Skandal e-KTP dan Sulitnya Bubarkan Parpol Korup

0
177

Nusantara.news, Jakarta  – Arus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang kini diusut KPK bisa menjadi pertaruhan citra partai politik. Surat Dakwaan Jaksa e-KTP atas dua terdakwa, Irman dan Sugiarto, menyebutkan keterlibatan sejumlah politisi yang pernah menjabat anggota DPR periode 2009 – 2014. Kini, di antara nama sebagian politisi yang disebut menerima uang haram itu, masih ada yang aktif sebagai legislator, bahkan kepala daerah.

Kenyataan yang sangat menyakitkan adalah banyaknya politisi yang terlibat. Mereka bahkan menjadi aktor utama penggelembungan dan penyelewengan anggaran tersebut. Selain mengalir ke sejumlah anggota DPR lintas fraksi yang mencapai 63 orang, disebutkan juga uang haram itu diduga mengalir ke beberapa parpol.

Dana tersebut disalurkan Andi Agustinus alias Andi Narogong, penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri. Andi menyebutkan Partai Golkar menerima Rp150 miliar, Partai Demokrat Rp150 miliar, dan PDI Perjuangan Rp80 miliar, dan serta partai-partai lainnya sebesar Rp 80 miliar.

Publik berharap, pengusutan kasus ini juga harus mampu menelusuri aliran dananya, apakah sampai ke kas parpol atau tidak. Apabila masuk ke kas parpol, harus ada langkah berani untuk menjatuhkan sanksi keras, termasuk pembekuan parpol tersebut.

Namun, tidak mudah membubarkan parpol, meskipun kelak  terbukti parpol tersebut terlibat tindak pidana korupsi.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra, sesuai UU, Mahkamah Konstutusi (MK) bisa membubarkan parpol yang kegiatannya bertentangan dengan UUD dan UU atau membahayakan keselamatan NKRI.

“Parpol bisa dibubarkan jika asas dan ideologi serta kegiatan-kegiatan parpol itu bertentangan dengan UUD 1945. Memang menjadi pertanyaan, apakah jika partai terlibat korupsi, parpol tersebut dapat dibubarkan MK dengan alasan perilakunya tersebut bertentangan dengan UUD 1945?” ujar Yusril.

Menurut Yusril, kalau dilihat dari perspektif hukum pidana, ini terkait dengan kejahatan korporasi. Jika korporasi tersebut terbukti melakukan kejahatan, yang dijatuhi pidana adalah pimpinannya. Korporasinya tidak otomatis bubar. Begitu juga halnya jika parpol terbukti melakukan korupsi, yang dijatuhi hukuman adalah pimpinannya, sedangkan partainya sendiri tidak otomatis bubar.

Sebab, sambung Yusri, yang berwenang memutus parpol bubar atau tidak bukanlah pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pidana, tetapi MK dalam perkara tersendiri, yakni perkara pembubaran parpol. MK hanya dapat menyidangkan perkara pembubaran parpol jika ada permohonan yang diajukan pemerintah.

“Karena itu, apakah mungkin pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini akan berinisiatif mengajukan permohonan pembubaran parpol, termasuk membubarkan partainya sendiri, PDIP, yang disebut terdakwa Irman turut menikmati uang suap perkara e-KTP? Secara politik, boleh dikatakan mustahil ada presiden dari suatu partai akan mengajukan perkara pembubaran partainya sendiri ke MK. Maka sulit untuk membekukan parpol yang terlibat korupsi. Kecuali bila parpol bisa dianalogkan sebagai korporasi, maka bisa dibekukan karena pelanggaran pidana,’’ terang Yusril.

Sulitnya menjerat parpol yang melakukan kejahatan korupsi, diakui oleh anggota KPU Arief Budiman. Dia menegaskan, sanksi pidana ini sulit diimplementasikan apabila peserta pemilu adalah partai politik. Sanksi pidana hanya mengenai individu.

“Kekosongan inilah yang mendorong parpol tidak takut korupsi-kolusi karena sangat sulit dikenakan sanksi pidana. “Situasi ini pun membuat parpol tidak mengelola keuangannya dengan akuntabel dan transparan,” kata Arief Budiman.

Namun demikian, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, memandang bahwa ruang untuk menerapkan sanksi tegas masih ada. Menurutnya, ketika ada kekosongan peraturan ini, semestinya ada keberanian dari KPU untuk membuat ketentuan tegas.

“KPU bisa mendorong pembubaran parpol ke pengadilan apabila parpol tersebut terbukti menggunakan dana hasil tindak pidana. Apalagi, sepanjang bisa dibuktikan menggunakan dana haram, parpol bisa dibekukan. Masalahnya maukah dan mampukah KPU untuk melakukan hal itu?” tegas Sebastian.

Tentu saja hal itu tidak mudah. Kini terpulang pada nyali KPU, juga KPK dan instansi hukum terkait untuk berani melaksanakan sanksi tegas tersebut. Jika mereka semua, dalam hal ini parpol yang terlibat, terbukti bersalah, itulah saatnya presiden, entah Jokowi atau bukan nantinya, untuk mengajukan perkara pembubaran parpol tersebut ke MK.

Langkah itu sangat penting tidak saja untuk pembelajaran politik dan demokrasi, tetapi juga untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik pada masa datang. Atau kita akan menyerah terhadap elite dan parpol korup? []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here