Sjamsul Nursalim Akan Dijerat Dengan Pidana Korporasi

0
163
Sjamsul Nursalim, pemegang saham pengendali PT Bank Dagang Nasional Indonesia yang melarikan diri sejak 2004

Nusantara.news, Jakarta – Kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim terus bergulir. Kali ini memasuki periode pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak tanggung-tanggung, KPK memanggil tiga saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi BLBI. Tiga orang tersebut, yakni mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Farid Harianto, pemilik PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim, dipanggil untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung.

“Sjamsul Nursalim tak datang, dia sedang berada di Singapura,” kata kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di KPK hari ini.

Ada nada pesimistis kalau-kalau kasus BLBI Sjamsul Nursalim bakal menguap kembali. Sebab saat sudah masuk penjara di Indonesia, Sjamsul bisa melarikan diri dengan dalih berobat di Singapura. Apatah lagi saat ini keberadaan Sjamsul yang disebut-sebut di Singapura tak jelas batang hidungnya.

Sjamsul dikabarkan tengah berada di Singapura. Ia menjadi buron saat kasus korupsi BLBI muncul pada 2004.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, KPK pernah mengklarifikasi bagaimana pengaturan BPPN terhadap obligor BDNI. Terutama perusahaan di bawah Sjamsul. Disebutkan, KPK akan menggunakan pidana korporasi untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.

Dalam hal kriteria kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pidana korporasi ini. Pertama, korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga, korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Kasus korupsi terjadi pada April 2004 saat Ketua BPPN Syafruddin Temenggung mengeluarkan SKL terhadap Sjamsul selaku pemegang BDNI. Padahal masih ada kewajiban yang harus dipenuhi Sjamsul kepada negara.

KPK pun menetapkan Syafruddin sebagai tersangka. Dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK sendiri memanggil Sjamsul dan istrinya, berharap dapat melakukan klarfikasi semua data dan informasi. “Termasuk jika dikatakan semua kewajiban sebenarnya sudah dilunasi,” demikian Febri.

“Dalam melakukan panggilan, KPK bekerjasama dengan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) untuk menyampaikan surat panggilan ke alamat saksi di Singapura,” tutup dia.

Pemanggilan Sjamsul Nursalim dan istri terkait tersangka mantan Kepala BPPN Syafrudin Asrjad Temenggung lantaran diduga korupsi dalam penerbitan SKL, salah satunya kepada Sjamsul Nursalim.

Bank BDNI saat itu memiliki hutang sebesar Rp47,25 triliun dan sudah membayar hampir setengah utangnya sehingga menyisakan RP28,4 triliun. Untuk melunasi sisanya, Sjamsul Nursalim kemudian membayar kas sebesar Rp1 triliun dan menyerahkan tiga aset perusahaan antara lain PT Dipasena terjual Rp2,3 triliun, GT Petrochem dan GT Tire terjual Rp1,83 triliun.

Atas rekomendasi BPPN, Sjamsul dibebaskan dari tuntutan hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung karena telah mengantongi SKL. Padahal Sjamsul disebut KPK belum melunasi kewajiban Rp3,7 triliun BLBI.

Ihwal SKL

Kasus ini berawal pada Mei 2002, saat itu Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Namun pada April 2004, Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank BDNI yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres No. 8/2002 yang diterbitkan pada 30 Desember 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. KPK menyebut perbuatan Syafruddin menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,7 triliun.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka. Dia disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sita aset

Pertanyaan publik kemudian mengarah pada, apakah KPK hanya membatasi kasus ini di level Syafruddin Temenggung? Atau melebar ke Sjamsul Nursalim? Atau bahkan terujung pada Megawati?

Kasus ini merupakan tarikan kedua, setelah dimasa Ketua KPK Abraham Samad mencoba mengangkat kasus SKL BLBI Sjamsul Nursalim. Namun sayang, Abraham Samad malah terkena isu wanita dan akhirnya ditersangkakan, ujung-ujungnya dipecat.

Kali ini, KPK dibawah pimpinan Agus Rahardjo mencoba mengangkat kembali kasus SKL BLBI Sjamsul Nursalim. Namun tak jelas kemana kasus ini akan di arahkan. Apakah akan menangkap aktor-aktor utama lahirnya SKL? Atau ingin mengejar utang Sjamsul yang belum dilunasi?

Padahal yang agak strategis sebenarnya, selain KPK mengejar aktor-aktor dibalik lahirnya SKL, juga perlu kiranya KPK mengejar utang Sjamsul Nursalim yang terkenal sangat tidak kooperatif itu. Dia buron sejak 2004 dan anehnya bisnis Gajah Tunggal Group miliknya tetap berkibar di tanah air.

Semisal PT Gajah Tunggal Tbk masih memiliki lini bisnis produksi dan penjualan ban, baik untuk motor, mobil penumpang, mobil angkutan, mobil komersil, hingga sepeda motor. Aset Sjamsul menurut majalah Forbes masih ada sekitar US$470 juta atau ekuivalen dengan Rp6,25 triliun.

Jika Sjamsul Nursalim kembali mangkir dan tidak kooperatif, tidak ada salahnya Pemerintah mengambil alih sebagian saham untuk melunasi utang riil pemilik Gajah Tunggal itu.

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here