Sistem Zonasi PPDB Picu Kekacauan, Permendikbud 14/2018 Biang Keroknya

0
155
Mendikbud Muhadjir Effendy meniru sistem pendidikan di Jepang soal sistem zonasi diatur dalam Permendikbud 14/2018. Namun dalam penerapannya di penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, sistem zonasi justru menimbulkan kekacauan.

Nusantara.news, Jakarta – Kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 memicu kekacauan di sejumlah daerah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 dianggap sebagai sumber kegaduhan. Sistem zonasi penerimaan siswa baru diatur dalam Permendikbud No 17 tahun 2017 tentang PPDB, yang kemudian disempurnakan lewat Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 disebutkan, kriteria utama dalam PPDB adalah jarak, bukan faktor lain seperti usia atau prestasi.

Dalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (Pemda) wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, minimal sekolah menerima 90 persen calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Sisanya sebanyak lima persen untuk jalur prestasi dan lima persen lagi untuk anak pindahan atau terjadi bencana alam atau sosial. Ketentuan zonasi diserahkan sepenuhnya kepada pemda sesuai dengan kondisi geografis wilayah.

Di sejumlah daerah seperti Bandung, Manado, Tangerang, Solo, Blora hingga Blitar, penerapan sistem zonasi PPDB jalur reguler justru memicu serangkaian peristiwa. Dari mulai aksi bunuh diri, demonstrasi, penyanderaan hingga pemalsuan ribuan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Ini sangat gawat.

Juni lalu seorang remaja putri berinisial EPA (16) lulusan SMP di Blitar, Jawa Timur, ditemukan tewas bunuh diri. Belakangan diketahui EPA agak kecewa karena khawatir tidak bisa masuk di salah satu SMA negeri favorit di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Blitar karena sistem zonasi yang diterapkan Kemendikbud. Sistem zonasi ini memprioritaskan anak yang berdomisili di Kota Blitar. Sedangkan domisili EPA masih ikut orang tuanya di Kelurahan/Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Kuota siswa luar kota juga dibatasi hanya 10 persen. Padahal orangtua EPA sudah berusaha menenangkan agar anaknya melanjutkan SMA di Srengat.

Kekhawatiran para orangtua siswa atas sistem zonasi juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Sekitar 100 orangtua dan calon siswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan se-Jabar menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/7/2018).  Aksi dilakukan terkait ketidakpuasan mereka pada sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 yang dinilai memberatkan. Ada siswa yang sudah mendaftar di sekolah terdekat tetap saja tidak diterima. Orangtua siswa lantas menuntut pemerintah daerah membebaskan atau meringankan biaya pendaftaran seandainya anaknya harus masuk ke sekolah swasta.

Kekisruhan sistem zonasi juga terjadi di Tangerang, Banten. Ratusan warga Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang merangsek ke dalam gedung SMPN 23 Pinang, Senin (9/7/2018). Ratusan warga lantas menyandera Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, Abduh Surahman, di dalam gedung SMPN 23 Kecamatan Pinang. Mereka kecewa anak mereka tidak diterima menjadi siswa di sekolah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menyarankan agar anak-anak yang tidak diterima untuk mendaftarkan di sekolah swasta. Karena tak puas dengan jawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, warga kemudian nekad menyegel pagar sekolah dan menyandera kepala dinas serta staf yang berada di dalam sekolah.

Kegaduhan juga terjadi di Manado, Sulawesi Selatan. Para orangtua siswa berebut mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 1 Manado yang memang menjadi salah satu sekolah primadona.

Para orang tua berebut masuk ke dalam sekolah untuk mendapatkan nomor antrean. Padahal SMP Negeri 1 sendiri hanya bisa menerima 384 siswa baru. Dari jumlah itu, sekolah hanya diperbolehkan menyisihkan 10 persen kuota untuk calon siswa di luar zonasi.

Di Jawa Tengah, sistem zonasi menjadi mimpi buruk para siswa dan orangtua siswa. Sebanyak hampir 150.000 surat keterangan tidak mampu (SKTM) dipalsu. Mereka sebenarnya orang mampu, tapi terpaksa memalsu SKTM agar anaknya diterima di sekolah favorit SMA-SMK di Jateng. Sementara sejumlah sekolah di Solo malah kekurangan murid karena berlokasi jauh dari permukiman penduduk.

Rinciannya, untuk pendaftaran SMAN sebanyak 62.456 SKTM, dan pendaftaran SMKN sebanyak 86.436 SKTM. Total penggunaan SKTM mencapai 148.892. Sementara kuota yang diterima untuk SMAN-SMKN total sebanyak 221.785, yaitu SMAN sebanyak 113.325 dan SMKN sebanyak 108.460.

Sejauh ini dari 148.000 pendaftar yang gunakan SKTM, sudah ditemukan 78.065 SKTM palsu yang akhirnya dibatalkan. Jumlah 78.065 itu total SKTM dari SMAN sebanyak 35.949 dan SMKN sebanyak 42.116 di masa PPDB tahun 2018 ini.

Di Blora, Jawa Tengah, akibat dari banyaknya warga yang menggunakan SKTM palsu, memaksa Priyanto Muda Prasetya (45), warga Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, melaporkan hal tersebut ke polisi atas dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan SKTM. Priyanto mengaku anaknya tidak diterima masuk di SMKN 1 Blora. Sementara banyak orangtua siswa yang mendaftarkan ke SMKN 1 Blora, justru menggunakan SKTM palsu. Nyaris 100 persen pendaftar di SMKN 1 Blora menyertakan SKTM.

Tak seindah ucapan Muhadjir

Dalam pendaftaran PPDB 2018 mengacu pada peraturan terbaru Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, salah satunya mengatur tentang sistem zonasi yang mulai diterapkan dalam PPDB tahun ini.

Dikutip dari akun instagram resmi Kemendikbud @kemdikbud.ri dan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 di antaranya, pertama, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Kedua, domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Ketiga, radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah.

Keempat, penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.

Kelima, bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

Keenam, calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni: a. Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. b. Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan siswa yang diterima.

Ketujuh, sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.

Kedelapan, untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi. Sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat mengikuti sistem zonasi.

Usut punya usut, aturan zonasi ini diterapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dari meniru sistem pendidikan di Jepang. Di sana, siswa SD dan SMP lebih diarahkan untuk belajar berteman baik dan bekerja sama, bukan bersaing. Nilai-nilai tersebut ditanamkan sejak dini. Salah satunya siswa SD/SMP wajib berjalan kaki ke sekolah dan tidak boleh diantar jemput orangtua. Orangtua dapat memanfaatkan waktunya untuk hal-hal produktif lainnya.

Selain itu, kemacetan lalu lintas juga tidak terjadi. Saat berangkat ke sekolah, siswa-siswa yang berada dalam zonasi yang sama diatur Parent Teacher Association (PTA). Satu zonasi memiliki beberapa tempat berkumpul siswa. Dari sini siswa akan berjalan bersama-sama menuju sekolah dengan dipimpin ketua regu.

Dalam hal ini, siswa dilatih mengasah karakter mematuhi aturan berlalu lintas selama perjalanan, bertanggung jawab dan memimpin. Pada perempatan yang padat lalu lintas, petugas piket PTA berjaga untuk membantu siswa menyeberang jalan. Berangkat bersama-sama diyakini mampu melatih kepedulian siswa, baik terhadap teman maupun lingkungan yang dilalui. Berkat perkenalan ini dan juga jarak rumah yang berdekatan, biasanya sesudah sekolah siswa akan bermain di rumah teman-temannya. Bukan lagi jago rumah atau teman dunia maya.

Dengan sistem zonasi melalui Permendikbud 14/2018 yang diteken pada 2 Mei 2018, tampaknya Mendikbud ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Tujuannya untuk pemerataan pendidikan dan meminimalisasi mobilitas siswa ke sekolah tertentu. “Target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan,” ujar Muhadjir dikutip dari laman resmi berita Kemendikbud.

Zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.

“Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir ‘kastanisasi’ dan ‘favoritisme’ dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (placement),” katanya.

Sayangnya ucapan Muhadjir tak seindah praktiknya, seperti kekacauan demi kekacauan yang dialami siswa dan orangtua siswa di lapangan. Berkaca dari kisruh-kisruh tersebut, sistem zonasi jelas perlu pematangan konsep dan persiapan yang lebih mantap. Namun Muhadjir tampaknya tidak peduli dengan hal itu. Malahan dia menyarankan para orangtua siswa untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta.

“Kalau tidak terima dengan sistem zonasi, masuklah ke swasta. Nantinya kami akan mendorong agar sekolah swasta dibenahi, ditingkatkan kualitasnya jangan sampai sekolah didirikan hanya untuk mengharapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Kelemahan Permendikbud 14/2018

Sejauh ini Permendikbud 14/2018 terkait sistem zonasi memiliki kelemahan. Wajar jika timbul banyak kekacauan dan masalah. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan empat kelemahan dalam Permendikbud yang berdampak signifikan pada penerapan sistem zonasi. Sehingga memicu terjadinya beragam praktik kecurangan yang merugikan siswa dan orangtua siswa.

Kelemahan pertama, bagian ke empat tentang Sistem Zonasi. Pasal 16 ayat 1, Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16 ayat 2, Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 16 ayat 1 dan 2 menimbulkan masalah. Sebab daya tampung sekolah tak seimbang dengan jumlah pendaftar. Keterbatasan daya tampung yang ada seharusnya bisa diterima oleh peserta alih jenjang dengan syarat-syarat tertentu.

Pada ayat 2 tidak mengukur dengan jelas alasan migrasi dukcapilnya dari suatu daerah ke daerah lain. Sehingga banyak migrasi dukcapil digunakan hanya untuk memperoleh peluang masuk sekolah negeri atau sekolah favorit. Akibatnya, tertutup peluang siswa alih jenjang di zona tersebut.

Kelemahan kedua, pengertian ‘radius terdekat’ yang terdapat pada pasal 16 ayat 1 membatasi sekolah-sekolah yang ada di pusat kota dan jauh dari konsentrasi pemukiman warga. Sehingga, sekolah-sekolah yang saling berdekatan itu kekurangan pendaftar. Seperti kasus di Solo, yakni SMPN 3, SMPN 25, dan SMPN 26. Kelemahan pasal tersebut merugikan sekolah-sekolah yang tidak terpenuhi daya tampungnya. Akibatnya, guru di sekolah itu tidak terpenuhi jumlah jam mengajar 24 jam. Mereka terancam tak mendapat tunjangan sertifikasi yang selama ini diterima.

Kelemahan ketiga, masih terkait dengan pasal 16 ayat 1. Persoalan ini terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Blora, Jateng; Kecamatan Jepon, Kecamatan Jiken dan Kecamatan Bogorejo. Tiga kecamatan tersebut menjadi satu zona, di mana hanya berdiri satu SMA negeri. Siswa alih jenjang yang berada paling jauh dari sekolah tidak ada peluang untuk diterima. Di ketiga kecamatan tersebut, siswa yang ingin alih jenjang sekitar 40 kelas. Sementara ada tujuh kelas yang diperebutkan di SMAN 1 Jepon. Adapun kecamatan yang paling jauh adalah Kecamatan Jiken. Alhasil, siswa yang alih jenjang dari Kecamatan Jiken berpeluang sangat minim. Dengan demikian, siswa dari radius yang paling jauh dalam satu zona tersebut yang dirugikan. Ini tidak adil.

Padahal PPDB tujuan utamanya untuk pemerataan dan meminimalisir mobilitas siswa ke sekolah tertentu pada akhirnya menuai banyak masalah. Sehingga memunculkan masalah secara berentetan seperti penyalahgunaan fungsi SKTM. Lemahnya aturan yang menjelaskan keterbatasan daya tampung sekolah kerap diakali dengan memanipulasi SKTM. Ini kelemahan keempat.

Kelemahan keempat disebutkan pada Bab III tentang Tata Cara PPDB bagian ke 6 tentang biaya. Pasal 19 ayat 1, SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 19 ayat 2, Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu. (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 19 ayat 3, Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

Aturan ini menjadi bias. Sebab masalah SKTM tidak ada sangkut pautnya dengan proses penerimaan siswa baru. Penerimaan dengan jalur SKTM sebagaimana terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak berlandaskan payung hukum. Sehingga ketentuan ini menimbulkan gejolak bagi pemegang kartu-kartu lain seperti KIS, KKS, atau lainnya yang pada akhirnya harus diakomodasi. Dalam praktiknya, daerah justru mengimplementasikannya beda. Di dalam PPDB ada jalur menggunakan SKTM. Sementara dari pasal satu sampai enam bagian ke 4 tentang Sistem Zonasi, tidak satu pasal pun menyebut SKTM. Nah, di sini pemerintah daerah menggunakan aturan yang mana.

Karena itu FSGI merekomendasikan untuk merevisi Permendikbud 14/2018. Pertama, perlunya perbaikan pada Bab III bagian ke 6 tentang khususnya pada pasal 19 ayat 1 – 3 sehingga tidak menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam alih jenjang baik dari SMP ke SMAN / SMKN dalam bentuk PPDB jalur SKTM.

Kedua, perlunya penegasan pada pasal 16 ayat 2 dalam migrasi dukcapil dalam satu KK paling lambat 6 bulan. Pasalnya mutasi dinas orang tuanya/kerja/pindah pemukiman. sehingga secara administrasi kependudukan tetap berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi keluarga tersebut.

Ketiga, Kemendikbud bersama dinas pendidikan terkait segera memetakan kembali sistem zonasi secara cermat. Sampai tingkat kelurahan/desa, meningkatkan sarana pendidikan untuk alih jenjang agar terjadi pemerataan pendidikan, meningkatkan anggaran pendidikan untuk kemajuan peandidikan dasar dan menengah sehingga problem pendidikan selama ini bisa berangsur-angsur mengalami peningkatan secara kualitatif dan berkeadilan.

Keempat, mengimbau kepada para orang tua dan pengurus RT/RW agar bersikap dan bertindak jujur untuk mendapatkan/mengeluarkan SKTM. Kasus meningkatnya pembuatan SKTM oleh oknum orangtua yang ternyata adalah keluarga yang mampu demi bisa bersekolah di sekolah favorit tertentu, sangat merugikan bagi siswa-siswa lain yang secara nilai sangat memungkinkan untuk diterima di sekolah tersebut.

Keberhasilan sistem zonasi PPDB oleh Kemendikbud memang layak dipertanyakan. Mendikbud Muhadjir Effendy boleh saja memiliki tujuan “mulia” dengan sistem zonasi agar mendekatkan siswa dengan sekolah. Namun jika sistem zonasi mengakibatkan banyak anak kehilangan haknya untuk dapat bersekolah di sekolah negeri, maka Permendikbud 14/2018 juga perlu dikaji ulang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here