Skenario Praperadilan Setya Novanto

0
472
Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers penetapan Setya Novanto sebagai tersangka pada kasus korupsi penerapan e-KTP, di Jakarta, Senin (17/7).

Nusantara.news, Jakarta – Setya Novanto sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto), anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagai tersangka. KPK sudah menemukan bukti permulaan yang cukup,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di KPK, Senin (17/7). Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dengan menetapkan  Setya Novanto sebagai tersangka, proses investigasi KPK terhadap Setya Novanto akan naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Penetapan Novanto sebagai tersangka ini menjadi semacam “the real final” dari pertarungan seru antara KPK dan DPR dalam membongkar kasus megakorupsi ini. Sebab, selama ini fokus perhatian publik memang tertuju kepada Novanto. Perhatian khalayak kepada aktor-aktor lain yang disebut-sebut terlibat kasus ini tidak sebesar kepada Novanto.

Sejak nama Novanto disebut Jaksa KPK ikut menerima hasil korupsi e-KTP, pertanyaan publik adalah kapan KPK akan menjadikan Novanto sebagai tersangka. Pertanyaan ini wajar, karena Ketua DPR ini terkenal lihai meloloskan diri dari berbagai jeratan hukum. Mulai dari kasus cessie Bank Bali tahun 1999 silam, dugaan korupsi penyelenggaraan PON XVII di Riau, sampai skandal “papa minta saham” yang mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta jatah saham ke PT Freeport Indonesia  tahun 2015, sosok Novanto ada di pusaran inti. Namun, dia tak pernah bisa disentuh. Sempat terpelanting dari kursi ketua DPR, namun kembali diraihnya dalam tempo singkat.

Kini, apakah Setya Novanto akan kembali lolos? Secara teknis, kecil kemungkinan. Sebab, dalam kasus Bank Bali misalnya, kasus itu ditangani Kejaksaan Agung yang  kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Tetapi, KPK tidak mengenal mekanisme SP3. Dalam  pasal 40 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan, “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”. Jadi, kalau KPK sudah menetapkan status tersangka, sudah pasti Setya Novanto akan diseret ke meja hijau.

Celah Novanto untuk menyelamatkan diri yang masih tersedia adalah melalui pengajuan praperadilan atas keputusan KPK penetapan dirinya sebagai tersangka. Gugatan praperadilan dapat diajukan ke PN Jakarta Selatan, sebagai tempat domisili KPK. Trik praperadilan ini belakangan menjadi upaya para tersangka korupsi untuk menghindar dari jerat hukum.

Orang pertama yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap putusan KPK adalah Abdullah Puteh pada 20 Juni 2004. Mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pengadaan helikopter senilai Rp4 miliar.

Sidang praperadilan berlangsung pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Juli 2004, dan dalam sidang berikutnya 26 Juli 2004, pengadilan menolak gugatan Puteh.

Sejak itu, hampir semua putusan KPK yang men-tersangka-kan pelaku korupsi selalu dilawan dengan gugatan praperadilan. Dalam catatan Nusantara.news, belum pernah ada yang memenangkan gugatan tersebut. Satu-satunya tersangka yang berhasil mengalahkan KPK dalam sidang praperadilan adalah Komjen Pol Budi Gunawan. Mantan Ajudan Presiden Megawati ini melakukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan, dan menyatakan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK melalui Surat Perintah Penyidikan (sprindik) Nomor 03/01/01/2015 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Selain Budi Gunawan tak ada yang berhasil, termasuk yuniornya di Polri, Irjen Pol Djoko Susilo yang terkena kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri.

Kini, upaya yang sama bisa jadi juga akan ditempuh Setya Novanto. Bahkan beredar desas-desus bahwa Novanto sudah melobi Mahkamah Agung agar memenangkan dirinya dalam gugatan praperadilan. Ketua KPK Agus Rahardjo ketika dimintai komentar soal ini hanya menjawab pendek. “Nanti kita adu bukti di pengadilan,” ujarnya.

“Mengajukan gugatan praperadilan adalah hak warganegara. Tujuannya agar setiap upaya paksa dalam proses pemidanaan bisa diuji apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak. Ini demi tegaknya due process of law,” ujar pengamat hukum Nugra Panindito, S.H., M.H.

Terkait kemungkinan Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan, Nugra menilai jalan Ketua DPR ini menggugat KPK jauh lebih lapang dibandingkan Budi Gunawan.

Budi Gunawan menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka berdasarkan Sprindik KPK Nomor 03/01/01/2015. Banyak ahli hukum ketika itu yang menyatakan keberatan, sebab penetapan tersangka tidak termasuk objek praperadilan. Pasal 77 KUHAP memberi limitasi bahwa objek yang dapat digugat praperadilan hanyalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi. “Penetapan tersangka yang digugat Budi Gunawan waktu itu tidak termasuk perkara yang bisa diajukan praperadilan,” ujarnya.

Nugra menjelaskan, langkah Setya Novanto untuk mengajukan gugatan lebih leluasa secara hukum. Sebab sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015, yang menyatakan ada objek baru praperadilan, yakni penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. “Jadi, gugatan Setya Novanto tidak lagi akan terbelit prokontra legalitas gugatan,” kata Nugra.

Mampukah Setya Novanto mengulang sukses Budi Gunawan?

Kalau diperbandingkan, dalam gugatan praperadilan Budi Gunawan, menurut KUHAP waktu itu, penetapan tersangka tidak termasuk objek gugatan praperadilan. Tapi toh Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan tersebut. “Nah, jika Setya Novanto juga menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka, di mana penetapan tersangka itu sekarang sudah masuk dalam wilayah praperadilan sesuai putusan MK, silakan disimpulkan sendiri kemungkinannya,” kata Nugra.

Salah satu kunci kemenangan Budi Gunawan, menurut Nugra, adalah pertimbangan hakim bahwa jabatan yang disandang Budi pada saat disangka melakukan korupsi adalah Karo Binkar di Deputi SDM Kapolri, bukan merupakan penyelenggara negara dan bukan pula jabatan penegakan hukum. Sementara Setya Novanto masuk dalam kategori penyelenggara negara.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di pasal 2 angka (2) dijelaskan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara pada lembaga tinggi negara.

Tetapi, berkaca pada kasus Budi Gunawan, ketentuan ini pun masih bisa “diplesetkan”. Hakim Sarpin Rizaldi tidak mengkategorikan jabatan Karo Binkar yang diemban Budi Gunawan sebagai penegak hukum. Padahal, dalam Pasal 13 UU Polri disebutkan, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal tersebut bisa diartikan, menegakkan hukum sudah melekat dalam setiap pribadi anggota Polri, apa pun jabatan struktural yang diembannya. Siapa tahu, hakim praperadilan nanti menemukan celah serupa dalam gugatan Setya Novanto.

Jika Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan, proses politik di balik drama praperadilan inilah yang harus dicermati publik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here