Skenario Menambal Tekor BPJS Kesehatan

0
100
BPJS Kesehatan menunggak Rp 384 miliar di lima rumah sakit milik Pemprov Jatim. Dikhawatirkan pelayanan kesehatan akan terganggu jika tunggakan tidak segera dilunasi. Ribuan pasien terancam tidak terlayani.

Nusantara.news, Jawa Timur – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak Rp384 miliar untuk periode triwulan di akhir 2017 silam. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak lima rumah sakit milik Pemprov Jatim belum dibayar BPJS Kesehatan. Sebagai dampaknya, pelayanan kesehatan pun dikhawatirkan akan terganggu jika tunggakan tidak segera dilunasi. Ribuan pasien terancam tidak terlayani.

Temuan tunggakan tersebut bermula dari hasil pemantauan soal layanan BPJS yang dilakukan Komisi E DPRD Jatim ke seluruh RSUD milik Pemprov. Di antaranya RSUD dr Soetomo Surabaya sebesar Rp177 miliar, RSUD dr Saiful Anwar (RSSA) Malang sebesar Rp146 miliar, RSUD dr Soedono Madiun sebesar Rp39 miliar, RS Haji Surabaya sebesar Rp21 miliar, serta RS Jiwa Menur Surabaya sebesar Rp18 miliar. Total piutang BPJS di lima rumah sakit milik Pemprov Jatim sebesar Rp384 miliar.

Karena itu DPRD Jatim mendesak agar badan penjamin milik pemerintah tersebut segera melunasi tunggakan. Sebab hal ini akan membuat kolaps rumah sakit milik Pemprov Jatim.

“Kalau sampai bulan Februari 2018 piutang BPJS tidak terbayarkan, maka lima rumah sakit milik Pemprov Jatim terancam kolaps karena cash flow-nya sudah tidak sehat, sehingga dapat berdampak pada pelayanan pasien,” ujar wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim.

Yang menyedihkan, saat ini rumah sakit Saiful Anwar Malang sudah di-balcklist oleh dua perusahaan obat karena tunggakannya tak kunjung dibayar. Kondisi yang sama terjadi di seluruh rumah sakit lain. Maklum, selama ini uang dari BPJS biasanya diputar kembali oleh rumah sakit untuk pembelian obat-obatan. Bahkan rumah sakit sering dirugikan akibat obat-obat yang tidak masuk e-katalog BPJS, sehingga tidak dapat diklaimkan.

Begitu juga beban RSUD dr Soetomo untuk pengembangan semakin memberatkan. Belum lagi pinjaman pada Bank Jatim juga harus membayar cicilan setiap bulan. “Hampir seluruh rumah sakit milik Pemprov Jatim mengeluhkan soal piutang BPJS yang tak kunjung terbayarkan,” jelas politisi PAN ini.

Persoalan tunggakan BPJS Kesehatan ke lima rumah sakit memang sudah diklarifikasi ke BPJS regional Jatim. Hanya, instansi tersebut tak bisa mengambil keputusan soal tunggakan-tunggakan itu.

Ada sejumlah skenario yang sudah disiapkan Komisi E jika tunggakan tersebut benar-benar belum terbayar. Mulai bulan depan, masalah tunggakan harus dicarikan solusinya hingga sebulan ke depan, sebab bila tidak, maka pengoperasian di sejumlah rumah sakit bakal makin terganggu. Ketua Komisi E Hartoyo juga mengatakan, pihak BPJS berencana membayar seluruh piutang itu secara bertahap mulai bulan ini.

Sebenarnya, kasus nyantol-nya tunggakan pembayaran iuran BPJS ke rumah sakit milik pemprov bukan terjadi kali ini saja. Pada 2016, misalnya, rata-rata tunggakan klaim yang belum dibayar mencapai Rp 5 miliar-Rp 6 miliar. Selama 2015 bahkan tembus Rp 65 miliar.

Sementara, Dirut RSUD Dr Soetomo Surabaya dr Harsono mengakui total piutang BPJS sangat banyak, mencapai Rp 177 miliar sejak Oktober 2017. Namun, pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS tidak bakal terganggu karena berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) yang memiliki anggaran belanja sebesar Rp 1,13 triliun di tahun 2017.

“RSUD dr Soetomo memiliki pendapatan selain pasien JKN. Misalnya, pelayanan pasien mandiri dan asuransi. Jadi kami talangi dulu dengan anggaran belanja rumah sakit,” katanya.

Harsono menegaskan bahwa pasien pengguna BPJS atau yang tergabung dalam JKN tidak perlu khawatir. Seluruh pelayanan rumah sakit tetap normal. Meski demikian, masalah tunggakan pembayaran klaim BPJS hanya berpengaruh pada manajemen keuangan rumah sakit.

Memang tidak bisa dipungkuri, masalah tunggakan piutang BPJS kalau menumpuk terlalu banyak bisa mempengaruhi kinerja rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Padahal seluruh rumah sakit tidak ingin membeda-bedakan pasien BPJS dan non BPJS.  “Dari segi operasional memang tidak mengalami masalah. Tapi kalau tunggakan sampai satu tahun, baru berat,” jelasnya.

Menurut dia, program yang diselenggarakan BPJS memang cukup bagus. Namun, BPJS harus lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangannya. “Besar kecilnya tunggakan piutang BPJS di rumah sakit itu banyak faktornya. Salah satunya adalah terkait minimnya petugas klaim BJPS di rumah sakit, sehingga menyebabkan penumpukan. Jadi harus bisa meminimalkan dampak negatifnya agar tidak seperti ini,” kata mantan Kadinkes Jatim ini.

Kenaikan Premi Cegah Kerugian

Tercatat rumah sakit di daerah yang memiliki piutang cukup besar selalu tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Bahkan tidak sanggup lagi memberikan bantuan kesehatan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Padahal program JKN-KIS ini dijamin eksistensinya oleh pemerintah maupun perundang-undangan. Dalam hal pembayaran klaim, saat ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan fasilitas kesehatan untuk dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan ketentuan.

Sayangnya dari pihak BPJS Kesehatan selalu menganggap masalah keterlambatan merupakan suatu hal yang wajar. BPJS berdalih, belum dilunasinya tunggakan tersebut karena masih banyaknya peserta BPJS yang belum membayar iuran. Alasan seperti itu sebenarnya klise saja. Sebab, ini menyangkut pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah sendiri sudah berkomitmen bahwa 20 persen APBN diperuntukkan untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. Sehingga apabila masalah tunggakan tidak segera terselesaikan, maka akan menghambat proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena sudah menjadi kewajiban bagi BPJS menemukan sumber pendanaan untuk menutup tunggakan ini. Pihak BPJS harus secepatnya menyelesaikan tunggakan piutang BJS secara bertahap, mulai 5, 18 dan 22 Februari mendatang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya dr Mokhamad Cucu Zakaria, Senin (5/2/2018) mengatakan, “Masih wajar, munculnya kondisi pembayaran yang sudah jatuh tempo tapi belum terbayar adalah suatu kondisi yang sudah diperkirakan dari awal,” katanya.

Cucu Zakaria menjelaskan bahwa program jaminan kesehatan adalah amanat Undang-Undang. Artinya, semua pihak harus mendukung secara penuh. Maka, kata dia, muncul Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan. “Ini adalah pembuktian hadirnya negara terhadap masyarakat,” jelasnya.

Bahkan, pihaknya berupaya agar utang kepada rumah sakit tersebut bisa segera dilunasi. Paling lambat pada semester awal 2018 sudah terselesaikan semuanya. “Kami yakin bahwa kondisi ini akan segera teratasi dan pada semester awal sudah terselesaikan semuanya,” imbuhnya.

Sesuai regulasi yang ada, sebenarnya proses untuk mencairkan klaim BPJS telah diatur di Perpres No.12 Tahun 2013 tentang JKN pada pasal 38 disebutkan BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan (Faskes) atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.

Kemudian ada aturan dalam Perpres No.111 Tahun 2013 pasal 38 yang memberikan rincian sehingga penyelesaian tunggakan rumah sakit menjadi, pembayaran tiap tanggal 15 setiap bulan berjalan bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang menggunakan cara pembayaran praupaya berdasarkan kapitasi; dan 15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap bagi Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi kepada Fasilitas Kesehatan sebesar 1%. dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 bulan keterlambatan. Tentang 15 hari sejak dokumen diterima lengkap, ini juga disebutkan dalam Pasal 12 Permenkes 71/2013.

Banyaknya tunggakan BPJS Kesehatan pada rumah sakit dengan dalih peserta BPJS telah bayar, juga pernah disinggung oleh para legislator di pusat. Saat itu anggota legislator mencoba mengajukan dana penanaman modal negara (PMN) untuk menutup tunggakan BPJS ke rumah sakit.

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno mengatakan, saat menjadi ketua panitia kerja BPJS pada 2013, pihaknya sudah mendorong agar menaikkan premi bulanan dari Rp 25.500 menjadi Rp 40 ribu untuk kelas III. Kenaikan juga dilakukan pada kelas II dan I.

“Kenaikan premi ini untuk mencegah kerugian mana kala pasien yang berobat meningkat. Begitu sebaliknya jika ada keuntungan bisa disimpan untuk dana cadangan jika kekurangan uang,” ujar Supri saat ditemui di Surabaya, belum lama ini.

Namun, usulan DPR RI ini tampaknya ditolak oleh BPJS. Pemerintah pun terpaksa menggunakan dana PMN sebesar Rp 4 triliun lebih untuk membayar tunggakan. Jika tidak segera dibayarkan, pihak rumah sakit kesulitan membeli obat kembali lantaran kekurangan dana. Cara tersebut tampaknya akan dilakukan lagi oleh DPR RI untuk mengantisipasi tunggakan BPJS.

Untuk tunggakan BPJS tahun 2017, tampaknya DPR RI akan membahasnya kembali. Sebab, mau tidak mau harus menggunakan PMN lagi. Pihak DPR RI juga akan memanggil BPJS agar mau menaikkan premi bulanan pemegang kartu.

Memotong Dana Bagi Hasil Cukai dan Pajak Rokok

Banyaknya tunggakan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit daerah ini sepertinya memiliki kasuistis dengan defisit keuangan BPJS Kesehatan yang telah mencapai Rp9 triliun. Defisit yang terjadi sejak tahun 2014 dan terus membengkak hingga tahun 2017 ini membuat operasional keuangan BPJS Kesehatan di daerah-daerah juga terhambat, hingga banyak terjadi masalah pembayaran di beberapa rumah sakit yang jadi rujukan banyaknya pasien JKN-KIS.

Dalam hal ini pemerintah pusat malah menyalahkan pemerintah daerah (Pemda) atas minimnya kontribusi anggaran layanan kesehatan. Di sisi lain, banyak kepala daerah justru berlomba-lomba mendaftarkan penduduknya masuk program BPJS Kesehatan. Tapi akhirnya BPJS Kesehatan yang menanggung sendiri dana layanan kesehatan masyarakat. Sehingga terancam tekor Rp 9 triliun tahun ini.

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani ini, daerah banyak mendaftarkan penduduknya masuk program BPJS tetapi kontribusi iurannya masih kurang. Skenario pemerintah adalah memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk menjadi sumber anggaran layanan kesehatan masyarakat.

Cuma, pemerintah belum melihat komitmen dari para kepala daerah menggunakan DBH CHT daerahnya untuk keperluan anggaran layanan kesehatan. Padahal dari hitung-hitungan Kementerian Keuangan, diperkirakan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerah bisa mencapai di atas Rp 5 triliun. Sementara jumlah perserta BPJS Kesehatan mencapai 183 juta orang. Hingga akhir 2017, diperkirakan jumlah itu akan bertambah hingga 185 juta.

Dengan menggunakan DBH CHT, cara ini dianggap dapat menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan. Untuk itu pemerintah masih mengkaji Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2016 serta merevisi Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, di mana pemotongan di depan atas penerimaan pajak rokok untuk mendukung JKN. Dengan begitu pemerintah dapat mengendalikan defisit BPJS Kesehatan melalui pajak rokok.

Adanya defisit anggaran BPJS memang diakibatkan dari timpangnya penerimaan dari iuran peserta dengan beban jaminan kesehatan yang harus ditanggung. Defisit anggaran BPJS Kesehatan nantinya akan memanfaatkan kebijakan transfer ke daerah, mulai dari penyelesaian tunggakan iuran pemerintah daerah dengan menerbitkan PMK mengenai sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAK) dan DBH. Lalu, kontribusi pemda melalui DBH CHT dan Pajak Rokok.

Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, alokasi DBH yang ada 50% akan diperuntukkan kegiatan bidang kesehatan pada program pembinaan lingkungan, serta mendukung JKN melalui suplai side. Adapun, 50% DBH akan digunakan untuk kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, pelatihan tenaga medis maupun non medis, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan atau bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Sedangkan 50% sisanya akan digunakan untuk mendanai program yang diatur dalam UU 39 tahun 2007 tentang cukai, yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Lalu, mendetailkan dan memperluas penggunaan kegiatan pembinaan lingkungan sosial.

“DBH CHT kan totalnya more or less Rp 2 triliun, dari total Rp 2 triliun kan 50%, itu antara lain bisa digunakan untuk dukungan JKN,” ungkapnya.

Nah, besaran kontribusi dari pajak rokok nanti ditetapkan 75% dari 50% penerimaan pajak rokok yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui saat ini pajak rokok satu tahun sekitar Rp 13 triliun jadi Rp 6,5 triliun sampai Rp 7 triliun setengahnya, 75% dari setengahnya tadi untuk JKN dan akan eksekusi untuk tahun 2018.[]

 

 

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here