Catatan dari Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Stadion GBK

Skema Islam Non-Islam Sudah Terjadi

1
477
Capres Prabowo Subianto saat berpidato dalam Kampanye Akbar di GBK Senayan Jakarta, 7 April 2019.

Nusantara.news – Sesuatu yang ilahiah selalu tidak bisa dihindari karena sifatnya kodrati. Amien Rais (AR) minggu lalu menyatakan bahwa people power bakal bergerak jika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Sandi dicurangi pada Pilpres 2019. Mengejutkan, ternyata pernyataan AR tersebut diamini oleh Prabowo Subianto (PS) saat dirinya berpidato di hadapan jutaan pendukungnya dalam rangka kampanye akbar 7 April 2019 di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Bahkan, PS sempat mengemukakan bakal meminta sekitar 20 juta orang pendukungnya untuk aksi duduk-duduk di depan Istana Negara, selama satu bulan jika terjadi kecurangan dalam Pilpres nanti. Sontak, permintaan PS disambut dengan gemuruh teriakan hadirin, yang menyatakan bersedia.

Jauh sebelum acara kampanye di GBK itu, AR pernah berbicara bahwa Prabowo Subianto akan menang jika strategi kampanyenya menggunakan skema Islam vs. Non Islam. Seperti halnya yang terjadi pada Ahok-Jarot vs. Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Sebagai sebuah strategi apakah salah? Jawabannya, tentu saja tidak. Dalam menyusun strategi kampanye, gabungan antara faktor rasional (akal sehat) dan faktor irrasional (emosional), termasuk menggunakan sentimen SARA adalah sah-sah saja, asal tidak dengan cara mengadu domba yang akhirnya memicu konflik horizontal. Skema Islam vs Non Islam sudah terjadi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 dimana Joko Widodo dan elite pemerintahannya mendukung Ahok saat itu.

Keberpihakan Jokowi berlanjut dengan sikap dan perilaku kekuasaan yang cenderung anti-Islam. Mulai dari tuduhan bahwa PS didukung Islam Kanan (radikal) yang berbuntut dengan pembubaran HTI, kriminalisasi ulama, adu domba Banser dengan FPI dan berbagai hal kebijakan yang telah dipersepsikan oleh publik sebagai tidak pro Islam.

Ketakutan akan Islam (Islamophobia) Jokowi memicu dukungan besar beralih pada Prabowo-Sandi yang memang dipilih berdasarkan Ijtima’ Ulama ketika itu.

Kita meyakini apa yang terjadi ini bersifat ilahiah. Mulai dari sikap dan perilaku kekuasaan Jokowi yang tidak amanah, berbohong dengan 67 janjinya pada saat kampanye Pilpres 2014 silam, dan sekarang mendorong aparat negara untuk tidak netral, serta menciptakan berbagai halangan untuk kelancaran kampanye Paslon 02.

Perilaku di luar batas sekaligus menyakitkan hati PS adalah, ketika pesawat Shukhoi “mengancam” dan meminta pesawat jet pribadi yang ditumpangi PS untuk kembali mendarat, yang seharusnya PS berkampanye di Medan. Hal inilah yang membuat PS tersinggung kehormatannya, apalagi perilaku tak elok itu dilakukan oleh TNI atas perintah seseorang yang dapat digolongkan  bersifat “pengecut”. Jati diri PS pun akhirnya muncul pada saat ia berkampanye akbar di GBK, yang juga sudah coba dihalangi perijinannya.

Kampanye akbar 7 April di Jakarta semula akan dihadiri 7 juta pendukung Paslon 02. Dengan massa pendukung inti dari Perkumpulan Alumni (PA) 212, sangat mungkin itu terjadi, karena mereka pernah menghadirkan massa 10 juta orang yang merupakan rekor di dunia hingga saat ini. Pihak pemerintah berusaha menghalang-halangi, mulai dari masalah perizinan Stadion GBK, sampai dengan pembatasan waktu berkampanye.

Tapi, justru hal ilahiah kembali terjadi, skema dukungan rakyat mayoritas Islam berbasis PA 212 merancang shalat subuh berjamaah se-Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek dan Banten untuk bergerak ke GBK. Inilah yang menjadi pemicu protes Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY menganggap kampanye tersebut sebagai kampanye yang tidak patut dan membuat polarisasi politik di masyarakat.

Seharusnya, justru kritik SBY diarahkan kepada kekuasaan karena keluarnya kebijakan batasan kampanye yang tidak masuk di akal (hanya sampai pukul 10.00 pagi). Ini memicu kreativitas umat Islam pendukung Paslon 02 untuk memanfaatkan momentum dengan shalat tahajud yang diteruskan dengan bermunajat dan shalat subuh berjamaah terbesar. Kembali lagi, hal ini bersifat ilahiah dan kodrati, bukan hal yang tidak inklusif seperti yang dituduhkan oleh SBY.

87% Penduduk Indonesia Beragama Islam sebagai Objek Kampanye

Skema Islam vs. Non Islam terjadi adalah akibat dari sikap dan perilaku kekuasan  Jokowi sendiri. Sentimen Islam muncul karena “keangkuhan” Jokowi ketika berpidato di Yogjakarta, dimana dia merasa dizalimi selama 4,5 tahun. Terasa janggal, seorang presiden dengan segala kekuasaannya merasa dizalimi. Hal yang terjadi sesungguhnya adalah tuduhan yang tidak pernah berani diklarifikasi, di antaranya tuduhan tentang dirinya dari keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sangatlah bodoh seorang kandidat presiden Indonesia jika tidak menggalang suara Islam dalam strategi kampanyenya. Seperti yang dilakukan Jokowi menggalang Nahdlatul Ulama (NU), meski tidak sepenuhnya berhasil karena sebagian besar justru mendukung Paslon 02.

Kubu 01 sudah gamang, karena beberapa hasil riset independen menunjukkan bahwa elektabilitas Paslon 01 di bawah 48%. Artinya, jika petahana angkanya di bawah 50% itu artinya telah kalah. Karena undecided voter justru akan memilih penantang, dan petahana akan terus melorot elaktibilitasnya, sampai batas pencoblosan tanggal 17 April 2019.

SBY dan sebagian masyarakat menyimpan akan terjadinya politik sektarian saat ini, dengan terjadinya faksionalitas politik (politik identitas) akan menimbulkan disharmoni sosial. Sebenarnya, hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena ideologi politik di Indonesia memang hanya dua: pertama, Kelompok Nasionalis; kedua, Kelompok Politik Islam. Jika Pilpres 2019 kita lewati tanpa kecurangan dan berjalan damai, seketika juga politik sektarian akan menghilang. Dinamika politik mengalami eskalatif karena adanya ketidakadilan oleh penyelenggara negara, terutama terhadap Paslon 02 sebagai lawan petahana.

Indonesia pasca Pilpres 2019 akan tetap berdiri kokoh. Jika ada gejolak akan mengundang potensi pecah belah, secara ideologi sebagai negara berpenduduk Islam terbesar pasti menjadi pusat perhatian dunia, apalagi Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Bung Karno agak nyiyir dalam hal “sosio-nasionalisme” karena hal itu krusial jika politik identitas bersemi. Perdebatan itu sudah usai ketika Pancasila diterima umat Islam sebagai ideologi negara. Kompromi besar itu adalah bentuk toleransi umat Islam terhadap non muslim termasuk non pri (Cina).

Jadi, jangan terlalu memaksakan diri dengan istilah intoleransi, jika umat Islam kritis terhadap kekuasaan. Pemerintahlah yang seharusnya netral, dan kaum minoritas yang justru seharusnya membangun toleransi. Jangan sebaliknya, hanya meminta Islam agar toleran terhadap kaum minoritas. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial jika dibiarkan bakal memicu radikalisme.

Seyogyanya, pemerintahan Jokowi lebih arif dan tidak menggunakan kaca mata kuda dalam menerima dukungan umat Islam terhadap Paslon 02. Esensinya, kebangsaan Indonesia dibangun dengan azas berbasis prikemanusiaan, persaudaraan, kedamaian, keadilan sosial dan beradab. Sikap PS yang sangat nasionalis adalah representasi dari kemuakan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi yang terlalu akrab dengan Cina, baik dengan pemerintahannya maupun dengan China Overseas (taipan)-nya.

Perlawanan PS terhadap asing (Cina) sesuai dengan ajaran bung Karno: “Globalisasi tidak dapat hidup subur jika tidak berakar pada nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur jika tidak hidup dalam taman sari globalisme.”

Sosialisme Islam Referensinya Adalah Pancasila

Tjokroaminoto yang menjadi panutan Bung Karno sudah mencoba merumuskan nasionalisme-Islam dan Sosiaslime. Sosialisme Tjokroaminoto jelas menolak pendapat Friedrich Engels bahwa “Agama adalah candu bagi rakyat” atau Karl Marx yang berkata bahwa, “Agama itu kebingungan otak, pelarian manusia menghadapi masalah.” Marxisme menanamkan pola ketergantungan rakyat yang semula dari kerangka kesucian nilai-nilai Ilahiah ke arah materialisme sehingga ada kesan pemberhalaan terhadap benda dan materi.

Hal ini jelas telah ditentang oleh Tjokoroaminoto dan Bung Karno sangat memahami hal tersebut, maka dari itu lahirlah sila pertama. Sosialisme-Islam sebagai antitesa dari kapitalisme yang diterapkan Belanda dalam konteks kolonialisme, karena akan diperbudak oleh benda.

Lebih lanjut, Tjokroaminoto memaparkan bahwa, “Sosialisme-Islam mudah ditanamkan dan dilakukannya, oleh karena kebangsaan orang Islam tidak terbatas oleh batas-batas kenegaraan, oleh perbedaan warna kulit, oleh kelainan bahasa, oleh perbedaan tanah air, tetapi kebangsaan orang Islam adalah berdasarkan agama, yang batasnya sangat luas. Di tempat mana saja orang Islam tinggal, bagaimanapun jauhnya dari negeri asalnya, di dalam negara yang baru itu dia akan menjadi bagian dari masyarakat Islam, bekerja dan mencintai tanah airnya. Semacam itulah nasionalisme Islam yang menjadi dasar sosialisme Islam di seluruh muka bumi,” ungkapnya.

Rasulullah Muhammad Saw. yang menjadi pedoman umat Islam juga bersikap tidak mutlak dengan memaksakan agar kenyataan yang dihadapinya harus seluruhnya selaras dengan kehendaknya. Buktinya, beliau mentoleransi kaum kafir yang tidak mempercayai kenabiannya dan mau bekerja sama dengan mereka. Nabi berkompromi dengan pihak non-muslim demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar, yakni perdamaian.

Prabowo-Sandi disinyalir bakal memenangkan Pilpres 2019. Indikator utamanya adalah bentuk dukungan rakyat yang terlihat dari dimulainya kampanye akbar secara terbuka mulai 24 Maret s/d 13 April 2019, yang sekaligus ditutup dengan debat kandidat terakhir di televisi. Secara kasat mata kampanye Paslon 02 selalu “pecah”, sementara paslon 01 sepi dukungan walaupun sudah dimobilisasi dan bahkan dihadiri oleh sebagian ASN, sekalipun secara paksaan. Media mainstream, khususnya televisi berupaya memanipulasi kondisi objektif tersebut dengan menyatakan bahwa kampanye Paslon 01 tetap unggul. Begitu juga dengan riset berbayar yang tetap menyatakan bahwa dukungan terhadap Paslon 01 di atas 50%. Periset profesional ini menyadari, jika petahana sudah dibawah 50% berarti sudah kalah.

Realitas politik tersebut disadari oleh parpol pendukungnya, sehingga kebanyakan para calegnya tidak percaya diri lagi mengusung Paslon 01. Khususnya terlihat dari caleg Partai Golkar dan PKB di beberapa daerah, bahkan mereka justru mengusung APK yang bergambar Prabowo-Sandi. Hal ini terjadi sebagai ekses dari politik tanpa ideologi dari era politik transaksional saat ini.

Sesungguhnya Prabowo-Sandi ketiban pulung, karena adanya keinginan publik, khususnya umat Islam, untuk mengganti presiden di Pilpres 2019. Paslon 02 ini menjadi harapan baru terhadap keinginan perubahan dari rakyat Indonesia. Prabowo-Sandi diharapkan sebagai “Sang Pembebas” dari ketidakadilan, ketimpangan sosial dan kemiskinan. Harapan rakyat Indonesia yang besar terhadap Paslon 02 berpadu dengan sikap perilaku kekuasaan Jokowi yang tidak patut dan tidak elok.

Kemenangan Prabowo-Sandi tidak bisa dielakkan, karena sinyal-sinyal ilahiah sudah terlihat dengan bergemuruhnya gerakan rakyat dalam menghadiri setiap kampanye akbar yang dilakukan Paslon 02. Bahkan, ada yang mengatakan, hanya keajaiban dan perilaku curang-lah yang bisa diharapkan Paslon 01 untuk memenangkan Pilpres 2019.

Suara rakyat adalah suara tuhan yang menjadi slogan Partai Golkar saat ini, tentu lebih tepat diberikan pada Paslon 02. Upaya parpol pendukung 02, ketersediaan logistik dan harmonisasi parpol dengan relawan 02 sesungguhnya tidak optimal dilakukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN/BPP/D). Keinginan rakyat untuk mengganti presiden-lah faktor utama bagi kemenangan Paslon 02.

Menjadi ilahiah karena sikap dan perilaku Jokowi sendiri yang “keluar” dari jati dirinya sebagaimana pencitraan yang dilakukan saat Pilpres 2014. Jokowi yang dikenal lugu, sehingga selalu berkata “aku rapopo” jika dizalimi, “berubah” 360 derajat sehingga terkesan sok pintar dan arogan. Sesungguhnya, jati diri seseorang itu bersifat kodrati, tidak bisa berlaku seolah-olah akting untuk pencitraan diri. Dukungan “cebongers”, sebutan netizen untuk pendukung Jokowi, yang cenderung tidak menggunakan akal sehat, tetap menganggap perubahan jati diri itu sesuatu yang hebat. Padahal, dalam komunikasi politik perubahan citra dan positioning tersebut berisiko sangat besar. Inilah penyebab utama kekalahan Jokowi, karena mengubah sesuatu yang sudah bersifat kodrati. [ ]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here