Rencana Memindahkan Ibu Kota

Skema Dana Swasta Masih Tanda Tanya

0
131
Sejumlah pekerja menggarap pembangunan Jembatan Tuntang di ruas Tol Bawen-Salatiga di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (26/1). Menurut PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku operator, pembangunan tol sepanjang 17,57 kilometer tersebut baru terealisasi 81,623 persen dari target 91,6 persen karena terkendala intensitas hujan tinggi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/kye/17.

Nusantara.news, Jakarta –  Rencana memindahkan ibu kota menghadapi banyak dilema. Salah satunya soal biaya. Dari mana sumbernya, dan bagaimana skemanya?

Satu hal yang nyata, biaya yang diperlukan untuk memindahkan ibu kota sungguh raksasa. Berdasarkan kajian Bappenas pada 2013, sedikitnya dibutuhkan biaya sebesar Rp100 triliun jika proses pemindahannya 10 tahun, atau Rp200 triliun jika proses pemindahan diperpanjang hingga 20 tahun.

Atau dengan kata lain, biaya itu bisa dicicil sebesar Rp10 triliun setiap tahun, jauh lebih kecil dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta sebesar Rp27 triliun setiap tahun. Rinciannya, pemborosan energi sebesar Rp10 triliun dan pemborosan biaya operasional kendaraan sebesar Rp17 triliun. Pendek kata, memindahkan ibu kota sekaligus mengurangi pemborosan energi.

Masalahnya, kemampuan  APBN sangat terbatas, sehingga mau tidak mau melibatkan pihak investor swasta maupun asing untuk terlibat.

“Sekarang kita masih lakukan kajian, termasuk berapa kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya. Pokoknya kita kerja sama dengan badan usaha,” ujar Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro,  usai Raker Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Kerjasama dengan swasta, artinya skema pendanaan yang akan digunakan adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) alias Public Private Partnership (PPP).

Persoalannya, seberapa efektif pembiayaan lewat PPP?  Bambang Brodjo sendiri, ketika masih menjabat menteri keuangan, pernah mengkritik kelemahan PPP yang  diusulkan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam pembangunan infrastruktur.

“PPP sebagai konsep memang bagus, tetapi sulit diimplementasikan. Karena, selama ini kami menciptakan konsep PPP yang terlalu ideal. Kami cukup lama mencoba, tetapi hanya sedikit cerita suksesnya,” ujar Bambang.

Menurut dia, kedudukan pemerintah dan swasta setara dalam proyek dengan model PPP, maka seringkali kedua belah pihak merasa lebih tinggi daripada yang lain.

“Kalau sepenuhnya proyek pembangunan infrastruktur dibiayai pemerintah, maka kami yang mengendalikan sepenuhnya. Sedangkan dalam PPP, swasta dan pemerintah berdiri sejajar. Keduanya ingin menjadi bos,” kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut model PPP agar menjadi lebih praktis dan dapat diimplementasikan dengan lebih cepat ke depannya.

“Kami perlu meletakkan PPP dalam tingkat yang praktis. Bukan ideal. Harus efektif. Jika Anda mengatakan mentalitas bos, ini sesungguhnya persoalan negara berkembang, proses transisi yang harus diselesaikan,” ujar dia.

Bahkan mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)  Kuntoro Mangkusubroto menegaskan, jika PPP tak dikelola dengan baik, perbedaan kepentingan ini dapat memicu problem besar. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Amerika Latin.

Menggunakan skema hukum seperti PPP, biaya publik yang dialokasikan justru semakin membengkak karena banyak proyek berskema PPP yang harus direnegosiasi. Di Inggris, prakarsa PPP bahkan menuai kritik pedas karena gagal mewujudkan nilai yang sebanding dengan uang negara yang dikucurkan. “Skema ini (PPP) harus dikelola dengan baik dan diperkuat,” katanya di Jakarta, Selasa (7/10).

Kuntoro melanjutkan, problem utama yang selama ini menjadi kendala dalam skema PPP adalah kolaborasi antar-lembaga dalam PPP kurang kuat. Isu ini menjadi isu utama yang harus diperbaiki melalui peningkatan kerja sama antar instansi pemerintah, baik antara pusat-daerah maupun antarpemda.

“Pemerintah perlu mengubah paradigma dan mulai menyadari kerja sama ini sebagai skema yang patut dikembangkan, dipasarkan, dan “dijual” kepada calon mitra di sektor swasta,” jelasnya.

Kelemahan PPP

Berdasarkan literatur, skema pembangunan infrastruktur berupa PPP dinilai memiliki banyak kelemahan. Satu di antaranya belum memadainya informasi yang diberikan kepada investor tentang proyek yang dicetuskan pemerintah menggunakan skema PPP.

Silmi Karim, fungsionaris Kadin, berpendapat kelemahan yang dimaksud itu soal studi kelayakan kurang detail dan informasi yang diberikan kepada calon investor belum memadai. “Kurangnya studi kelayakan membuat potensi kerugian investor semakin besar. Misalnya ada yang rugi setelah mengerjakan jalan tol karena tidak lama tol berdiri, ada pembangunan jalan umum,” ucap Silmi.

Kekurangan lainnya, lanjut Silmi, soal analisis dan upaya mitigasi resiko investasi tidak dilakukan pemerintah dengan maksimal, informasi, transparansi dan kepastian proyek PPP atau kerjasama pemerintah swasta (KPS) masih kurang. Selain itu, “dukungan pemerintah yang sangat kurang dalam proyek PPP seperti pengadaan tanah yang diperparah dengan fasilitas fiskal yang belum tegas,” tambah Silmi.

Menurut Silmi, proses lelang dalam PPP yang memakan waktu lama juga menjadi kekurangan lain. Hal itu semakin rumit dengan terbatasnya sosialisasi proyek yang ada di dalam Public Private Partnership (PPP) Book 2017. “Itu membuat pihak swasta tidak tertarik untuk masuk dalam proyek dalam skema PPP yang ditawarkan,” kata Hilmi.

Seolah menyarankan, Hilmi mengatakan, pemerintah harus secepatnya memberikan solusi atas kendala yang ada. Caranya mulai dari memberikan jaminan secara mutlak bagi investor dan mempercepat proses pembebasan lahan.

Akibat kelemahan-kelemahan di atas, proyek-proyek dengan skema PPP menjadi kurang diminati, walaupun ada satu dua proyek jalan. Disinilah peran pemerintah perlu menutup kelemahan-kelemahan tadi dengan membangun kejelasan dan transparansi proyek.

Pertanyaannya, apakah pemindahan ibu kota akan terealisasi? Tampaknya dalam satu dua tahun ke depan akan sulit, karena semua pihak akan disibukkan oleh pesta demokrasi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu dan Pilpres 2019.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pemindahan ibu kota negara belum akan berlangsung pada 2018. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum ibu kota benar-benar berpindah dari Jakarta ke lokasi lain.
Enggak mungkin (dipindahkan pada 2018),” ujar dia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Tampaknya masyarakat masih harus bersesak-sesak ria di Jakarta…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here