Tax Amnesty Berakhir, Saatnya Law Enforcement  (3)

Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

0
428
Masyarakat sebenarnya antusias membayar paja, tapi sosialisasi masih lemah. ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah/pd/ 17.

Nusantara.news, [Lokasi] – Antusiasme masyarakat wajib pajak ternyata cukup tinggi, hal itu terbukti dengan selalu membludaknya peserta sosialisasi, seminar, dan ramainya meja informasi dikunjungi wajib pajak. Tetapi, di sisi lain, jumlah peserta amnesti, harta deklarasi, dana repatriasi, maupun uang tebusan belum membuktikan kenaikan yang signifikan. Di sinilah pemerintah harus secepatnya melakukan evaluasi secara penyeluruh serta mencari sumber penyebab pencapaian yang belum sesuai harapan.

Pentingnya pemerintah memberikan motivasi secara kontinyu kepada wajib pajak agar mereka memahami program amnesti pajak, sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang meresahkan bahkan ketakutan di dalam urusan perpajakan yang justru merupakan kewajibannya. Secara umum saja, banyak wajib pajak yang belum mengerti undang-undang perpajakan. Perlunya sosialisasi mengenai amnesti pajak kepada wajib pajak, juga untuk menghindari munculnya mafia perpajakan. Untuk itu, dibutuhkan untuk memperlunak pasal-pasal di dalam UU Pengampunan Pajak agar wajib pajak dengan kesadarannya mengikuti program pengampunan pajak.

Contoh, Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK 03/2016 tentang pelaksanaan UU No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, pada Pasal 43 Ayat 4 huruf d menyatakan: “Jika ditemukan data di kemudian hari mengenai harta yang belum dilapor atau kurang dilapor saat wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 persen. menurut Dosen Trisaksi School of Management Irwan Wisanggeni, hanya dengan pendekatan DJP kepada wajib pajak itulah, maka pasal-pasal seperti ini akan menjadi lunak dan tidak membuat wajib pajak gundah.

Pemerintah dituntut masih harus mengoptimalkan penerimaan negara dari sumber perpajakan amnesti pajak. Untuk itu, proses revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah sangat mendesak. Revisi UU KUP dibutuhkan karena regulasi perpajakan yang ada saat ini masih memuat banyak celah mencakup praktik kejahatan pajak dan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target tiap tahunnya.

Menurut pengamat pajak Ronny Bako dari Universitas Pelita Harapan, pasca-tax amnesty yang tingkat partisipasinya masih rendah ini, revisi UU KUP harus fokus pada formulasi peningkatan partisipasi dan kepatuhan pajak seluruh wajib pajak, serta mengatur bagaimana perlakuan terhadap sektor ekonomi informal.

Di sisi lain, selain segera menyiapkan strategi tindak lanjut data amnesti pajak seperti pemetaan, profiling, dan audit, pemerintah harus mengoptimalkan pemeriksaan pajak terutama kepada wajib pajak yang tidak ikut serta. Dengan begitu, Ditjen Pajak memiliki data yang akurat.

Dasar hukum pengenaan Pajak pada masyarakat Indonesia diatur dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-IV. Sebagai hukum dasar yang mengaturnya (konstitusi) tentu membutuhkan penjelasan dan tata cara pelaksanaan perpajakan demi tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Singkat kata, di dalam menjalankan tugas pemungutan pajak harus dijalankan menurut hukum agar pemerintah (petugas pajak) tidak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan dan memungut pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia juga diatur dalam Undang-undang tentang Perpajakan, antara lain UU No 6 /1983 yang diperbaharui dengan UU  No  9/1994 dan diperbaharui kembali melalui UU No 16/2000 yang selanjutnya diubah dengan UU No 28/ 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Titik tolak tujuan hukum di sini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi setiap orang berkenaan dengan pembebanan pajak oleh negara.

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat harus diadaptasi dari kondisi perkonomian suatu masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembebanan pajak harus menurut kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan syarat-syarat pemungutan pajak.

Sedangkan salah satu syarat-syarat pemungutan pajak adalah Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana. Artinya, bagaimana cara pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Setidaknya, pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak bisa dilihat dari dua aspek penting yaitu : Pertama, pengenaan pajak harus melindungi masyarakat dari perbuatan ketidakadilan / kesewenang-wenangan pemerintah selaku pihak yang mempunyai otoritas dalam memungut pajak (aspek peraturan) ; Kedua, pengenaan pajak harus menciptakan keseimbangan bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun aspek hukum.

Pengenaan pajak bagi masyarakat sebagaimana pula dalam UU No. 6 Tahun 1983 pada bagian umum penjelasan kedua menyatakan bahwa sistem penyempurnaan sistem pajak sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Mekanisme dan tata cara perpajakan  di dalam mencapai pemungutan pajak melalui pengenaan beban pajak bagi Wajib Pajak sangat dibutuhkan agar memperoleh kejelasan  hukum yang pasti dalam menjalankan pemungutan pajak. Untuk mencapai tujuan  itu, maka sudah pasti  diperlukan pengaturan substansi dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini yang berfungsi mengatur guna terciptanya kesadaran hukum dan budaya hukum taat pajak dari persfektif Wajib Pajak.

Konsepsi pengenaan pajak secara prinsip bertujuan (goals) untuk tiga hal yakni :

  1. Pertama, Bahwa pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak nasional merupakan perwujudan dan pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan.
  1. Kedua, tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota Wajib Pajak sendiri. Pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Oleh karena itu, undang-undang ini sebagai suatu undang-undang di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945 jelas berbeda dengan undang-undang pajak yang lama. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dari sistem dan mekanisme serta cara pandang tehadap Wajib Pajak, di mana dalam Undang-undang Pajak yang baru Wajib Pajak tidak dianggap sebagai objek, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan sadar memenuhi kewajiban kenegaraan.
  2. Ketiga, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari Wajib Pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Fungsi hukum sebagai pengatur bertujuan untuk melaksanakan pemungutan pajak dengan jalan membebankan kewajiban pajak kepada masyarakat menurut kriteria-kriteria tertentu. Sebaliknya, pemungutan pajak dengan jalan pengenaan kewajiban pajak tanpa didasari atau dilandasi peraturan yang terlebih dahulu mengaturnya dikategorikan sebagai perbuatan tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Untuk itu, di sini hukum perlu menempatkan diri dalam dua kepentingan yang berbeda, yakni : kepentingan pemerintah selaku pemungut pajak dan di lain pihak kepentingan masyarakat selaku subyek pajak.

Di satu sisi, pemungutan pajak sebagai hak negara,  di sisi lain,  pihak masyarakat adalah sebagai pihak yang menjadi wajib pajak.    Oleh karena adanya kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang bersifat self assessement, maka Wajib Pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewjaiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal  sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya tahun pajak, dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pemungutan pajak di Indonesia pada hakekatnya memberlakukan asas “self assessment” menurut ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Implementasi asas pemungutan pajak yang dianut menurut sistem ini di mana Wajib Pajak menghitung sendiri beban pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah. Di sini mengingat mekanisme penghitungan pajak menurut perhitungan Wajib Pajak sendiri, maka dibutuhkan kejujuran. Meskipun Wajib Pajak diberi hak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar olehnya, namun tidak menutup kemungkinan pihak fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kebenaran dari Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang sesungguhnya.

Dalam melaksanakan pemeriksaan kebenaran SPT yang disampaikan, maka fiskus harus mengacu kepada prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini secara logis bertujuan untuk terciptanya keseimbangan antara batasan-batasan hak fiskus dalam melakukan pemeriksaan. Tindakan pemeriksan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan (fiskus) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here