Skandal Hukum di Balik Pencucian Uang First Travel

0
69
Gaya hidup bos perjalanan umrah First Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan.

Nusantara.news, Jakarta – Bos perjalanan umrah First Travel, Andika Surachman, merasa tidak diperlakukan secara adil selama menjalani proses hukum di pengadilan. Salah satu ketidakadilan itu menurutnya adalah penyitaan terhadap aset-aset First Travel yang tidak transparan.

Ya, Pengadilan Negeri (PN) Depok dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung sepakat merampas aset hasil pencucian uang itu untuk negara. Pencucian uang Rp 905 miliar hasil menipu jemaah, oleh Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan, dibelikan restoran di London, berfoya-foya, hingga membangun anak usaha.

Dari daftar harta yang didapat dari menipu jemaah dan dirampas untuk negara, sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Jumat (31/8/2018), ada sekitar 538 aset First Travel yang dirampas negara.

Pencucian uang itu dilakukan secara rapi oleh Andika dan Anniesa dengan dibantu Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. Mereka bertiga dihukum secara bertingkat. Andika Surachman divonis 20 tahun penjara, Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara. Bukan cuma itu, keduanya juga dihukum membayar denda masing-masing Rp 10 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Sedangkan Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 5 bulan kurungan.

Tipu-tipu perjalanan umrah bermula saat bos First Travel menawarkan paket umrah promo dengan harga Rp 14,3 juta pada Juni 2015. Calon jemaah dijanjikan diberangkatkan mulai November 2016 hingga Mei 2017.

Para terdakwa menerangkan sejak dari awal menyadari paket umrah promo 2017 sebesar Rp 14,3 juta tidak cukup membiayai paket perjalanan ibadah umrah seperti yang ditawarkan. Namun para terdakwa tetap menawarkan paket umrah tersebut kepada para calon jemaah sehingga berhasil mendapatkan dan menarik calon jemaah mendaftar dan telah membayar.

Dalam persidangan putusan di Pengadilan Negeri Depok, hakim menyebut jumlah calon jemaah yang mendaftar pada Januari 2015-Juni 2017 sebanyak 93.295 orang. Total setoran uang pembayaran jemaah mencapai Rp 1,319 triliun.

Namun kenyataannya, sejak November 2016 hingga Juni 2017, jumlah jemaah umrah yang diberangkatkan First Travel hanya 29.985 orang. Sedangkan sisanya, 63.310 orang, yang sudah membayar lunas dengan jadwal pemberangkatan November 2016-Mei 2017, tidak diberangkatkan.

Selain soal perkara penggelapan, bos First Travel terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Ketiganya, menurut hakim, menggunakan duit setoran calon jemaah untuk membeli aset.

Pencucian dilakukan dengan mengalihkan setoran calon jemaah umrah di rekening penampungan First Travel ke sejumlah rekening, termasuk rekening pribadi Andika, Anniesa, dan Kiki Hasibuan. Uang setoran calon jemaah kemudian dibelanjakan terdakwa, termasuk membeli aset, seperti kendaraan, rumah, dan tanah.

Kedua Pasutri sempat mengajukan banding sejak 6 Juli 2018. Namun, upaya untuk meringankan hukuman itu kandas setelah banding mereka ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/ 2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut,” bunyi putusan tersebut sebagaimana dilansir dari laman Pengadilan Negeri Depok, Senin (27/8/2018). Dengan putusan tersebut, Andika dan Anniesa tetap divonis selama 20 dan 18 tahun penjara. Keduanya juga tetap harus membayar denda Rp 10 miliar subsidair 8 bulan penjara.

Siap mati bongkar skandal hukum

Bos First Travel, Andika Surachman-Anniesa Hasibuan, sebenarnya tidak mempermasalahkan vonis yang diterima. Banding itu dilakukan agar aset-asetnya tidak dirampas negara. Sebab dengan aset itu dapat memberangkatkan jemaah yang telantar.

“Adapun vonis dari klien kami tidak dipermasalahkan. Yang terpenting itu adanya transparansi terkait daftar aset yang disita oleh kejaksaan. Harapan klien kami, dengan adanya banding ini sebagaimana aset itu dikembalikan atau untuk memberangkatkan jemaah, bukan disita negara, yang jelas-jelas uang itu milik jemaah,” ungkap kuasa hukum Andika-Anniesa, Ronny Setiawan, Rabu (29/8/2018).

Karena tidak terima asetnya dirampas, Andika lantas mengancam akan membuka orang-orang yang terlibat dalam skandal First Travel, termasuk mereka yang ikut menggelapkan aset-aset milik perusahaannya. “Kejaksaan, pengadilan mendzolimi saya. Aset saya dihilangkan, negara merebut aset saya. Saya akan buka semua keterlibatan orang-orang di balik First Travel,” tulis Andika melalui selembar surat dan tandatangani pada 27 Agustus 2018.

Andika bahkan menyatakan siap mati demi membongkar kejanggalan persidangan dalam kasus First Travel. “Parahnya proses hukum terhadap kami, bahkan kami tidak mendapat bukti aset kami yang disita dan bobroknya bisnis umrah. Saya rela mati demi terbongkarnya skandal hukum ini,” kata Andika.

Sementara itu kuasa hukum 2.500 jemaah First Travel, Riesqi Rahmadiansyah menyesalkan putusan PT Bandung yang sangat melukai hati jamaah. Karena jamaah berharap dapat berangkat dengan dana hasil penyitaan yang dilakukan kejaksaan.

“Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tidak melihat fakta yang tidak terungkap, seperti kenapa tetap membiarkan aset disita oleh negara, lantas ini akan sangat berbahaya, dan sampai dengan detik ini Andika Surachman belum menerima salinan bukti barang apa saja yang disita. Tentu kami sebagai kuasa jamaah sangat perlu untuk mengetahui berapa aset yang disita,” kata Riesqi.

Ditambahkan Riesqi, kasus First Travel adalah suatu kesalahan terbesar sepanjang Republik ini berdiri. “Bagaimana mungkin satu tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik perusahaan yang notabenenya menghimpun uang dari pihak per orang, bukan dari negara, dinyatakan putusannya aset disita untuk Negara,” ujarnya.

Kasus ini juga dinilai sangatlah rumit. Karena selain berjalan kasus di pidana, juga ada kasus permohonan kewajiban permohonan utang (PKPU). “Segera akan saya bongkar semua skandal umroh ini, akan banyak nama tersebut, dan saya pun menyatakan meminta Kejaksaan tunjukkan segera Berita Acara Penyitaan semua barang berharga milik First Travel kepada publik,” urainya.

Karena itu pihaknya meminta agar Komisi III DPR RI untuk mengambil alih kasus hukum yang menjerat bos biro travel umroh tersebut. Dia yakin, dengan begitu akan terkuak siapa saja pihak lain yang terlibat dalam masalah aset First Travel.

“Kita memohon Komisi III DPR ambil alih atau Mahkamah Agung ambil alih atau siapapun yang punya kewenangan di bidang hukum ambil alih kasus ini. Selidiki semua, nanti ketahuan siapa biang keroknya dalam masalah aset,” tuturnya.

Riesqi melanjutkan, saat ini pihaknya meminta kejaksaan dan kepolisian, tentu akan sulit. Karena dua institusi itu adalah pihak terkait dalam persoalan aset ini. “Makanya ini harus pihak yang punya kekuatan, Komisi III atau DPR atau Mahkamah Agung,” ucap dia.

Riesqi mengatakan, sekarang ini jumlah total aset First Travel dan aset Andika tidak jelas. Bila memang sudah diketahui nominal jumlah aset tersebut, tentu tinggal dihitung berapa lagi yang dibutuhkan untuk memberangkatkan jemaah yang telah menyetor dana keberangkatan umrahnya.

“Ketika jumlah aset ketahuan, dan jemaah yang terbukti tidak berangkat tapi sudah menyetor 100 persen, 30 ribuan orang, kan tinggal kita hitung. Berapa yang harus diberangkatkan Andika dan berapa uang yang harus dicari Andika untuk keberangkatan itu,” katanya.

Adapun pertimbangan hakim memutuskan aset-aset bos First Travel diserahkan kepada negara supaya ada kepastian hukum terhadap barang bukti tersebut. Semua dirampas untuk negara terkait tuntutan jaksa. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut meminta sejumlah barang bukti dikembalikan pada pengelola. Tapi kemudian terjadi polemik antara tim pengelola aset dengan pihak JPU di persidangan sebelum putusan. Karena itu hakim lantas mengambil jalur tengah, aset diambil oleh negara.

Setelah aset disita, tidak ada pembagian apapun atas aset tersebut sebelum adanya gugatan dari pihak korban. Sehingga kalau korban mau menarik kembali asetnya dipersilakan ajukan gugatan terlebih dahulu.

Aset beresiko hilang

Jaksa Agung M Prasetyo punya pandangan berbeda terkait perkara penipuan umrah dan pidana pencucian uang dirampas untuk negara. Prasetyo menilai putusan itu keliru. “Mengenai masalah barang bukti itu memang saya sendiri menilai sebagai kesalahan putusan,” katanya.

Sejak awal JPU menuntut agar aset First Travel dibagikan kepada calon jemaah yang gagal berangkat sebagai kompensasi ganti rugi. Pasalnya aset tersebut dihasilkan dari uang para korban First Travel, bukan dari uang negara.

“JPU dalam tuntutannya minta supaya dikembalikan kepada yang berhak. Sementara putusannya ya meskipun kita katakan agak aneh, karena bagaimanapun uang-uang itu terkumpul dari para masyarakat yang akan berangkat,” jelas Prasetyo.

Dia menambahkan, saat penuntutan, kasus itu telah dikirimkan jaksa senior yang berpengalaman. Prasetyo juga telah mengingatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Noor Achmad membentuk tim verifikasi andai hakim memutuskan aset bos First Travel dirampas untuk korban.

“Kami kirimkan jaksa senior yang sangat berpengalaman. Sebelum putusan, saya sudah sampaikan ke Jampidum nanti kalau barang bukti dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak itu nanti dibentuk tim verifikasi,” ujarnya.

Prasetyo mengatakan Kejaksaan Agung akan menelusuri aset bos First Travel yang menyusut menjadi sekitar 500 item dalam putusan. Padahal jumlah aset disebut mencapai 800 item.  “Mengenai selisih jumlah menjadi 500 item saya pikir nanti kita akan telusuri. Kita sepenuhnya menerima dari hasil penyidikan, kami tidak menangani kasusnya,” tutur Prasetyo.

Karena Prasetyo mengatakan pihaknya akan memerintahkan jaksa penuntut umum kasus First Travel untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Bukan soal pidana penjara yang dipersoalkan kejaksaan, melainkan aset First Travel yang masih disita negara. Prasetyo ingin agar aset First Travel dikembalikan kepada calon jemaah.

“Kami akan kasasi karena kami ingin clear persoalannya. Ini kan pasti bukan aset negara, itu milik para korban (penipuan First Travel). Saya pikir JPU harus ajukan kasasi khusus berkaitan masalah ini, barang bukti (aset),” urainya.

Anggota Komisi III dari F-PDIP Erwin Tobing juga mempertanyakan putusan majelis hakim yang menyatakan aset bos First Travel dirampas untuk negara. Erwin mendapat laporan ada 800 item aset bos First Travel yang disita. Namun, dalam laporan, hanya disebutkan sekitar 500 item.

“Saya ingin tanya Jaksa Agung menyikapi keputusan pengadilan. Keputusannya disita oleh negara, menyita uang barang yang bukan milik negara tapi disita untuk negara, padahal itu milik konsumen. Untuk apa uang itu? Mereka melihat ada 800 item yang disita lebih-kurang Rp 300 miliar. Tapi dalam putusan 1-500 item yang harganya itu yang mau diberikan lewat pengurus pengelola aset korban First Travel,” kata Erwin.

Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai seharusnya barang bukti dalam perkara pidana dikembalikan kepada pihak yang berhak. Dalam kasus First Travel, pihak yang berhak menerima barang sitaan ialah para korban. Fickar mengatakan barang sitaan atau barang bukti hanya bisa dikembalikan ke negara apabila kejahatan yang terjadi merugikan negara.

“Tetapi jika barang barang itu milik masyarakat atau ada pemiliknya, maka putusan pengadilan akan memutuskan menyerahkan pada pihak yang berhak. Jika barang bukti jelas merupakan milik masyarakat, maka menjadi tidak logis dan melawan hukum jika diserahkan atau dirampas untuk negara.”

Dalam kasus First Travel, pemilik sah dari benda yang disita sesuai pasal 46 KUHAP  telah diatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

Pasal 1: Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

  1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 2: Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Berdasarkan ketentuan di atas, sudah jelas aset First Travel menjadi barang bukti dalam perkara tersebut akan dikembalikan kepada orang yang paling berhak (pemiliknya) atau kepada mereka yang namanya disebut dalam Putusan Pengadilan.

Maka, akan berisiko ketika aset First Travel diserahkan kepada negara. Salah satunya hilangnya aset-aset tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada gugatan perdata untuk menjaga aset tersebut. Sudah kebiasaan, kalau sebuah perkara sudah diproses hukum pidana, seringkali barang bukti berkurang. Masyarakat yang menjadi korban akan sulit mengontrolnya. Namun demikian, melalui mekanisme perdata melalui kepailitan itu satu-satunya upaya proteksi bagi para korban.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here