Skandal Korupsi Bank Jatim, Empat Pejabat Didakwa Pasal Berlapis

0
209
Dua pejabat Bank Jatim yang menjadi terdakwa korupsi kredit macet PT Surya Graha Semesta disidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (28/11/2017).

Nusantara.news, Surabaya – Skandal korupsi kredit macet PT Surya Graha Semesta (SGS) yang menjerat empat pejabat Bank Jatim mulai disidangkan perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (28/11/2017).

Empat pejabat Bank Jatim yang dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 147 milliar itu adalah Wonggo Prayitno (mantan pimpinan Divisi Kredit KMK Bank Jatim) dan Arya Lelana (mantan Pimsubdiv Kredit KMK Bank Jatim), Harry Soenarno Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jatim Bangil, Pasuruan dan Iddo Laksono Hartanto Asistant Relationship and Manager Bank Jatim.

Pembacaan surat dakwaan kasus ini terbagi dalam dua berkas perkara. Dakwaan terdakwa Wonggo Prayitno jadi satu dengan dakwaan terdakwa Arya Lelana. Sedangkan dakwaan terdakwa Harry Soenarno jadi satu dengan dakwaan terdakwa Iddo Laksono Hartanto.

Surat dakwaan terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana dibacakan lebih dulu oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bidang Pidsus Kejari Surabaya. Selanjutnya di persidangan lain, jaksa juga membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Harry Soenarno dan terdakwa Iddo Laksono Hartanto.

Pada persidangan perdana itu, terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana tidak mengajukan eksepsi. Serupa juga dilakukan terdakwa Harru Soenarno dan terdakwa Iddo Laksono Hartanto.

Sementara dalam persidangan, terdakwa Iddo Laksono Hartanto melalui penasehat hukumnya mengajukan penangguhan penahanan. Tapi penangguhan itu belum dikabulkan oleh hakim Unggul Mukti Warso selaku ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini.

Persidangan kasus ini akan kembali berlanjut dalam satu pekan mendatang, dengan agenda pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum.

Terpisah, Jaksa Harwaidi mengatakan, para terdakwa ini didakwa dengan pasal berlapis. Dalam dakwaan subsider, mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18  UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Sedangkan pada dakwaan primer, para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 juncto Pasal 18  UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” terang Harwaedi saat dikonfirmasi usai persidangan di Pengadilan Tipikor.

Dijelaskan Harwaedi, para terdakwa dianggap berperan dalam pemberian fasilitas kredit ke PT SGS yang telah menyalahi prosedur dan tak sesuai dengan SK Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD tertanggal 31 Desember 2010. “Di mana pada proses pemberian penasabahan plafon kredit stanby load kepada PT SGS dari nilai awal Rp 80 miliar jadi Rp 125 miliar,” jelasnya.

Selain melanggar SK Direksi, lanjut Harwaedi, pemberian kredit tersebut juga tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK. Berdasarkan fakta, ternyata PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD, tapi telah diajukan dalam proses penambahan plafon kredit dan tidak sesuai dengan ketentuan buku Pedoman Perkreditan Kredit Menengah dan Korporasi SK Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 yang kemudian dilakukan perubahan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi SK Dir Nomor 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009.

“Proses pemberian pencairan kredit pada PT SGS tidak sesuai dengan Pedoman Pekrditan Kredit Menengah dan Korporasi. Perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 147 milliar yang terdiri dari Rp 120 yang merupakan selisih antara nilai pencairan kredit delapan proyek yang terminnya dijadikan jaminan utama pada pemberian kredit PT SGS,” sambung  Harwaedi.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus korupsi kredit macet ini diungkap Bareskrim Polri. Saat itu Bareskrim Polri mencurigai kredit macet PT SGS yang dikucurkan Bank Jatim.

Di situ ada modus penghapusan buku (write off) debiturnya PT SGS senilai Rp 147.483.736.216,01 (Rp 147, 4 miliar) atas nama Ayong dengan alasan kredit macet. Nah berdasarkan audit BPK perusahaan tersebut tidak kesulitan keuangan karena telah menerima pembayaran termin dari sejumlah proyek yang dikerjakan.

Bareskrim Polri kala itu menemukan bukti dan saksi bahwa dugaan kuat penghabusbukuan itu karena ada keterlibatan oknum direksi Bank Jatim di era kepemimpinan Dirut Hadi Sukrianto. Bisa dikatakan ini merupakan mega korupsi berjamaah dan tersistematis serta bernuansa money laundry.

Informasi yang diperoleh Nusantara.News, kasus ini bermula dari pemberian fasilitas kredit stanby load kepada PT SGS beralamat di Jl Mojopahit Komplek Perniagaan Jati Kepuh Blok C 2-4 Celep Kec/Kab Sidoarjo Jatim, untuk membiayai proyek-proyek APBD dan APBN berdasarkan kontrak kerja dengan plafon tertentu.

Baca juga: Tersangka Skandal Mega Korupsi Bank Jatim Segera Diadili

Kredit dapat dicairkan secara revolving per proyek. Sedang pelunasan kreditnya di Bank Jatim dibayar setelah termin proyek cair. Pemberian mega kredit  kepada perusahaan milik Cahyo alias Ayong, diduga atas peran Arya Lelana, mantan Pimsubdiv Kredit KMK Bank Jatim Kantor Pusat Jl Basuki Rachmad no 98-104 Surabaya.

Oleh PT SGS, kredit tersebut telah digunakan untuk membiayai sejumlah proyek besar di antaranya, 1) Pembangunan  jembatan Brawijaya Kota Kediri, 2) Pembangunan jembatan Kedung Kandang Kota Malang, 3) Pembangunan Gedung RSUD Gambiran 2 Kota Kediri, 4) Pembangunan Gedung Poltek II Kota Kediri, 5) Pembangunan Kantor Terpadu Pemkab Ponorogo, 6) Pembangunan Gedung Setda Madiun, 7) Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, 8) Pembangunan Pasar Caruban Madiun, dengan nilai total Rp 430.819.524.000.

Dalam perkembangannya, PT SGS mengaku kesulitan keuangan dan tidak bisa melunasi utangnya di Bank Jatim. Padahal, berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Jatim tahun 2015, perusahaan konstruksi tersebut telah menerima termin-termin pembayaran dari sejumlah proyek yang sumber dananya dari  APBD, APBN dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tersebut dengan nilai total Rp 430.819.524.000. Namun alasan PT SGS yang tanpa dasar dan tanpa keputusan pailit dari pengadilan itu, ditelan mentah-mentah oleh oknum jajaran direksi Bank Jatim pimpinan Dirut Hadi Sukrianto.

Hasilnya bisa ditebak, oknum jajaran direksi Bank Jatim diketahui  telah melakukan penghapusbukuan kredit macet atas debitur PT SGS sebanyak tiga kali. Pertama, keputusan No 052/1781/Kep/Dir/PKB  tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 29 September 2014. Kedua, keputusan No 052/012/Kep/Dir/PKB tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 31 Desember 2014. Ketiga, Keputusan No 053/1461/Kep/Dir/PKB tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 28 Mei 2015. Kebijakan tersebut menyebabkan  Bank Jatim bobol Rp147.483.736.216,00.

Dari hasil penyelidikan, Bareskrim Polri kemudian menetapkan empat pejabat Bank Jatim tersebut sebagai tersangka.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here