Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Darurat yang Terlewatkan

0
245

Nusantara.news, Jakarta – Setelah Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, ternyata ambisi kolonial untuk kembali menjajah Indonesia tak terbendung lagi. Belanda yang dibantu Inggris masih saja berpikir dalam bingkai kolonialisme: Indonesia tidak boleh merdeka, sebuah angan-angan yang basi dan busuk. Namun, di saat bersamaan, meledaknya revolusi nasional Indonesia berupa perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan justru sebagai jawaban heroik terhadap kenekatan Belanda yang gagal membaca perubahan mendasar di tanah air.

Dalam tenggang waktu 1945 – 1949, saat kolonial berusaha merebut kembali Indonesia, rakyat pribumi tak semudah itu ditaklukkan. Ada perjuangan heroik di Surabaya pada 10 November 1945, ada diplomasi politik Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan Hatta, juga perlawanan Jenderal Soedirman yang tidak bisa menerima kapitulasi Soekarno-Hatta pada 19 Desember 1948 kepada pasukan Belanda di Yogyakarta.

Dan jangan lupa, salah satu tonggak yang menyatu dengan roh dan napas revolusi Indonesia adalah lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pimpinan Sjafruddin Prawiranegara. Pembentukan PDRI bermula ketika Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan pimpinan negara lainnya ditangkap Belanda pada agresi militer kedua. Pemerintah pusat lumpuh. Terjadi kekosongan kekuasaan.

Sebelum Soekarno dan Mohammad Hatta diangkut pasukan Belanda pada 19 Desember 1948, pesan kawat masih sempat dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara dalam Kabinet Hatta yang sedang berada di Bukittinggi dan kepada Dr Sudarsono, LN Palar, dan AA Maramis di India. Isi kawat agar dibentuk segera pemerintah darurat di Sumatera atau pemerintah dalam pengasingan di India, sekiranya perjuangan dalam negeri gagal.

Kepada Sjafruddin, Soekarno-Hatta sempat mengirimkan telegram yang berbunyi: “Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu-Kota Jogyakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera.”

Sjafruddin Prawiranegara (tengah, baju hitam) bersama tokoh-tokoh PDRI

Akhirnya, PDRI diproklamirkan dan Sjafruddin menjadi pemimpinnya. Dia dibantu oleh anggota kabinet, di antaranya Teuku Mohammad Hassan sebagai Wakil Ketua PDRI merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama, Sutan Mohammad Rasjid sebagai Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda, Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman, Ir. Mananti Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Kesehatan, dan Ir. Indracaya sebagai Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran.

Dia bersama kabinetnya, menjalankan PDRI sejak 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945.

Dengan lahirnya PDRI yang mendapat dukungan sepenuhnya dari Jenderal Soedirman, kekosongan kekuasaan itu cepat terisi. Indonesia tidak runtuh, sebagaimana kicauan pongah Belanda dan pendukungnya dari kubu kolonialisme global.

Bersamaan dengan konsolidasi rakyat sipil di bawah PDRI, TNI pada 1 Maret 1949 melakukan serangan secara besar-besaran terhadap posisi Belanda di Yogyakarta. Serangan ini kemudian dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret. Kedua peristiwa bersejarah ini, memiliki peran penting dalam upaya penyelamatan republik yang nyaris punah sekaligus menunjukkan pada dunia internasional bahwa pemerintahan Indonesia masih ada (eksis).

Mengingat jejak historis PDRI, selayaknya Sjafruddin Prawiranegara tak hanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tetap juga termasuk disebut presiden. Sebab, Sjafruddin sukses menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga keberadaan Indonesia saat itu tetap diakui. Kalau tidak ada (PDRI), sebagaimana kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, tidak akan ada negara ini. Terputus.

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie termasuk yang menyokong pengakuan itu. Menurut Jimly, tidak perlu ada keraguan untuk menyatakan Sjafruddin selaku Ketua PDRI sejak 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 sebagai kepala negara. “(Dia) adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia,” katanya. Dalam sistem UUD 1945, kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia itu adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Serupa, pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, secara konstitusi, Sjafruddin Prawiranegara diakui sebagai presiden RI. Sebab, dalam konsep konstitusi, disebut hukum tata negara darurat. Dalam konsepnya, alat-alat kelengkapan negara berhak melakukan segala cara untuk mempertahankan negara. “Sehingga PDRI itu konstitusional, dan presidennya juga konstitusional,” ujarnya.

Pun begitu, Kuding (panggilan masa kecil Sjafruddin), enggan disebut sebagai presiden. Dia ingin disebut Ketua PDRI saja, seperti percakapan antara Kamil Koto dengan “Presiden” yang hanya menjabat selama tujuh bulan lebih ini dalam buku yang ditulis Akmal Nasery Basral dengan judul Presiden Prawiranegara. “Jadi, Pak Sjaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno? ” tanya Kamil Koto.

“Tidak persis begitu. Secara tugas memang iya, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI,” kata Syafruddin Prawiranegara, menjawab pertanyaan Kamil Koto.

Sjafruddin lahir di Serang (Banten), 28 Februari 1911. Pria berdarah campuran Minang dengan Banten ini adalah orang kepercayaan Soekarno-Hatta. Karena itu, dia pernah memegang beberapa jabatan penting, seperti Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Wakil Perdana Menteri, dan diberi mandat untuk membentuk PDRI.

Pejabat yang Melarat

Selama bertugas dan memimpin PDRI di Sumatera Barat, Sjafruddin berjibaku antara kesulitan ekonomi keluarga dan bahaya yang setiap saat mengintai sebab Belanda memberinya cap buronan nomor wahid. Istrinya, Tengku Halimah Syehabuddin atau biasa disebut Lily, bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya dengan berjualan sukun goreng.

Dalam satu kesempatan, putri sulungnya, Aisyah Ganie (Icha), mempertanyakan pekerjaan yang dijalani Lily sebagai penjual gorengan. “Apa ibu tidak malu? Ayah orang hebat, keluarga ayah dan ibu juga orang-orang hebat.”

Dengan jiwa keibuannya, Lily memberi pengertian pada Icha. “Iya, sayang. Ibu mengerti, tapi dengarkan ya. Yang membuat kita boleh malu adalah kalau kita melakukan hal-hal yang salah seperti mengambil milik orang lain yang bukan hak kita, atau mengambil uang negara. Itu pencuri namanya. Orang-orang mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu,” timpal Lily.

Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa.

Setelah menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno, Syafruddin Prawiranegara tetap terlibat dalam pemerintahan dengan menjadi Menteri Keuangan. Namun, kehidupan Sjafruddin tak aji mumpung, lebih-lebih mengambil uang negara. Dia, bisa dibilang pejabat melarat, atau dalam istilah yang popular adalah “memimpin dengan menderita”.

Kehidupan melarat yang dialami pejabat sekelas Menteri Keuangan seperti Sjafruddin ini, tercatat dalam buku Presiden Prawiranegara karya Akmal Nasery Basral. Dalam dialog antara Teungku Halimah (Lily) istri Syafruddin Prawiranegara dengan putrinya Icha, tegambar betul eloknya laku hidup keluarga Sjafruddin: serba kekurangan, pejabat, tetapi menolak korupsi.

“Ayahmu Menteri Keuangan, Icah,” Lily menyeka matanya yang basah. “Ayahmu menguasai uang negara, tetapi tidak punya uang untuk membeli kain gurita bagi adikmu Khalid yang baru lahir. Kalau Ibu tidak alami sendiri kejadian itu, Ibu pasti bilang itu khayalan pengarang. Tetapi ini nyata. Ayahmu sama sekali tidak tergoda memakai uang negara meski hanya untuk membeli sepotong kain gurita.”

Sikap Syafruddin yang tidak mau mengambil uang negara yang bukan haknya, merupakan contoh bagi seluruh anak bangsa. Meski rentetan jabatannya tak lepas dari urusan keuangan, namu ia menolak aji mumpung dan lebih memilih hidup sederhana. Dedikasinya yang tinggi disertai moralitas yang kuat, telah meletakkan kepentingan pribadi dan nafsu duniawinya di bawah kepentingan negara.

Sikap Lily, istri Syafruddin, pun demikian. Ia lebih memilih berjualan sukun goreng untuk membeli susu anaknya serta mencukupi kehidupannya, dari pada menyuruh suaminya untuk korupsi. Sikap moral seperti itu patut dijadikan pelajaran bagi keluarga para pejabat.

Sjafruddin Prawiranegara dan keluarga

Selain Sjafruddin, masih banyak laku hidup dan lampah politik para pendiri bangsa yang menerbitkan decak kagum: penuh kesederhanaan, rela berkorban, dan amat  mencintai rakyatnya. Pengabdiannya yang tulus kepada negara bahkan tak terpikir memanen fulus di ladang kekuasaan. Ini tidak mengherankan karena bagi mereka yang namanya pemimpin harus membahagiakan rakyatnya, meskipun dengan itu ia harus menempuh jalan menderita.

Namun, di zaman ketika “memimpin adalah sejahtera”, kepemimpinan bagaikan properti yang harus dikapitalisasi menjadi tahta dan harta. Karena itu, sebagian besar pemimpin kita tak ubahnya dengan konglomerat kakap. Mereka memiliki semua yang diinginkan. Rumah mewah, mobil mewah, rekening gendut, kartu kredit, dan aset-aset lainnya. Nafsu duniawi dan rasa tak puas yang tak berkesudahan bahkan memaksa para pejabat negeri ini harus melakukan korupsi, kejahatan paling hina yang merusak negara, merugikan rakyat, dan menistakan dirinya.

Untuk ukuran kondisi sekarang, apalagi di mata para penghamba uang, kisah kesederhanaan dan “penderitaan”  hidup seperti Sjafruddin dan para pendiri bangsa lainnya, barangkali serupa dunia dongeng. Karena kredo pemimpin hari ini, “memimpin adalah menikmati.” Menjadi pemimpin berarti berpesta di atas penderitaan rakyat.

Kembali pada Sjafruddin, pengorbanan Sjafruddin memang tak diragukan lagi. Selain rela hidup dalam kesederhanaan, ia juga sanggup pasang badan dengan menerima amanah Pemerintah Darurat yang amat berisiko mengancam nyawanya, ketika para pucuk pimpinan republik (utamanya Soekarno-Hatta) ditangkap penjajah. Sikap hidup seperti itu tak mungkin lahir dari jiwa-jiwa kerdil, apalagi dari pemimpin kelas rendah yang tersebar di partai politik, parlemen, istana, dan lembaga publik lain sekarang ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here