan jika statusnya berubah menjadi karyawan tetap.

Perusahaan pemberi kerja biasanya hanya mengadakan hubungan dengan perusahaan alih daya, tetapi perusahaan penyedia jasa tersebut gagal menetapkan hak karyawan secara adil. “Masih banyak [pekerja outsource] yang bekerja dalam jangka panjang tanpa mendapatkan upah lembur atau tunjangan apapun.”

Seperti diketahui, INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) menyampaikan sejumlah catatan kritis atas perkembangan situasi ketenagakerjaan terkini sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan ekonomi ke depan.

Pertama, terjadi penurunan tingkat pengangguran kian lamban. Sejak 2007 tingkat pengangguran terbuka berada pada single digit (9,11%), namun penurunan tingkat pengangguran kian lamban. Jika dibagi dalam periode kepemimpinan nasional, maka tingkat pengangguran di Era SBY-JK turun 3,37% (2,94 juta jiwa), dari November 2015 sebesar 11,24% (11,90 juta pengangguran) ke 7,87% (8,96 juta pengangguran) pada Agustus 2009.

Di Era SBY-Boediono turun 1,93% (1,72 juta jiwa). Sementara selama 4 tahun Era Jokowi-JK turun sebesar 0,84% (560,13 ribu jiwa), dari 6,18% (Agustus 2015) menjadi 5,34% (Agustus 2018).

Kedua, pengangguran ‘terampil’ dan ‘terdidik’ mengalami peningkatan. Sebagian besar pengangguran merupakan lulusan SMU (27,57%) dan SMK (24,74%). Di samping itu pengangguran dari lulusan Universitas juga cukup besar (10,42%). Tingkat pengangguran dari SMK dan Universitas mengalami tren kenaikan sejak 2013. Ini menggambarkan sektor-sektor ekonomi yang memerlukan keahlian dan keterampilan di Indonesia khususnya sektor industri manufaktur tumbuh lambat sehingga daya serap bagi angkatan kerja terlatih dan terdidik rendah.

Ketiga, kegiatan industri menurun, angkatan kerja pun banyak tak tertampung. Deindustrialisasi menyumbat aliran angkatan kerja untuk terserap di pasar tenaga kerja. Akibatnya banyak lulusan berpendidikan menengah (SMU, SMK, dan Universitas) tidak tertampung secara memadai seiring lambatnya pertumbuhan industri. Di sisi lain pertumbuhan sektor jasa yang kian meningkat terlalu kedap terhadap penyerapan tenaga kerja.

Keempat, pengangguran di desa meningkat, dana desa belum menjadi obat mujarab. Tingkat pengangguran di desa naik dari 4,01% (2017) ke 4,04% (2018). Ini mengindikasikan dana desa belum berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja di desa.

Kelima, defisit investasi padat karya. Tren investasi yang cenderung padat modal membuat penciptaan kesempatan kerja semakin sulit dilakukan. Pada 2013- 2014, rata-rata penyerapan tenaga kerja dr investasi PMDN-PMA sekitar 1,4 juta, namun pada 2018 hanya sekitar 930 ribu. Akhirnya, sektor jasa informal jadi ‘pelarian’ atas sulitnya mendapat pekerjaan, baik karena hambatan kapasitas maupun lowongan kerja yang terbatas.

Keenam, situasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga tidak jauh beda. Rendahnya remitansi dibanding negara lain menjadi indikasi kualitas pekerjaan para pekerja migran yang tergolong rendah, seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan buruh kasar lainnya. Pahlawan devisa ini seolah tidak punya pilihan selain menjadi PMI di sektor-sektor yang ‘tidak menarik’ akibat sulitnya mencari kerja di dalam negeri. Ada moratorium tapi tidak menjadi ajang evaluasi tuntas kebijakan menempatkan dan memperbaiki kualitas PMI.

Ketujuh, efektifitas pelatihan rendah. Dari sisi kebijakan meningkatkan kualitas keterampilan para calon tenaga kerja pun terlihat efektifitas pelatihan yang rendah. Dari sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia saat ini, sekitar 1 juta lebih penggangguran tersebut pernah mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi. Artinya, tidak ada jaminan bahwa setelah ikut pelatihan akan dapat pekerjaan. Sarana dan materi pelatihan perlu adaptif mengikuti dinamika yang berkembang di pasar tenaga kerja

Kedelapan, produktivitas tenaga kerja rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya Total Factor Productivity (TFP) Indonesia dibanding negara lain. Apalagi jika TFP tersebut dipilah dalam klasifikasi yang berbasis IT dan Non IT, maka akan semakin terlihat rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Di samping itu, belum ada link and matchkebijakan industri 4.0 dengan tenaga kerja yang perlu disiapkan dalam menangkap peluang di era digitalisasi ekonomi, dilihat dari TFP-IT capital deepening Indonesia belum siap.

Kesembilan, kebijakan pengupahan acak-acakan. Ketiadaan hubungan antara peningkatan upah tenaga kerja denganoutputdan produktivitas. Kenaikan upah terjadi lebih karena desakan politik (pemerintah, buruh, dunia usaha) bukan berdasarkan peningkatan produktivitas. Lebih dari itu, formula upah di daerah tidak relevan, karena upah tinggi namun pengangguran masih cukup tinggi. Kenaikan upah di berbagai daerah tidak sebanding dengan penurunan jumlah pengangguran. Hal ini mengindikasikan sistem kebijakan pengupahan masih menjadibottleneckingbagi tumbuhnya dunia usaha di daerah.

Kesepuluh, dalam aspek jaminan sosial ketenagakerjaan, kepesertaan menyeluruh (coverage) yang masih rendah menjadi ‘batu sandungan’ mewujudkan kesejahteraan pekerja. Kepesertaan SJSN ketenagakerjaan pada 2019 ditargetkan 62,4 juta pekerja, namun sampai 2018 baru sekitar 48,4 juta pekerja, sehingga sulit dicapai.

Dengan segala romantika perosalan tenaga kerja, persoalan outsourcing merupakan yang paling rumit. Kebijakan peninggalan Megawati Soekarnoputri ini apakah masih akan dipertahankan? Apakah Ma’ruf Amin mampu melawan tekanan debat ketiga nanti lantaran partai pengusungnya sebagai pihak yang melahirkan kebijakan pekerja outsourcing. Semoga Prabowo-Sandi dapat menyudahinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here