Skenario Pansus, Jebak Presiden Lemahkan KPK

0
241
Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunanjar serta anggota Pansus lainnya tiba di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7/2017).

Nusantara.news, Jakarta – Meskipun pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal sudah tidak sah soal keabsahannya, namun anggota Pansus tetap bekerja.  Kamis (6/7/2017) anggota pansus menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar menjelaskan, RDP digelar pansus dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Iya, benar kita RDP dengan Dirjen PAS dan dilanjutkan dengam Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) di Aula Lapas,” kata Agun.

Agun meyakinkan bahwa kegiatan pansus itu sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP) Lapas. Termasuk soal pertemuan dengan para narapidana korupsi yang ditahan di Lapas tersebut.

Apapun hasil RDP nanti, akan menjadi bahan bagi Pansus dalam menyusun laporan yang akan disampaikan pada rapat paripurna. Penyampaian laporan itu dilakukan setelah masa kerja pansus berakhir pada 30 Juli 2017, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang di antaranya mengatur masa kerja pansus selama 60 hari sejak dibentuk.

Sebelum melangkah jauh, ada baiknya diketahui apa itu Pansus Hak Angket? Dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), sesuai dengan Pasal 79 ayat 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan pansus ini juga wajib disampaikan kepada Presiden, sesuai Pasal 202.

Jadi, Pansus Hak Angket adalah tim atau panitia yang  dibentuk oleh anggota DPR dengan tugas khusus menyelidiki apakah ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan eksekutif.

Mengenai kewenangan penyelidikan selanjutnya diatur dalam pasal 203 bahwa panitia angket kemudian akan melakukan penyelidikan. Selain meminta keterangan dari pemerintah, pansus dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.

Setelah semua tugas rampung, maka pansus wajib membuat laporan hasil kerja yang nantinya wajib dilaporkan di hadapan Sidang Paripurna DPR. Adapun syarat agar laporan dianggap sah adalah apabila mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Mekanisme selanjutnya setelah menyampaikan laporan atau rekomendasi di hadapan rapat paripurna diatur dalam Pasal 208 UU MD3.

Pada pasal ini intinya membolehkan DPR menggunakan hak lainnya, yaitu Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Hak ini akan digunakan apabila pansus memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, jika Pansus Hak Angket KPK nanti memutuskan bahwa ada kebijakan KPK yang bertentengan dengan ketentuan perundang-undangan, maka DPR bisa melanjutkan menggunakan HMP.

Namun, jika pansus memutuskan sebaliknya atau tidak ada pelangaran, maka tugas Pansus Hak Angket KPK dianggap selesai dan materi angket tidak dapat diajukan kembali.

Selanjutnya, rekomendasi yang diambil dalam rapat paripurna disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan diambil dalam Rapat Paripurna DPR.

Pertanyaannya, bagaimana jika rekomendasi Pansus tidak dilaksanakan Presiden?

Jika nantinya Presiden tidak melaksanakan rekomendasi Pasus KPK, maka seperti dijelaskan di atas, sesuai Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib DPR disebutkan, ketika rekomendasi Pansus Angket yang telah disepakati DPR dalam paripurna tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah, maka 25 orang anggota Dewan dapat mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat HMP. Artinya, Pemerintah dianggap melanggar ketentuan hukum. Tatib DPR itu merupakan turunan dari UU MD3.

Namun, kenyataannya ada rekomendasi Pansus yang dibentuk DPR, seperti Pansus Pelindo II yang tidak dilaksanakan Presiden. Pansus yang diketuai Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-Perjuangan ini di antaranya merekomendasikan agar Presiden mencopot Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Tapi, hingga saat ini, Rini masih menjabat Menteri BUMN.

Bisa jadi, rekomendasi Pansus Hak Angket juga bernasib sama dengan Pansus Pelindo II. Apalagi, jika KPK diposisikan sebagai komisi negara independen atau organ negara (state organs) yang berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bisa jadi, Presiden tak menggubris rekomendasi Pansus.

Oleh sebab itu, rekomendasi Pansus KPK diyakini akan bersifat menjebak presiden dalam arti Presiden tidak bisa mengelak untuk melaksanakannya, kecuali Presiden siap berhadapan secara langsung dengan DPR.

Caranya, membuat rekomendasi yang sesuai dengan kewenangan presiden dan tidak menentang hak prerogatif presiden sebagaimana terjadi dalam kasus Pansus PT Pelindo II.

Seperti apa bentuk rekomendasi yang bersifat mejebak? KPK dalam hal ini hanya dijadikan objek. Rekomendasi itu nantinya akan mengatakan bahwa KPK sudah tidak beres, misalnya tebang pilih dan lain sebagainya. Karena itu, pansus merekomendasikan kepad presiden agar pemerintah merevisi UU KPK. Pada titik ini letak jebakannya. Karena dengan terbukanya ruang revisi, maka terbuka pula pintu bagi DPR melakukan upaya pelemahan KPK.

Bagaimana dengan kasus KTP elektronik yang sedang berjalan? Tidak tertutup kemungkinan, pansus juga akan membuat rekomendasi kedua, yang intinya meminta presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menghentikan sementara kegiatan KPK sampai revisi UU KPK diselesaikan.

Rekomendasi ini harus laksanakan atau direspons oleh Presiden. Jika Presiden tidak melaksanakan atau tidak merespons positif, maka sesuai UU MD3 Pasal 208 (5) DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan DPR menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk tindak lanjut itu adalah, DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP).

Dalam hal ini, DPR akan kembali membentuk pansus bernama Pansus HMP dengan cara kerja yang sama dengan Pansus Angket KPK sekarang ini.

Salah satu bentuk rekomendasi Pansus HMP, misalnya menyatakan, Presiden diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Rekomendasi itu akan disampaikan DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan putusan. Nasib presiden dengan demikian berada di tangan MK. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here